Disdik Gowa Gagas Program Jaminan Kesehatan bagi Siswa
Kamis, 16 Feb 2023 09:38
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gowa menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada anak-anak sekolah. Foto/Ilustrasi
GOWA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gowa menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada anak-anak sekolah. Khususnya yang belum tercover program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).
Kepala Dinas Pendidikan Gowa, Taufiq Mursad, mengatakan sebagai langkah awal, pihaknya melakukan pengecekan data-data siswa yang ada di wilayah Kabupaten Gowa.
"Kita akan melakukan pengecekan kepada anak-anak kita yang belum tercover BPJS Kesehatan karena dengan meyakinkan anak-anak kita masuk menjadi program jaminan kesehatan ini, maka kita bisa menjamin saat terjadi masalah kesehatan mereka," kata dia.
Taufiq mengaku, program tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bahwa selain menjamin pendidikan anak-anak, juga ikut menjamin kesehatan mereka. Apalagi hingga saat ini masih banyak keluarga, terutama yang memiliki anak bersekolah yang tidak terjamin kesehatan.
Untuk itu, Disdik Gowa telah menginstruksikan kepada seluruh guru-guru, hingga kepala sekolah untuk melakukan pengecekan data kepada siswa-siswi mereka. Hal ini untuk memastikan, bahwa peserta didik yang berasal dari keluarga prasejahtera dan tidak tercover dalam jaminan kesehatan bisa mendapatkan perhatian khusus.
"Karena siapa tahu mereka masuk dalam anak-anak keluarga miskin dan tidak tercover bantuan itu, maka jalur sekolah itu bisa diusulkan melalui pemerintah setempat untuk menjadi prioritas mendapatkan bantuan jaminan kesehatan," paparnya.
Taufiq mengimbuhkan dengan melibatkan pihak sekolah melalui kolaborasi, maka pemantauan atau pengawasan terhadap meraka (anak-anak) bisa tetap di lakukan. Utamanya berkaitan hak pemenuhan pendidikan dan kesehatannya.
Mantan Kepala Bapeda Kabupaten Gowa ini menyebutkan, kuota yang disiapkan pada program tersebut sebanyak 1.900 orang. Hanya saja, sejak program tersebut dicanangkan akhir 2022 lalu hingga saat ini capaian kuotanya masih jauh dari yang disiapkan. Hal ini dianggap karena masih adanya data yang belum sinkron.
Sementara, pada 2023 ini Disdik Gowa juga akan melakukan kolaborasi program pendidikan yang akan dikaitkan dengan sektor lainnya. Salah satu misalnya pada sektor kesehatan, Disdik Gowa melibatkan guru-guru dan kepala sekolah untuk ikut serta di dalam memantau dan mendukung program pencegahan dan penanganan stunting.
Selain itu pada program IMTAQ juga tetap dilanjutkan di tahun ini karena dinilai menjadi program yang masih sangat dibutuhkan dalam pembinaan iman dan taqwa peserta didik.
"Program Imtaq tetap dilanjutkan karena itu sangat baik untuk anak-anak kita. Termasuk juga program Investasi Sumberdaya Seperempat Abad melalui komitmen Bapak Bupati Gowa agar dilanjutkan kembali," tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Gowa, Taufiq Mursad, mengatakan sebagai langkah awal, pihaknya melakukan pengecekan data-data siswa yang ada di wilayah Kabupaten Gowa.
"Kita akan melakukan pengecekan kepada anak-anak kita yang belum tercover BPJS Kesehatan karena dengan meyakinkan anak-anak kita masuk menjadi program jaminan kesehatan ini, maka kita bisa menjamin saat terjadi masalah kesehatan mereka," kata dia.
Taufiq mengaku, program tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bahwa selain menjamin pendidikan anak-anak, juga ikut menjamin kesehatan mereka. Apalagi hingga saat ini masih banyak keluarga, terutama yang memiliki anak bersekolah yang tidak terjamin kesehatan.
Untuk itu, Disdik Gowa telah menginstruksikan kepada seluruh guru-guru, hingga kepala sekolah untuk melakukan pengecekan data kepada siswa-siswi mereka. Hal ini untuk memastikan, bahwa peserta didik yang berasal dari keluarga prasejahtera dan tidak tercover dalam jaminan kesehatan bisa mendapatkan perhatian khusus.
"Karena siapa tahu mereka masuk dalam anak-anak keluarga miskin dan tidak tercover bantuan itu, maka jalur sekolah itu bisa diusulkan melalui pemerintah setempat untuk menjadi prioritas mendapatkan bantuan jaminan kesehatan," paparnya.
Taufiq mengimbuhkan dengan melibatkan pihak sekolah melalui kolaborasi, maka pemantauan atau pengawasan terhadap meraka (anak-anak) bisa tetap di lakukan. Utamanya berkaitan hak pemenuhan pendidikan dan kesehatannya.
Mantan Kepala Bapeda Kabupaten Gowa ini menyebutkan, kuota yang disiapkan pada program tersebut sebanyak 1.900 orang. Hanya saja, sejak program tersebut dicanangkan akhir 2022 lalu hingga saat ini capaian kuotanya masih jauh dari yang disiapkan. Hal ini dianggap karena masih adanya data yang belum sinkron.
Sementara, pada 2023 ini Disdik Gowa juga akan melakukan kolaborasi program pendidikan yang akan dikaitkan dengan sektor lainnya. Salah satu misalnya pada sektor kesehatan, Disdik Gowa melibatkan guru-guru dan kepala sekolah untuk ikut serta di dalam memantau dan mendukung program pencegahan dan penanganan stunting.
Selain itu pada program IMTAQ juga tetap dilanjutkan di tahun ini karena dinilai menjadi program yang masih sangat dibutuhkan dalam pembinaan iman dan taqwa peserta didik.
"Program Imtaq tetap dilanjutkan karena itu sangat baik untuk anak-anak kita. Termasuk juga program Investasi Sumberdaya Seperempat Abad melalui komitmen Bapak Bupati Gowa agar dilanjutkan kembali," tegasnya.
(TRI)
Berita Terkait
News
RS Ibnu Sina YW UMI Raih Penghargaan Transformasi Digital BPJS Kesehatan
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi RS Ibnu Sina YW UMI dalam mengimplementasikan transformasi digital.
Minggu, 28 Des 2025 15:45
Sulsel
Ditolak RS karena Tak Punya BPJS, Anak Yatim Ini Diselamatkan RSUD Daya
Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan publik mulai menunjukkan hasil nyata dan mendapat respons positif luas dari masyarakat, Sabtu (13/11/2025).
Minggu, 14 Des 2025 09:05
Sulsel
Komisi E DPRD Sulsel Ingatkan Pemprov Tuntaskan Utang Dana Sharing BPJS Kesehatan pada 2026
Komisi E DPRD Sulsel memberikan sejumlah rekomendasi hasil rapat komisi dengan OPD saat rapat laporan komisi di kantor sementara dewan, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Rabu (26/11/2025).
Rabu, 26 Nov 2025 18:38
Sulsel
Kunjungan ke Parepare, Komisi E DPRD Sulsel Minta Pemprov Ganti Biaya BPJS Gratis yang Dibayar Pemkot
Komisi E DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja dalam ke Kota Parepare. Rombongan yang dipimpin Andi Tenri Indah ini diterima oleh Plh Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka di Rujab Wali Kota Parepare pada Senin (15/09/2025).
Senin, 15 Sep 2025 23:22
Makassar City
Walkot Munafri Dorong Perda CSR untuk Dukung Jaminan Sosial Pekerja Rentan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) terkait pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan informal.
Rabu, 25 Jun 2025 14:47
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Membaca Hijrah Politik Rusdi Masse
2
Stabilkan Harga LPG 3Kg, Wabup Lutim Instruksikan Sanksi Berat bagi Pangkalan Nakal
3
Perkuat Sinergi Pedoman Kerja Teknis Keamanan Objek Vital Nasional
4
Peduli Kemanusiaan, SPJM Gelar Kegiatan Donor Darah
5
PLN dan Kejaksaan Tinggi Sulteng Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum PSN
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Membaca Hijrah Politik Rusdi Masse
2
Stabilkan Harga LPG 3Kg, Wabup Lutim Instruksikan Sanksi Berat bagi Pangkalan Nakal
3
Perkuat Sinergi Pedoman Kerja Teknis Keamanan Objek Vital Nasional
4
Peduli Kemanusiaan, SPJM Gelar Kegiatan Donor Darah
5
PLN dan Kejaksaan Tinggi Sulteng Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum PSN