DLH Bone dan Icraf Gelar Konsultasi Publik Penyusunan KLHS
Selasa, 19 Sep 2023 09:10

Suasana konsultasi publik KLHS Kabupaten Bone bersama Icraf. Foto: SINDO Makassar/Justang Muhammad
BONE - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone didukung oleh World Agroforestry (Icraf) menyelenggarakan Konsultasi Publik 1 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, kemarin.
Melalui Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods In Indonesia (Land4Lives) yang didanai oleh Global Affair Canada ini berlangsung di Hotel The Novena, Kota Watampone, Kabupaten Bone, Senin (18/9/2023).
Konsultasi publik melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari OPD Bone, Universitas, LSM/NGO, Tim Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Bone, Tim Penyusun RPJPD Bone, Lembaga/Badan Pusat Statistik dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel.
Dalam sambutannya, Kepala DLH Kabupaten Bone, Dray Vibrianto SIP, MSi, mengatakan, dokumen KLHS merupakan tujuan pembangun berkelanjutan yang sangat penting dan akan digunakan sebagai acuan dalam RPJPD, yang akan dilengkapi dengan masukan-masukan dari stakeholder dan masyarakat untuk keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, UU lingkungan hidup mewajibkan KLHS sebagi bentuk evaluasi Rencana Pembangunan, dan harus disusun secara partisipatif oleh pemerintah dan masyarakat. KLHS juga harus dipergunakan untuk meninjau kondisi lingkungan terkini serta diselaraskan dengan pelaksaanaan integrasi pembangunan berkelanjutan.
“Sebagai bentuk awal untuk proses RPJPD, saya menyarankan untuk melihat dengan benar terkait perkiraan dampak dan tingkat kapasitas perubahan iklim, KLHS merupakan kegiatan yang strategis untuk dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, karena KLHS dapat membantu mencegah kerusakan dalam pembangunan lingkungan hidup,” ujar Dray Vibrianto.
Konsultasi Publik pertama ini ditujukan untuk menyampaikan arahan penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Bone 2025-2045 dan penyusunan RPJPD Bone 2025-2045, pemaparan progres pengumpulan dan analisis data TPB, peran para pihak dan proses perhitungan TPB Prioritas, penggalian masukan terhadap rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone, serta penyepakatan mekanisme penyelenggaraan Konsultasi Publik ke-2 yang akan datang.
Forum dilaksanakan melalui serangkaian proses diskusi panel untuk penyampaian arahan dan proges penyusunan KLHS-RPJPD, serta diskusi untuk penggalian isu-isu strategis yang melibatkan seluruh pihak secara aktif, sehingga dapat terhimpun masukan-masukan dari para pihak yang hadir.
Undang-undang mengamanatkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup juga harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.
Sementara itu Feri Johana, Green Growth Planning and Policy Specialist ICRAF, menuturkan, Land4lives berpartisipasi dalam proses penyusunan KLHS RPJPD Bone ini dikarenakan penyusunan KLHS sangat selaras dengan tujuan Land4Lives.
Selain itu, tugas kami selaku mitra pembangunan di sini untuk memperkuat pemahaman terkait proses KLHS.
Menurut Feri, KLHS penting untuk disusun secara partisipastif dalam setiap tahapannya melalui para pihak yang tergabung dalam Pokja, serta forum yang bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Bone ini untuk kinerja selama 20 tahun kedepan terkait isu sosial, lingkungan dan ekonomi.
“Beberapa topik penting yang nantinya akan kami kontribusikan sebagai isu penting di Bone antara lain, ekonomi hijau, perubahan iklim, ketahanan pangan, perempuan dan anak-anak perempuan," ujar Feri.
Selama dua tahun terakhir, Land4lives telah bermitra dengan pemerintah Bone,mempromosikan solusi berbasis alam melalui sistem pertanian dan pangan yang tanggap iklim, serta pengelolaan lahan dan air yang komprehensif.
"Proyek ini juga berfokus pada pengarusutamaan kesetaraan gender dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta akses ke pasar," tambahnya.
Melalui Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods In Indonesia (Land4Lives) yang didanai oleh Global Affair Canada ini berlangsung di Hotel The Novena, Kota Watampone, Kabupaten Bone, Senin (18/9/2023).
Konsultasi publik melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari OPD Bone, Universitas, LSM/NGO, Tim Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Bone, Tim Penyusun RPJPD Bone, Lembaga/Badan Pusat Statistik dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel.
Dalam sambutannya, Kepala DLH Kabupaten Bone, Dray Vibrianto SIP, MSi, mengatakan, dokumen KLHS merupakan tujuan pembangun berkelanjutan yang sangat penting dan akan digunakan sebagai acuan dalam RPJPD, yang akan dilengkapi dengan masukan-masukan dari stakeholder dan masyarakat untuk keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, UU lingkungan hidup mewajibkan KLHS sebagi bentuk evaluasi Rencana Pembangunan, dan harus disusun secara partisipatif oleh pemerintah dan masyarakat. KLHS juga harus dipergunakan untuk meninjau kondisi lingkungan terkini serta diselaraskan dengan pelaksaanaan integrasi pembangunan berkelanjutan.
“Sebagai bentuk awal untuk proses RPJPD, saya menyarankan untuk melihat dengan benar terkait perkiraan dampak dan tingkat kapasitas perubahan iklim, KLHS merupakan kegiatan yang strategis untuk dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, karena KLHS dapat membantu mencegah kerusakan dalam pembangunan lingkungan hidup,” ujar Dray Vibrianto.
Konsultasi Publik pertama ini ditujukan untuk menyampaikan arahan penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Bone 2025-2045 dan penyusunan RPJPD Bone 2025-2045, pemaparan progres pengumpulan dan analisis data TPB, peran para pihak dan proses perhitungan TPB Prioritas, penggalian masukan terhadap rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone, serta penyepakatan mekanisme penyelenggaraan Konsultasi Publik ke-2 yang akan datang.
Forum dilaksanakan melalui serangkaian proses diskusi panel untuk penyampaian arahan dan proges penyusunan KLHS-RPJPD, serta diskusi untuk penggalian isu-isu strategis yang melibatkan seluruh pihak secara aktif, sehingga dapat terhimpun masukan-masukan dari para pihak yang hadir.
Undang-undang mengamanatkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup juga harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.
Sementara itu Feri Johana, Green Growth Planning and Policy Specialist ICRAF, menuturkan, Land4lives berpartisipasi dalam proses penyusunan KLHS RPJPD Bone ini dikarenakan penyusunan KLHS sangat selaras dengan tujuan Land4Lives.
Selain itu, tugas kami selaku mitra pembangunan di sini untuk memperkuat pemahaman terkait proses KLHS.
Menurut Feri, KLHS penting untuk disusun secara partisipastif dalam setiap tahapannya melalui para pihak yang tergabung dalam Pokja, serta forum yang bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Bone ini untuk kinerja selama 20 tahun kedepan terkait isu sosial, lingkungan dan ekonomi.
“Beberapa topik penting yang nantinya akan kami kontribusikan sebagai isu penting di Bone antara lain, ekonomi hijau, perubahan iklim, ketahanan pangan, perempuan dan anak-anak perempuan," ujar Feri.
Selama dua tahun terakhir, Land4lives telah bermitra dengan pemerintah Bone,mempromosikan solusi berbasis alam melalui sistem pertanian dan pangan yang tanggap iklim, serta pengelolaan lahan dan air yang komprehensif.
"Proyek ini juga berfokus pada pengarusutamaan kesetaraan gender dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta akses ke pasar," tambahnya.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Bupati Bone Siap Dukung Pembangunan Kanim Watampone
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar bersama tim dari Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulsel menggelar pertemuan dengan Pemkab Bone.
Rabu, 19 Mar 2025 09:48

Sulsel
Pemkab Bone Ziarah Makam Raja La Tenri Ruwa di Bantaeng
Pemerintah Kabupaten Bone melakukan ziarah ke Makam Raja Bone ke-XI, La Tenri Ruwa Sultan Adam Matinroe Ri Bantaeng di Kompleks Makam La Tenri Ruwa Kabupaten Bantaeng, hari Minggu kemarin.
Senin, 17 Feb 2025 17:14

Sulsel
Pastikan Program Tepat Sasaran, Bupati Bone Terpilih Road Show Kawal Musrenbang
Bupati Bone terpilih H Andi Asman Sulaiman fokus mengawal program yang diusulkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Selasa, 11 Feb 2025 19:15

Sulsel
Pj Bupati Bone: Berpolitiklah Secukupnya, Bersahabatlah Selamanya
Pj Bupati Bone A Winarno Eka Putra melaksanakan kunjungan Kerja dan Silaturahmi di Kecamatan Amali Kabupaten Bone, Kamis (12/9/2024).
Kamis, 12 Sep 2024 15:13

Sulsel
Pj Bupati Bone Sebut Peran Tim Penggerak PKK Bantu Pemberdayaan Keluarga
Pj Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, melantik Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone Di Gedung PKK, Kompleks Kantor Bupati Bone, Rabu, (4/09/2024).
Kamis, 05 Sep 2024 11:04
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
2

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
2

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat