Kunker ke Lutra, Komisi V DPR Dorong KemenPUPR Optimalkan Penanganan Pasca Banjir
Sabtu, 18 Feb 2023 01:23

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Luwu Utara. Foto: Humas Komisi V DPR RI
LUWU UTARA - Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, (17-21/2/2023). Para legislator Senayan ini meninjau penanganan pasca banjir bandang dan Pelabuhan Munte.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras meninjau hunian tetap (huntap) korban banjir, Sungai Masamba, bendung hingga Pelabuhan Munte.
Tiba di Bandara Udara Bua, Jumat (17/2), rombongan langsung meninjau Desa Radda Luwu Utara yang menjadi salah satu lokasi pembangunan huntap untuk para penyintas banjir bandang. Rombongan komisi V DPR kemudian meninjau kondisi Sungai Masamba, Bendung Baliase dan Pelabuhan Munte.
"Pasca banjir ini kita mendorong Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan secara maksimal terkait kegiatan penanganan banjir baik di Sungai Masamda dan Radda. Kalau penanganan sebelumnya sifatnya sementara kita harap secepatnya dibenahi, dipermanenkan agar daya tahan konstruksinya benar benar optimal," kata Iwan Aras.
Perbaikan permanen, lanjut Politisi Gerindra ini mendesak dilakukan. Sebab saat kondisi cuaca yang sangat tidak menentu. "Kita harap bangunan pengendalian banjir harus benar-benar optimal.
2023 ini di Sungai Radda kita ada pembangunan Sabo Dam, dibangun untuk mengendalikan sedimen dengan cara menahan, menampung dengan harapan bisa mengurangi sedimen," lanjutnya.
Ketua DPD Gerindra Sulsel itu juga menyampaikan, penanganan pasca banjir bandang juga dibutuhkan koordinasi lintas kementerian. Karena kemungkinan adanya penyebap lain dari munculnya sedimen.
"Kementerian PUPR ini kan tugasnya hanya pengendalian banjir, tapi yang perlu dicari juga penyebapnya. Misalnya ada wilayah pegunungan kita yang bermasalah, di sini juga dibutuhkan peran dari Kementerian KLH dalam upaya reboisasi atau penghijauan di hulu dan mengembalikan fungsi hutan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sulsel III Muhammad Fauzi berharap, kunjungan para anggota Komisi V DPR RI ini dapat memberi dampak yang lebih besar lagi pada Luwu Utara.
“Masih banyak yang perlu dibenahi terkait infrastruktur pasca banjir bandang. Dengan kedatangan teman-teman anggota Komisi V di Luwu Utara tentu akan bisa memberi gambaran secara langsung apa saja yang masih butuh perhatian,” harapnya.
Suami Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani ini juga berharap, para anggota Komisi V DPR RI akan berkomitmen mengawal kesepakatan yang dibuat bersama mitra kerja saat kunjungan.
“Saya juga sampaikan terima kasih ke teman-teman komisi V yang mau jauh-jauh datang ke Luwu Utara. Begitu juga dengan mintra komisi V yang selama ini sudah banyak membantu dan juga turut mendampingi kunjungan kali ini,” tutup Abang Fauzi, sapaan akrabnya.
Sebanyak 23 orang anggota Komisi V DPR RI ikut dalam kunjungan kerja tersebut. Para anggota DPR RI ini didampingi para mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KemenDesa PDTT, Basarnas, dan BMKG.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras meninjau hunian tetap (huntap) korban banjir, Sungai Masamba, bendung hingga Pelabuhan Munte.
Tiba di Bandara Udara Bua, Jumat (17/2), rombongan langsung meninjau Desa Radda Luwu Utara yang menjadi salah satu lokasi pembangunan huntap untuk para penyintas banjir bandang. Rombongan komisi V DPR kemudian meninjau kondisi Sungai Masamba, Bendung Baliase dan Pelabuhan Munte.
"Pasca banjir ini kita mendorong Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan secara maksimal terkait kegiatan penanganan banjir baik di Sungai Masamda dan Radda. Kalau penanganan sebelumnya sifatnya sementara kita harap secepatnya dibenahi, dipermanenkan agar daya tahan konstruksinya benar benar optimal," kata Iwan Aras.
Perbaikan permanen, lanjut Politisi Gerindra ini mendesak dilakukan. Sebab saat kondisi cuaca yang sangat tidak menentu. "Kita harap bangunan pengendalian banjir harus benar-benar optimal.
2023 ini di Sungai Radda kita ada pembangunan Sabo Dam, dibangun untuk mengendalikan sedimen dengan cara menahan, menampung dengan harapan bisa mengurangi sedimen," lanjutnya.
Ketua DPD Gerindra Sulsel itu juga menyampaikan, penanganan pasca banjir bandang juga dibutuhkan koordinasi lintas kementerian. Karena kemungkinan adanya penyebap lain dari munculnya sedimen.
"Kementerian PUPR ini kan tugasnya hanya pengendalian banjir, tapi yang perlu dicari juga penyebapnya. Misalnya ada wilayah pegunungan kita yang bermasalah, di sini juga dibutuhkan peran dari Kementerian KLH dalam upaya reboisasi atau penghijauan di hulu dan mengembalikan fungsi hutan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sulsel III Muhammad Fauzi berharap, kunjungan para anggota Komisi V DPR RI ini dapat memberi dampak yang lebih besar lagi pada Luwu Utara.
“Masih banyak yang perlu dibenahi terkait infrastruktur pasca banjir bandang. Dengan kedatangan teman-teman anggota Komisi V di Luwu Utara tentu akan bisa memberi gambaran secara langsung apa saja yang masih butuh perhatian,” harapnya.
Suami Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani ini juga berharap, para anggota Komisi V DPR RI akan berkomitmen mengawal kesepakatan yang dibuat bersama mitra kerja saat kunjungan.
“Saya juga sampaikan terima kasih ke teman-teman komisi V yang mau jauh-jauh datang ke Luwu Utara. Begitu juga dengan mintra komisi V yang selama ini sudah banyak membantu dan juga turut mendampingi kunjungan kali ini,” tutup Abang Fauzi, sapaan akrabnya.
Sebanyak 23 orang anggota Komisi V DPR RI ikut dalam kunjungan kerja tersebut. Para anggota DPR RI ini didampingi para mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KemenDesa PDTT, Basarnas, dan BMKG.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Komisi II DPR RI dan Bawaslu Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu di Tana Toraja
Komisi II DPR RI berkolaborasi dengan Bawaslu Sulsel dan Tana Toraja menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan” di Grand Hotel Metro Permai, Kabupaten Tana Toraja pada Selasa (19/08/2025).
Selasa, 19 Agu 2025 12:28

Ekbis
Komisi IV DPR RI Sebut Stok Beras di Bulog Makassar Melimpah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hadir mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dan rombongan saat melakukan kunjungan kerja di Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog.
Selasa, 12 Agu 2025 10:46

Ekbis
Sinergi OJK dan DPR RI untuk Perluas Pembiayaan UMKM
Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa sektor perbankan menyumbang sekitar 85 persen dari total pembiayaan UMKM. Olehnya itu, peran perbankan sangat vital.
Selasa, 12 Agu 2025 07:24

News
Atasi Beras Oplosan Harus Lewat Penegakan Hukum dan Revisi Kebijakan
Persoalan beras oplosan tidak hanya sekadar menyangkut aspek moral hazard atau pelanggaran hukum dari para pelaku usaha, tetapi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang secara ekonomi tidak rasional dan justru menciptakan potensi kerugian bagi produsen.
Jum'at, 08 Agu 2025 07:17

News
Kunjungi Panrita Lopi, Masyarakat Sebut TP Anggota DPR RI yang Tak Berubah Meski Sudah Terpilih
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe menyapa langsung para pengrajin perahu pinisi, atau yang dikenal dengan sebutan Panrita Lopi di Tana Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.
Selasa, 05 Agu 2025 17:33
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kalla Toyota Kuasai Pasar Mobil Hybrid di Sulawesi
2

Sinergi Jajaran Imipas Sulsel Simbol Komitmen ASN Menuju Indonesia Emas 2045
3

Rayakan HUT ke-27, GMTD Berbagi Keberkahan dengan Anak Panti Asuhan
4

Asmo Sulsel Gelar Convoy Merdeka, 80 Honda Stylo Ikut Meriahkan HUT RI
5

Pemkot Makassar Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kalla Toyota Kuasai Pasar Mobil Hybrid di Sulawesi
2

Sinergi Jajaran Imipas Sulsel Simbol Komitmen ASN Menuju Indonesia Emas 2045
3

Rayakan HUT ke-27, GMTD Berbagi Keberkahan dengan Anak Panti Asuhan
4

Asmo Sulsel Gelar Convoy Merdeka, 80 Honda Stylo Ikut Meriahkan HUT RI
5

Pemkot Makassar Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB