Disdik Gowa Gagas Program Jaminan Kesehatan bagi Siswa
Kamis, 16 Feb 2023 09:38
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gowa menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada anak-anak sekolah. Foto/Ilustrasi
GOWA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gowa menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada anak-anak sekolah. Khususnya yang belum tercover program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).
Kepala Dinas Pendidikan Gowa, Taufiq Mursad, mengatakan sebagai langkah awal, pihaknya melakukan pengecekan data-data siswa yang ada di wilayah Kabupaten Gowa.
"Kita akan melakukan pengecekan kepada anak-anak kita yang belum tercover BPJS Kesehatan karena dengan meyakinkan anak-anak kita masuk menjadi program jaminan kesehatan ini, maka kita bisa menjamin saat terjadi masalah kesehatan mereka," kata dia.
Taufiq mengaku, program tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bahwa selain menjamin pendidikan anak-anak, juga ikut menjamin kesehatan mereka. Apalagi hingga saat ini masih banyak keluarga, terutama yang memiliki anak bersekolah yang tidak terjamin kesehatan.
Untuk itu, Disdik Gowa telah menginstruksikan kepada seluruh guru-guru, hingga kepala sekolah untuk melakukan pengecekan data kepada siswa-siswi mereka. Hal ini untuk memastikan, bahwa peserta didik yang berasal dari keluarga prasejahtera dan tidak tercover dalam jaminan kesehatan bisa mendapatkan perhatian khusus.
"Karena siapa tahu mereka masuk dalam anak-anak keluarga miskin dan tidak tercover bantuan itu, maka jalur sekolah itu bisa diusulkan melalui pemerintah setempat untuk menjadi prioritas mendapatkan bantuan jaminan kesehatan," paparnya.
Taufiq mengimbuhkan dengan melibatkan pihak sekolah melalui kolaborasi, maka pemantauan atau pengawasan terhadap meraka (anak-anak) bisa tetap di lakukan. Utamanya berkaitan hak pemenuhan pendidikan dan kesehatannya.
Mantan Kepala Bapeda Kabupaten Gowa ini menyebutkan, kuota yang disiapkan pada program tersebut sebanyak 1.900 orang. Hanya saja, sejak program tersebut dicanangkan akhir 2022 lalu hingga saat ini capaian kuotanya masih jauh dari yang disiapkan. Hal ini dianggap karena masih adanya data yang belum sinkron.
Sementara, pada 2023 ini Disdik Gowa juga akan melakukan kolaborasi program pendidikan yang akan dikaitkan dengan sektor lainnya. Salah satu misalnya pada sektor kesehatan, Disdik Gowa melibatkan guru-guru dan kepala sekolah untuk ikut serta di dalam memantau dan mendukung program pencegahan dan penanganan stunting.
Selain itu pada program IMTAQ juga tetap dilanjutkan di tahun ini karena dinilai menjadi program yang masih sangat dibutuhkan dalam pembinaan iman dan taqwa peserta didik.
"Program Imtaq tetap dilanjutkan karena itu sangat baik untuk anak-anak kita. Termasuk juga program Investasi Sumberdaya Seperempat Abad melalui komitmen Bapak Bupati Gowa agar dilanjutkan kembali," tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Gowa, Taufiq Mursad, mengatakan sebagai langkah awal, pihaknya melakukan pengecekan data-data siswa yang ada di wilayah Kabupaten Gowa.
"Kita akan melakukan pengecekan kepada anak-anak kita yang belum tercover BPJS Kesehatan karena dengan meyakinkan anak-anak kita masuk menjadi program jaminan kesehatan ini, maka kita bisa menjamin saat terjadi masalah kesehatan mereka," kata dia.
Taufiq mengaku, program tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bahwa selain menjamin pendidikan anak-anak, juga ikut menjamin kesehatan mereka. Apalagi hingga saat ini masih banyak keluarga, terutama yang memiliki anak bersekolah yang tidak terjamin kesehatan.
Untuk itu, Disdik Gowa telah menginstruksikan kepada seluruh guru-guru, hingga kepala sekolah untuk melakukan pengecekan data kepada siswa-siswi mereka. Hal ini untuk memastikan, bahwa peserta didik yang berasal dari keluarga prasejahtera dan tidak tercover dalam jaminan kesehatan bisa mendapatkan perhatian khusus.
"Karena siapa tahu mereka masuk dalam anak-anak keluarga miskin dan tidak tercover bantuan itu, maka jalur sekolah itu bisa diusulkan melalui pemerintah setempat untuk menjadi prioritas mendapatkan bantuan jaminan kesehatan," paparnya.
Taufiq mengimbuhkan dengan melibatkan pihak sekolah melalui kolaborasi, maka pemantauan atau pengawasan terhadap meraka (anak-anak) bisa tetap di lakukan. Utamanya berkaitan hak pemenuhan pendidikan dan kesehatannya.
Mantan Kepala Bapeda Kabupaten Gowa ini menyebutkan, kuota yang disiapkan pada program tersebut sebanyak 1.900 orang. Hanya saja, sejak program tersebut dicanangkan akhir 2022 lalu hingga saat ini capaian kuotanya masih jauh dari yang disiapkan. Hal ini dianggap karena masih adanya data yang belum sinkron.
Sementara, pada 2023 ini Disdik Gowa juga akan melakukan kolaborasi program pendidikan yang akan dikaitkan dengan sektor lainnya. Salah satu misalnya pada sektor kesehatan, Disdik Gowa melibatkan guru-guru dan kepala sekolah untuk ikut serta di dalam memantau dan mendukung program pencegahan dan penanganan stunting.
Selain itu pada program IMTAQ juga tetap dilanjutkan di tahun ini karena dinilai menjadi program yang masih sangat dibutuhkan dalam pembinaan iman dan taqwa peserta didik.
"Program Imtaq tetap dilanjutkan karena itu sangat baik untuk anak-anak kita. Termasuk juga program Investasi Sumberdaya Seperempat Abad melalui komitmen Bapak Bupati Gowa agar dilanjutkan kembali," tegasnya.
(TRI)
Berita Terkait
News
BPJS Kesehatan Hadirkan Posko Mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar
Para pemudik yang melintas di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar kini bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis selama periode arus mudik Lebaran 2026.
Jum'at, 13 Mar 2026 14:01
Sulsel
172 Warga Jeneponto Kembali Diaktifkan sebagai Peserta PBI JK
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali mengaktifkan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sebelumnya nonaktif pada periode Januari 2026.
Selasa, 24 Feb 2026 16:57
News
Dokter Fahrizal Arrahman Husain Ungkap Penyebab Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, dr Fahrizal Arrahman Husain menyoroti kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan.
Rabu, 11 Feb 2026 16:20
News
38.760 Warga Makassar Peserta PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan
Sebanyak 38.760 warga Kota Makassar tidak lagi ditanggung iuran BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang bersumber dari APBN.
Selasa, 10 Feb 2026 22:32
News
RS Ibnu Sina YW UMI Raih Penghargaan Transformasi Digital BPJS Kesehatan
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi RS Ibnu Sina YW UMI dalam mengimplementasikan transformasi digital.
Minggu, 28 Des 2025 15:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
RUPST Danamon: Setujui Dividen Rp1,4 Triliun dan Perombakan Pengurus
2
Menteri Imipas Lantik Dua Pimpinan Tinggi Madya
3
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bekali Siswa Hadapi Dunia Kuliah
4
1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina
5
Tembus Empat Besar Nasional, UNM Terima 3.830 Mahasiswa Baru Jalur SNBP
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
RUPST Danamon: Setujui Dividen Rp1,4 Triliun dan Perombakan Pengurus
2
Menteri Imipas Lantik Dua Pimpinan Tinggi Madya
3
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bekali Siswa Hadapi Dunia Kuliah
4
1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina
5
Tembus Empat Besar Nasional, UNM Terima 3.830 Mahasiswa Baru Jalur SNBP