Kunker ke Lutra, Komisi V DPR Dorong KemenPUPR Optimalkan Penanganan Pasca Banjir
Sabtu, 18 Feb 2023 01:23
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Luwu Utara. Foto: Humas Komisi V DPR RI
LUWU UTARA - Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, (17-21/2/2023). Para legislator Senayan ini meninjau penanganan pasca banjir bandang dan Pelabuhan Munte.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras meninjau hunian tetap (huntap) korban banjir, Sungai Masamba, bendung hingga Pelabuhan Munte.
Tiba di Bandara Udara Bua, Jumat (17/2), rombongan langsung meninjau Desa Radda Luwu Utara yang menjadi salah satu lokasi pembangunan huntap untuk para penyintas banjir bandang. Rombongan komisi V DPR kemudian meninjau kondisi Sungai Masamba, Bendung Baliase dan Pelabuhan Munte.
"Pasca banjir ini kita mendorong Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan secara maksimal terkait kegiatan penanganan banjir baik di Sungai Masamda dan Radda. Kalau penanganan sebelumnya sifatnya sementara kita harap secepatnya dibenahi, dipermanenkan agar daya tahan konstruksinya benar benar optimal," kata Iwan Aras.
Perbaikan permanen, lanjut Politisi Gerindra ini mendesak dilakukan. Sebab saat kondisi cuaca yang sangat tidak menentu. "Kita harap bangunan pengendalian banjir harus benar-benar optimal.
2023 ini di Sungai Radda kita ada pembangunan Sabo Dam, dibangun untuk mengendalikan sedimen dengan cara menahan, menampung dengan harapan bisa mengurangi sedimen," lanjutnya.
Ketua DPD Gerindra Sulsel itu juga menyampaikan, penanganan pasca banjir bandang juga dibutuhkan koordinasi lintas kementerian. Karena kemungkinan adanya penyebap lain dari munculnya sedimen.
"Kementerian PUPR ini kan tugasnya hanya pengendalian banjir, tapi yang perlu dicari juga penyebapnya. Misalnya ada wilayah pegunungan kita yang bermasalah, di sini juga dibutuhkan peran dari Kementerian KLH dalam upaya reboisasi atau penghijauan di hulu dan mengembalikan fungsi hutan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sulsel III Muhammad Fauzi berharap, kunjungan para anggota Komisi V DPR RI ini dapat memberi dampak yang lebih besar lagi pada Luwu Utara.
“Masih banyak yang perlu dibenahi terkait infrastruktur pasca banjir bandang. Dengan kedatangan teman-teman anggota Komisi V di Luwu Utara tentu akan bisa memberi gambaran secara langsung apa saja yang masih butuh perhatian,” harapnya.
Suami Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani ini juga berharap, para anggota Komisi V DPR RI akan berkomitmen mengawal kesepakatan yang dibuat bersama mitra kerja saat kunjungan.
“Saya juga sampaikan terima kasih ke teman-teman komisi V yang mau jauh-jauh datang ke Luwu Utara. Begitu juga dengan mintra komisi V yang selama ini sudah banyak membantu dan juga turut mendampingi kunjungan kali ini,” tutup Abang Fauzi, sapaan akrabnya.
Sebanyak 23 orang anggota Komisi V DPR RI ikut dalam kunjungan kerja tersebut. Para anggota DPR RI ini didampingi para mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KemenDesa PDTT, Basarnas, dan BMKG.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras meninjau hunian tetap (huntap) korban banjir, Sungai Masamba, bendung hingga Pelabuhan Munte.
Tiba di Bandara Udara Bua, Jumat (17/2), rombongan langsung meninjau Desa Radda Luwu Utara yang menjadi salah satu lokasi pembangunan huntap untuk para penyintas banjir bandang. Rombongan komisi V DPR kemudian meninjau kondisi Sungai Masamba, Bendung Baliase dan Pelabuhan Munte.
"Pasca banjir ini kita mendorong Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan secara maksimal terkait kegiatan penanganan banjir baik di Sungai Masamda dan Radda. Kalau penanganan sebelumnya sifatnya sementara kita harap secepatnya dibenahi, dipermanenkan agar daya tahan konstruksinya benar benar optimal," kata Iwan Aras.
Perbaikan permanen, lanjut Politisi Gerindra ini mendesak dilakukan. Sebab saat kondisi cuaca yang sangat tidak menentu. "Kita harap bangunan pengendalian banjir harus benar-benar optimal.
2023 ini di Sungai Radda kita ada pembangunan Sabo Dam, dibangun untuk mengendalikan sedimen dengan cara menahan, menampung dengan harapan bisa mengurangi sedimen," lanjutnya.
Ketua DPD Gerindra Sulsel itu juga menyampaikan, penanganan pasca banjir bandang juga dibutuhkan koordinasi lintas kementerian. Karena kemungkinan adanya penyebap lain dari munculnya sedimen.
"Kementerian PUPR ini kan tugasnya hanya pengendalian banjir, tapi yang perlu dicari juga penyebapnya. Misalnya ada wilayah pegunungan kita yang bermasalah, di sini juga dibutuhkan peran dari Kementerian KLH dalam upaya reboisasi atau penghijauan di hulu dan mengembalikan fungsi hutan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sulsel III Muhammad Fauzi berharap, kunjungan para anggota Komisi V DPR RI ini dapat memberi dampak yang lebih besar lagi pada Luwu Utara.
“Masih banyak yang perlu dibenahi terkait infrastruktur pasca banjir bandang. Dengan kedatangan teman-teman anggota Komisi V di Luwu Utara tentu akan bisa memberi gambaran secara langsung apa saja yang masih butuh perhatian,” harapnya.
Suami Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani ini juga berharap, para anggota Komisi V DPR RI akan berkomitmen mengawal kesepakatan yang dibuat bersama mitra kerja saat kunjungan.
“Saya juga sampaikan terima kasih ke teman-teman komisi V yang mau jauh-jauh datang ke Luwu Utara. Begitu juga dengan mintra komisi V yang selama ini sudah banyak membantu dan juga turut mendampingi kunjungan kali ini,” tutup Abang Fauzi, sapaan akrabnya.
Sebanyak 23 orang anggota Komisi V DPR RI ikut dalam kunjungan kerja tersebut. Para anggota DPR RI ini didampingi para mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KemenDesa PDTT, Basarnas, dan BMKG.
(UMI)
Berita Terkait
News
Waka Komisi VI DPR RI Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral
Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola sektor pertambangan, khususnya komoditas emas dan mineral strategis, agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Rabu, 01 Apr 2026 19:15
News
Meity Rahmatia Desak Bongkar Jaringan Narkoba di Lapas Bollangi, Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Meity Rahmatia, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkatkan integritasnya dan bekerja keras dalam memberantas jaringan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
Selasa, 31 Mar 2026 17:38
News
Komisi I DPR RI Desak Negara Bersikap, Usai Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, mengecam keras serangan Israel yang menewaskan seorang prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon, serta melukai tiga prajurit lainnya.
Senin, 30 Mar 2026 15:17
News
Dari Tanah Suci, Nurdin Halid Ajak Masyarakat Syukuri Ramadan dan Sambut Idulfitri
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci bersama keluarga pada momentum Ramadan 1447 Hijriah.
Jum'at, 20 Mar 2026 13:44
News
Kunker Pantau Revitalisasi Krakatau Steel, NH Dorong Kemandirian Industri Baja Nasional
Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Krakatau Steel di Kota Cilegon, Banten, Kamis (12/3/26) baru-baru ini.
Minggu, 15 Mar 2026 14:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Petani Terancam Gagal Panen, DPRD Jeneponto Minta Pompengan Segera Bertindak
2
Pembangunan Infrastruktur di Wajo Terus Digenjot, 53 Ruas Jalan Tuntas Diperbaiki Ditengah Efisiensi
3
Data Pemilih Luwu Timur Naik, KPU Catat 223.686 Pemilih di Awal 2026
4
Munafri Evaluasi Total Program Persampahan, dari Sistem Open Dumping ke Sanitary Landfill
5
DPPA–Disdik Makassar Diminta Perkuat Edukasi Pencegahan Perilaku Menyimpang
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Petani Terancam Gagal Panen, DPRD Jeneponto Minta Pompengan Segera Bertindak
2
Pembangunan Infrastruktur di Wajo Terus Digenjot, 53 Ruas Jalan Tuntas Diperbaiki Ditengah Efisiensi
3
Data Pemilih Luwu Timur Naik, KPU Catat 223.686 Pemilih di Awal 2026
4
Munafri Evaluasi Total Program Persampahan, dari Sistem Open Dumping ke Sanitary Landfill
5
DPPA–Disdik Makassar Diminta Perkuat Edukasi Pencegahan Perilaku Menyimpang