Konsultasi di Kemendagri, Bapemperda DPRD Sulsel Bahas 3 Ranperda

Senin, 04 Sep 2023 20:32
Konsultasi di Kemendagri, Bapemperda DPRD Sulsel Bahas 3 Ranperda
Bapemperda DPRD Sulsel saat melakukan konsultasi di Kemendagri. Foto: Humas DPRD Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel melakukan konsultasi pra pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (4/9) kemarin.

Konsultasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni didampingi Wakil Ketua Andi Muchtar Mappatoba dan Andi Irwandi Natsir. Hadir juga sejumlah anggota serta Prof Andi Pangerang Moenta dan Dr Ramli Haba selaku Tim Ahli DPRD Sulsel.

RPG sapaan Rudy menyampaikan bahwa pihaknya ingin melakukan konsultasi pembahasan terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD.



Adapun Ranperda yang dikonsultasikan diantaranya tentang Pendidikan Akhlak Mulia dan Etika Ruang Publik, Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat, dan Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak.

"Kami ingin meminta saran, tanggapan serta masukan, sebagai penguatan sebelum dilakukan pembahasan pada tahapan selanjutnya," kata RPG.

Andi Muchtar menambahkan pihaknya juga meminta pandangan Kemendagri soal ketiga Ranperda ini. Lebih jauh mengenai sejauh mana manfaat produk DPRD ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami melampirkan pengaturan sebagai dasar hukum, kewenangan, ruang lingkup dan arah tujuannya. Serta meminta pandangan bahwa apakah ketiga ranperda ini layak atau tidak untuk dilanjutkan pembahasannya," ujarnya.

Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kemendagri RI, Ramandhika Suryasmar kemudian memberikan pandangan soal ketiga Ranperda ini. Pada intinya ia mengapresiasi Ranperda ini terus digodok hingga menjadi Perda.



"Kami memberikan rekomendasi oleh Kemendagri untuk dilakukan pembahasan pada tahapan selanjutnya, dengan memberikan catatan agar memperhatikan kembali ketentuan peraturan perundang-undangan serta perbaikan dalam penulisan rancangan
perda," ungkapnya.

"Tentunya kami dari Kemendagri sangat memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapemperda DPRD Sulsel dalam menyusun sebuah produk hukum ang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah," sambungnya.
(UMI)
Berita Terkait
Makassar Raih Penghargaan SPM Awards, Walkot Munafri Apresiasi Kinerja SKPD
News
Makassar Raih Penghargaan SPM Awards, Walkot Munafri Apresiasi Kinerja SKPD
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali meraih prestasi membanggakan dengan mengambil penghargaan dalam ajang SPM (Standar Pelayanan Minimal) Awards Tahun 2025.
Jum'at, 23 Mei 2025 22:23
Kadir Halid Minta DPD I Segera Bentuk Panitia Musda Golkar Sulsel
Sulsel
Kadir Halid Minta DPD I Segera Bentuk Panitia Musda Golkar Sulsel
Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengingatkan agar partai segera membentuk panitia penyelenggara Musda 2025. Terlebih, juknis pelaksanaan Musda dari DPP Golkar sudah diterbitkan.
Kamis, 22 Mei 2025 21:19
Ada Ketidakadilan! Dewan Sayangkan Minimnya Perbaikan Jalan Multiyears di Toraja
Sulsel
Ada Ketidakadilan! Dewan Sayangkan Minimnya Perbaikan Jalan Multiyears di Toraja
Komisi D DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti aspirasi dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) terkait perbaikan jalan di Tana Toraja.
Kamis, 22 Mei 2025 14:12
Kemendagri dan Pemprov Sulsel Verifikasi Ulang Penataan Urusan Pemerintahan Tiga Daerah
News
Kemendagri dan Pemprov Sulsel Verifikasi Ulang Penataan Urusan Pemerintahan Tiga Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), melakukan validasi dan verifikasi pemetaan ulang urusan pemerintahan daerah.
Jum'at, 16 Mei 2025 13:36
Dewan Desak Cabut SE Gubernur Penghentian Bantuan Dana Sharing PBI Kesehatan
Sulsel
Dewan Desak Cabut SE Gubernur Penghentian Bantuan Dana Sharing PBI Kesehatan
Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat pembahasan lanjutan terkait Surat Edaran (SE) sementara penyaluran Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi peserta program kesehatan gratis yang terintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rabu, 14 Mei 2025 17:00
Berita Terbaru