PKK Luwu Timur dan Dinas Sosial Kampanye Cegah Perkawinan Usia Anak
Senin, 07 Agu 2023 19:11

Kampanye intensif tentang masalah perkawinan usia anak yang dilakukan PKK Luwu Timur bekerja sama Dinas Sosial akhir pekan lalu. Foto: SINDO Makassar/Fitra Budin
LUWU TIMUR - Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur bekerja sama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Luwu Timur melakukan kampanye intensif tentang masalah perkawinan usia anak.
Kampanye terkait isu ini kembali dijalankan di Aula Kecamatan Wotu dan Aula Kecamatan Tomoni, akhir pekan lalu. Hadir Sufriaty Budiman, Ketua PKK Luwu Timur, ditemani perwakilan Dinas Sosial P3A Luwu Timur Juleha Talib, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sufriaty mengungkapkan, kampanye ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengatasi masalah perkawinan usia anak yang semakin merebak di masyarakat.
"Perkawinan usia anak berkontribusi pada berbagai permasalahan seperti stunting, putus sekolah, dan kenakalan remaja," kata dia.
Oleh karena itu, ia menganggap penting untuk terus menyuarakan bahaya dari praktik perkawinan usia anak di berbagai wilayah.
Sufriaty juga berharap agar para perangkat desa dan penggerak Tim Penggerak PKK desa dapat memberikan dukungan penuh pada kampanye ini.
"Kepada kepala desa yang hadir kalian memiliki peran kunci dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan dan langkah-langkah konkret untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di wilayah masing-masing,"
Mukti Hasan, yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Luwu Timur dan juga menjadi pemateri dalam acara tersebut menekankan bahwa oknum pejabat daerah yang terlibat dalam perkawinan usia anak dapat dihadapkan pada sanksi pidana.
Mukti mengingatkan para peserta, terutama pemerintah daerah dan perangkat desa, untuk berhati-hati dalam mendukung proses perkawinan usia anak.
"Dukungan ini dapat berupa hadir dalam pernikahan, menyediakan fasilitas seperti kursi dan tenda, menandatangani dokumen permohonan nikah, serta menjadi saksi dalam pernikahan tersebut," jelasnya.
Pada acara ini, turut hadir pula beberapa tokoh, antara lain Camat Wotu, Iskandar Muda, dan Camat Tomoni, Catur Dyan Sintawati.
Para kepala desa dari Kecamatan Wotu dan Kecamatan Tomoni juga ikut serta, bersama dengan anggota Tim Penggerak PKK dari kedua kecamatan tersebut. Semua pihak berkomitmen untuk mendukung kampanye pencegahan perkawinan usia anak demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
Kampanye terkait isu ini kembali dijalankan di Aula Kecamatan Wotu dan Aula Kecamatan Tomoni, akhir pekan lalu. Hadir Sufriaty Budiman, Ketua PKK Luwu Timur, ditemani perwakilan Dinas Sosial P3A Luwu Timur Juleha Talib, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sufriaty mengungkapkan, kampanye ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengatasi masalah perkawinan usia anak yang semakin merebak di masyarakat.
"Perkawinan usia anak berkontribusi pada berbagai permasalahan seperti stunting, putus sekolah, dan kenakalan remaja," kata dia.
Oleh karena itu, ia menganggap penting untuk terus menyuarakan bahaya dari praktik perkawinan usia anak di berbagai wilayah.
Sufriaty juga berharap agar para perangkat desa dan penggerak Tim Penggerak PKK desa dapat memberikan dukungan penuh pada kampanye ini.
"Kepada kepala desa yang hadir kalian memiliki peran kunci dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan dan langkah-langkah konkret untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di wilayah masing-masing,"
Mukti Hasan, yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Luwu Timur dan juga menjadi pemateri dalam acara tersebut menekankan bahwa oknum pejabat daerah yang terlibat dalam perkawinan usia anak dapat dihadapkan pada sanksi pidana.
Mukti mengingatkan para peserta, terutama pemerintah daerah dan perangkat desa, untuk berhati-hati dalam mendukung proses perkawinan usia anak.
"Dukungan ini dapat berupa hadir dalam pernikahan, menyediakan fasilitas seperti kursi dan tenda, menandatangani dokumen permohonan nikah, serta menjadi saksi dalam pernikahan tersebut," jelasnya.
Pada acara ini, turut hadir pula beberapa tokoh, antara lain Camat Wotu, Iskandar Muda, dan Camat Tomoni, Catur Dyan Sintawati.
Para kepala desa dari Kecamatan Wotu dan Kecamatan Tomoni juga ikut serta, bersama dengan anggota Tim Penggerak PKK dari kedua kecamatan tersebut. Semua pihak berkomitmen untuk mendukung kampanye pencegahan perkawinan usia anak demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Wabup Puspawati Harap Diklat BSOP Tingkatkan Mutu Pendidikan Lutim
Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati membuka kegiatan Diklat BOSP Tahun 2025, yang diselenggarakan di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Gowa, Senin (26/05/2025).
Senin, 26 Mei 2025 23:21

Sulsel
Penyerahan SK CPNS dan PPPK di Pemkab Lutim Dijadwalkan Awal Juni
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahri Suli memimpin langsung apel pagi yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN lingkup Pemkab Lutim di halaman Kantor Bupati, Senin (26/05/2025),
Senin, 26 Mei 2025 16:29

Sulsel
Tingkatkan Layanan Informasi Publik, PPID Utama Pemkab Lutim Ikuti Monev
PPID Utama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat badan publik secara virtual zoom.
Sabtu, 24 Mei 2025 20:26

Sulsel
Luwu Timur Dapat DAK Non Fisik Rp400,6 Juta dari Kementerian PPPA
Kabupaten Luwu Timur menambah deretan prestasi dalam sektor sosial. Melalui Kemen PPPA Republik Indonsia, daerah ini dipastikan menerima DAK Non Fisik tahun 2025 sebesar Rp400,6 juta.
Sabtu, 24 Mei 2025 18:29

Sulsel
Kenakan Gaun Taipa, dr Ani Nurbani Angkat Budaya Lutim di Fashion Show Dekranasda
Pesona kain tradisional Luwu Timur terpancar di panggung fashion show Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat 23 Mei 2025.
Jum'at, 23 Mei 2025 22:39
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Lawan SK Gubernur dan Belum Terima Putusan Partai, Siddiq Somasi DPRD Luwu Timur
2

Dukungan untuk Appi Bertambah Jadi 21 DPD Jelang Musda
3

Tayang Lebaran 2025, JUMBO Akan Jadi Film Animasi Indonesia Pertama yang Rilis Global
4

Dugaan Korupsi di BP2P Sulawesi III Dilaporkan ke Kejati Sulsel
5

Pemkab Maros Siapkan Pembayaran Gaji ke-13 ASN, P3K dan Anggota DPRD
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Lawan SK Gubernur dan Belum Terima Putusan Partai, Siddiq Somasi DPRD Luwu Timur
2

Dukungan untuk Appi Bertambah Jadi 21 DPD Jelang Musda
3

Tayang Lebaran 2025, JUMBO Akan Jadi Film Animasi Indonesia Pertama yang Rilis Global
4

Dugaan Korupsi di BP2P Sulawesi III Dilaporkan ke Kejati Sulsel
5

Pemkab Maros Siapkan Pembayaran Gaji ke-13 ASN, P3K dan Anggota DPRD