Pastikan Tepat Sasaran, Rangga Lakukan Pengawasan APBD Sulsel di Desa Popo Takalar
Sabtu, 22 Jul 2023 13:47
Fahruddin Rangga melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Sulsel di Desa Popo, Takalar. Foto: IST
TAKALAR - Anggota DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan di Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Ini merupakan titik pertama myang dipilih Rangga.
"Pelaksanaan di Desa Popo ini dihadiri berbagai representasi elemen tokoh masyarakat nelayan, petani, tokoh agama, pemuda dan elemen lainnya yang ada di desa tersebut," kata Rangga.
Mengawali kegiatan ini, Rangga mengatakan bahwa dari berbagai fenomena dan masalah di lapangan sehingga muncul gagasan untuk mendorong adanya kegiatan pengawasan ini.
"Yang menjadi bagian penting dan ditempatkan menjadi salah satu tugas konstitusi yang diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel Tahun 2023," tuturnya.
Rangga menuturkan, penggunaan anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian yang harus diawasi dan seluruh elemen masyarakat dapat diundang untuk menghadiri dan mengikutinya.
Sebagai pembicara tunggal dalam kegiatan pengawasan ini, Rangga lebih banyak mendorong dan memberi penjelasan tentang maksud serta tujuan dari kegiatan pengawasan ini dijadikan program tahunan dalam renja DPRD Sulsel.
"Karena sesungguhnya didasari dari berbagai informasi masyarakat dan rendahnya kualitas serta sasaran capaian dari setiap bantuan yang menggunakan anggaran Provinsi Sulsel," ujarnya.
"Sehingga untuk mengoptimalkan setiap penggunaan APBD Sulsel tentu butuh memaksimalkan fungsi pengawasan, dapat mengantisipasi kebocoran penggunaan anggaran dan tingkat kualitas setiap pekerjaan dapat dijaga," sambungnya.
Kemudian apa yang menjadi harapan masyarakat dapat tercapai dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya pemantauan dan pengawasan secara langsung, masukan dan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan.
Agar setiap penggunaan APBD tepat sasaran dan akan semakin mempercepat laju pertumbuhan dan perputaran ekonomi yang ada di wilayah pedesaan. "Tentu secara umum implikasinya diharapkan dapat semakin mendorong percepatan peningkatan perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan," paparnya.
Lebih lanjut Rangga mendorong kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan pengawasan ini diharapkan menjadi mendiator utama untuk menyampaikan secara luas ke masyarakat lainnya tentang maksud dari kegiatan pengawasan ini. Sehingga masyarakat luas akan memahami maksud, tujuan dan sasaran penggunaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai penutup dalam penjelasannya Rangga selaku penanggungjawab kegiatan pengawasan mengharapkan agar kualitas pekerjaan dan sasaran bantuan dapat terjaga.
"Dibutuhkan peran serta dan keaktifan masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan yang menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan," demikian kuncinya.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar , Dg Nambumg dalam sesi tanya jawab menyampaikan harapan agar desanya dapat diperhatikan dan menjadi bagian yang mendapat prioritas pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Pelaksanaan di Desa Popo ini dihadiri berbagai representasi elemen tokoh masyarakat nelayan, petani, tokoh agama, pemuda dan elemen lainnya yang ada di desa tersebut," kata Rangga.
Mengawali kegiatan ini, Rangga mengatakan bahwa dari berbagai fenomena dan masalah di lapangan sehingga muncul gagasan untuk mendorong adanya kegiatan pengawasan ini.
"Yang menjadi bagian penting dan ditempatkan menjadi salah satu tugas konstitusi yang diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel Tahun 2023," tuturnya.
Rangga menuturkan, penggunaan anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian yang harus diawasi dan seluruh elemen masyarakat dapat diundang untuk menghadiri dan mengikutinya.
Sebagai pembicara tunggal dalam kegiatan pengawasan ini, Rangga lebih banyak mendorong dan memberi penjelasan tentang maksud serta tujuan dari kegiatan pengawasan ini dijadikan program tahunan dalam renja DPRD Sulsel.
"Karena sesungguhnya didasari dari berbagai informasi masyarakat dan rendahnya kualitas serta sasaran capaian dari setiap bantuan yang menggunakan anggaran Provinsi Sulsel," ujarnya.
"Sehingga untuk mengoptimalkan setiap penggunaan APBD Sulsel tentu butuh memaksimalkan fungsi pengawasan, dapat mengantisipasi kebocoran penggunaan anggaran dan tingkat kualitas setiap pekerjaan dapat dijaga," sambungnya.
Kemudian apa yang menjadi harapan masyarakat dapat tercapai dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya pemantauan dan pengawasan secara langsung, masukan dan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan.
Agar setiap penggunaan APBD tepat sasaran dan akan semakin mempercepat laju pertumbuhan dan perputaran ekonomi yang ada di wilayah pedesaan. "Tentu secara umum implikasinya diharapkan dapat semakin mendorong percepatan peningkatan perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan," paparnya.
Lebih lanjut Rangga mendorong kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan pengawasan ini diharapkan menjadi mendiator utama untuk menyampaikan secara luas ke masyarakat lainnya tentang maksud dari kegiatan pengawasan ini. Sehingga masyarakat luas akan memahami maksud, tujuan dan sasaran penggunaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai penutup dalam penjelasannya Rangga selaku penanggungjawab kegiatan pengawasan mengharapkan agar kualitas pekerjaan dan sasaran bantuan dapat terjaga.
"Dibutuhkan peran serta dan keaktifan masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan yang menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan," demikian kuncinya.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar , Dg Nambumg dalam sesi tanya jawab menyampaikan harapan agar desanya dapat diperhatikan dan menjadi bagian yang mendapat prioritas pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
(UMI)
Berita Terkait
News
Evaluasi, Kinerja Prof Zudan di Provinsi Sulsel Dinilai Baik
Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mengikuti evaluasi kinerja (Evkin) per triwulan sebagai penjabat gubernur di Sulsel, Kamis, (21/11/2024), di gedung Irjen Kemendagri di Jakarta. Dalam evaluasi tersebut kinerjanya dinilai baik.
Jum'at, 22 Nov 2024 09:49
News
ASN Pemprov Sulsel Ikrar Bersama dan Tanda Tangani Pakta Integritas Netralitas
mendatang, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta kepada seluruh ASN dan non ASN lingkup Pemprov Sulsel untuk melakukan ikrar bersama an melakukan tanda tangan pakta integritas netralitas ASN.
Selasa, 19 Nov 2024 12:30
News
Pastikan Stok Pangan dan Harga di Provinsi Sulsel Stabil
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berupaya terus memastikan pasokan pangan dan harga stabil di tengah masyarakat, hingga hingga akhir tahun nantinya
Selasa, 19 Nov 2024 10:39
Sulsel
DPRD Sulsel Paripurna Sahkan Susunan AKD, Berikut Daftar Lengkapnya
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengesahkan dan menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri dari komisi-komisi dan badan-badan untuk periode 2024-2029.
Senin, 18 Nov 2024 23:29
News
Prof Zudan Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Kabupaten Gowa
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Wakil Menteri (Wamen) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, menghadiri Puncak Peringatan Hari Jadi Gowa ke-704 Tahun 2024
Senin, 18 Nov 2024 11:30
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Terakhir Pilwalkot 2024: MULIA 44,3%, SEHATI 22% dan INIMI 18,9%, AMAN 0,7%
2
Survei Terakhir Pilkada Lutim: Ibas-Puspa 45,1%, Budiman-Akbar 38,3%, Isrullah-Usman 9,1%
3
Survei CRC Pilwalkot Parepare 2024: Elektabilitas TSM-MO 41,83%, Sulit Dikejar Lawan
4
Survei SRI Pilwalkot Palopo 2024: Trisal-Ome 43,3%, Rahmat-ATK 22,4%, FKJ-Nur 12,1%
5
Hoaks Kian Merajalela! Tim Hukum MULIA Minta Bawaslu Makassar Turun Tangan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Terakhir Pilwalkot 2024: MULIA 44,3%, SEHATI 22% dan INIMI 18,9%, AMAN 0,7%
2
Survei Terakhir Pilkada Lutim: Ibas-Puspa 45,1%, Budiman-Akbar 38,3%, Isrullah-Usman 9,1%
3
Survei CRC Pilwalkot Parepare 2024: Elektabilitas TSM-MO 41,83%, Sulit Dikejar Lawan
4
Survei SRI Pilwalkot Palopo 2024: Trisal-Ome 43,3%, Rahmat-ATK 22,4%, FKJ-Nur 12,1%
5
Hoaks Kian Merajalela! Tim Hukum MULIA Minta Bawaslu Makassar Turun Tangan