Kunker ke Lutra, Komisi V DPR Dorong KemenPUPR Optimalkan Penanganan Pasca Banjir
Sabtu, 18 Feb 2023 01:23
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Luwu Utara. Foto: Humas Komisi V DPR RI
LUWU UTARA - Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, (17-21/2/2023). Para legislator Senayan ini meninjau penanganan pasca banjir bandang dan Pelabuhan Munte.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras meninjau hunian tetap (huntap) korban banjir, Sungai Masamba, bendung hingga Pelabuhan Munte.
Tiba di Bandara Udara Bua, Jumat (17/2), rombongan langsung meninjau Desa Radda Luwu Utara yang menjadi salah satu lokasi pembangunan huntap untuk para penyintas banjir bandang. Rombongan komisi V DPR kemudian meninjau kondisi Sungai Masamba, Bendung Baliase dan Pelabuhan Munte.
"Pasca banjir ini kita mendorong Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan secara maksimal terkait kegiatan penanganan banjir baik di Sungai Masamda dan Radda. Kalau penanganan sebelumnya sifatnya sementara kita harap secepatnya dibenahi, dipermanenkan agar daya tahan konstruksinya benar benar optimal," kata Iwan Aras.
Perbaikan permanen, lanjut Politisi Gerindra ini mendesak dilakukan. Sebab saat kondisi cuaca yang sangat tidak menentu. "Kita harap bangunan pengendalian banjir harus benar-benar optimal.
2023 ini di Sungai Radda kita ada pembangunan Sabo Dam, dibangun untuk mengendalikan sedimen dengan cara menahan, menampung dengan harapan bisa mengurangi sedimen," lanjutnya.
Ketua DPD Gerindra Sulsel itu juga menyampaikan, penanganan pasca banjir bandang juga dibutuhkan koordinasi lintas kementerian. Karena kemungkinan adanya penyebap lain dari munculnya sedimen.
"Kementerian PUPR ini kan tugasnya hanya pengendalian banjir, tapi yang perlu dicari juga penyebapnya. Misalnya ada wilayah pegunungan kita yang bermasalah, di sini juga dibutuhkan peran dari Kementerian KLH dalam upaya reboisasi atau penghijauan di hulu dan mengembalikan fungsi hutan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sulsel III Muhammad Fauzi berharap, kunjungan para anggota Komisi V DPR RI ini dapat memberi dampak yang lebih besar lagi pada Luwu Utara.
“Masih banyak yang perlu dibenahi terkait infrastruktur pasca banjir bandang. Dengan kedatangan teman-teman anggota Komisi V di Luwu Utara tentu akan bisa memberi gambaran secara langsung apa saja yang masih butuh perhatian,” harapnya.
Suami Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani ini juga berharap, para anggota Komisi V DPR RI akan berkomitmen mengawal kesepakatan yang dibuat bersama mitra kerja saat kunjungan.
“Saya juga sampaikan terima kasih ke teman-teman komisi V yang mau jauh-jauh datang ke Luwu Utara. Begitu juga dengan mintra komisi V yang selama ini sudah banyak membantu dan juga turut mendampingi kunjungan kali ini,” tutup Abang Fauzi, sapaan akrabnya.
Sebanyak 23 orang anggota Komisi V DPR RI ikut dalam kunjungan kerja tersebut. Para anggota DPR RI ini didampingi para mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KemenDesa PDTT, Basarnas, dan BMKG.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras meninjau hunian tetap (huntap) korban banjir, Sungai Masamba, bendung hingga Pelabuhan Munte.
Tiba di Bandara Udara Bua, Jumat (17/2), rombongan langsung meninjau Desa Radda Luwu Utara yang menjadi salah satu lokasi pembangunan huntap untuk para penyintas banjir bandang. Rombongan komisi V DPR kemudian meninjau kondisi Sungai Masamba, Bendung Baliase dan Pelabuhan Munte.
"Pasca banjir ini kita mendorong Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan secara maksimal terkait kegiatan penanganan banjir baik di Sungai Masamda dan Radda. Kalau penanganan sebelumnya sifatnya sementara kita harap secepatnya dibenahi, dipermanenkan agar daya tahan konstruksinya benar benar optimal," kata Iwan Aras.
Perbaikan permanen, lanjut Politisi Gerindra ini mendesak dilakukan. Sebab saat kondisi cuaca yang sangat tidak menentu. "Kita harap bangunan pengendalian banjir harus benar-benar optimal.
2023 ini di Sungai Radda kita ada pembangunan Sabo Dam, dibangun untuk mengendalikan sedimen dengan cara menahan, menampung dengan harapan bisa mengurangi sedimen," lanjutnya.
Ketua DPD Gerindra Sulsel itu juga menyampaikan, penanganan pasca banjir bandang juga dibutuhkan koordinasi lintas kementerian. Karena kemungkinan adanya penyebap lain dari munculnya sedimen.
"Kementerian PUPR ini kan tugasnya hanya pengendalian banjir, tapi yang perlu dicari juga penyebapnya. Misalnya ada wilayah pegunungan kita yang bermasalah, di sini juga dibutuhkan peran dari Kementerian KLH dalam upaya reboisasi atau penghijauan di hulu dan mengembalikan fungsi hutan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sulsel III Muhammad Fauzi berharap, kunjungan para anggota Komisi V DPR RI ini dapat memberi dampak yang lebih besar lagi pada Luwu Utara.
“Masih banyak yang perlu dibenahi terkait infrastruktur pasca banjir bandang. Dengan kedatangan teman-teman anggota Komisi V di Luwu Utara tentu akan bisa memberi gambaran secara langsung apa saja yang masih butuh perhatian,” harapnya.
Suami Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani ini juga berharap, para anggota Komisi V DPR RI akan berkomitmen mengawal kesepakatan yang dibuat bersama mitra kerja saat kunjungan.
“Saya juga sampaikan terima kasih ke teman-teman komisi V yang mau jauh-jauh datang ke Luwu Utara. Begitu juga dengan mintra komisi V yang selama ini sudah banyak membantu dan juga turut mendampingi kunjungan kali ini,” tutup Abang Fauzi, sapaan akrabnya.
Sebanyak 23 orang anggota Komisi V DPR RI ikut dalam kunjungan kerja tersebut. Para anggota DPR RI ini didampingi para mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KemenDesa PDTT, Basarnas, dan BMKG.
(UMI)
Berita Terkait
News
Komisi V DPR RI Minta KNKT Investigasi Jatuhnya Pesawat ATR IAT di Maros
Komisi V DPR RI merespons insiden jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di pegunungan Maros, Sulawesi Selatan.
Selasa, 20 Jan 2026 22:10
Sulsel
Taufan Pawe Optimis IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, memproyeksikan Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi penuh sebagai pusat pemerintahan atau Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Rabu, 14 Jan 2026 17:34
News
Andi Basmal Dampingi Komisi XIII DPR RI Tinjau Rutan Makassar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, turut mendampingi rombongan Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja reses ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, Jumat (12/12).
Jum'at, 12 Des 2025 21:20
Sulsel
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Komisi C DPRD Sulsel merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk mencari lahan alternatif bagi pembangunan Batalyon TNI TP 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
Kamis, 11 Des 2025 20:21
Sulsel
DPRD Sulsel Inventarisasi Lahan Hibah untuk Pembangunan Batalyon TNI di Luwu Utara
Polemik lahan hibah Pemprov Sulawesi Selatan untuk pembangunan Batalyon Teritorial TNI 872 di Rampoang, Luwu Utara, kini masuk ke meja Komisi C DPRD Sulsel.
Rabu, 10 Des 2025 20:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sampah Menumpuk di Jalan, Bupati Bone Angkut Pakai Mobil Pribadi
2
Pelantikan IPHI Sulsel, Rahman Pina Ingatkan Makna Haji Mabrur Sepanjang Hayat
3
APIH Dukung Kebijakan Makassar Tutup Tempat Hiburan Selama Ramadan
4
55 Lapak PKL di Tamalate Direlokasi, Terungkap Dugaan Sewa Lahan Fasum Puluhan Tahun
5
Gubernur Fakhiri Dukung Pembangunan Kantor Klasis Port Numbay dengan Bantuan Rp3 Miliar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sampah Menumpuk di Jalan, Bupati Bone Angkut Pakai Mobil Pribadi
2
Pelantikan IPHI Sulsel, Rahman Pina Ingatkan Makna Haji Mabrur Sepanjang Hayat
3
APIH Dukung Kebijakan Makassar Tutup Tempat Hiburan Selama Ramadan
4
55 Lapak PKL di Tamalate Direlokasi, Terungkap Dugaan Sewa Lahan Fasum Puluhan Tahun
5
Gubernur Fakhiri Dukung Pembangunan Kantor Klasis Port Numbay dengan Bantuan Rp3 Miliar