Dewan Sebut Anggaran Pilkada di Kabupaten Wajo Capai Rp45 Miliar
Jum'at, 29 Sep 2023 18:09

DPRD Kabupaten Wajo menyebut anggaran Pilkada yang akan dialokasikan ke Komisi Pemilhan Umum (KPU) Wajo senilai Rp45 miliar lebih. Foto/Ilustrasi/Istimewa
WAJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menyebut anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dialokasikan ke Komisi Pemilhan Umum (KPU) Wajo senilai Rp45 miliar lebih.
Salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Wajo, Taqwa Gaffar, membenarkan KPU Wajo akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp45 miliar lebih untuk melaksanakan Pilkada. Anggaran tersebut akan digunakan sebagai dana operasional KPU dalam melakukan berbagai kegiatan untuk menyukseskan Pilkada 2024.
"Pastinya digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyelenggaraan pemungutan suara, pelatihan petugas, kampanye sosialisasi, dan kegiatan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pilkada," ujar dia kepada SINDO Makassar.
Politikus Partai NasDem itu bilang pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp2 miliar ke KPU Wajo.
Sedangkan di APBD perubahan tahun 2023 ini, Pemkab Wajo akan kembali mengalokasikan sebahagian anggaran Pilkada ke KPU Wajo. "Sesuai petunjuk dari Kemendagri Alokasi anggaran Pilkada di tahun 2023 harus 40 persen dan 60 persen sisanya akan dialokasikan pada APBD pokok tahun 2024 mendatang," terang Ketua Komisi III tersebut.
Selain anggaran Pilkada untuk KPU Wajo, masih menurut Taqwa, Pemkab Wajo juga akan memberikan anggaran ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo sebesar Rp9 miliar
Adapun tahun ini Pemkab Wajo juga telah mengalokasikan sebahagian anggaran melalui APBD tahun 2023 ke Bawaslu Kabupaten Wajo. "Kalau untuk Bawaslu sudah dialokasikan sebesar Rp1 miliar pada APBD tahun 2023, sisanya nanti di APBD pokok tahun 2024," pungkasnya
Salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Wajo, Taqwa Gaffar, membenarkan KPU Wajo akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp45 miliar lebih untuk melaksanakan Pilkada. Anggaran tersebut akan digunakan sebagai dana operasional KPU dalam melakukan berbagai kegiatan untuk menyukseskan Pilkada 2024.
"Pastinya digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyelenggaraan pemungutan suara, pelatihan petugas, kampanye sosialisasi, dan kegiatan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pilkada," ujar dia kepada SINDO Makassar.
Politikus Partai NasDem itu bilang pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp2 miliar ke KPU Wajo.
Sedangkan di APBD perubahan tahun 2023 ini, Pemkab Wajo akan kembali mengalokasikan sebahagian anggaran Pilkada ke KPU Wajo. "Sesuai petunjuk dari Kemendagri Alokasi anggaran Pilkada di tahun 2023 harus 40 persen dan 60 persen sisanya akan dialokasikan pada APBD pokok tahun 2024 mendatang," terang Ketua Komisi III tersebut.
Selain anggaran Pilkada untuk KPU Wajo, masih menurut Taqwa, Pemkab Wajo juga akan memberikan anggaran ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo sebesar Rp9 miliar
Adapun tahun ini Pemkab Wajo juga telah mengalokasikan sebahagian anggaran melalui APBD tahun 2023 ke Bawaslu Kabupaten Wajo. "Kalau untuk Bawaslu sudah dialokasikan sebesar Rp1 miliar pada APBD tahun 2023, sisanya nanti di APBD pokok tahun 2024," pungkasnya
(TRI)
Berita Terkait

Sulsel
Ketua DPRD Wajo Sebut Kesejahteraan Buruh Harus Menjadi Perhatian Pemerintah
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi menyebutkan, kesejahteraan buruh khususnya di Kabupaten Wajo harus menjadi perhatian pemerintah.
Kamis, 01 Mei 2025 15:32

Sulsel
Warga Desak Pembangunan Tanggul Sungai Walennae di Reses Anggota DPRD Wajo
Warga Dusun Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo mendesak pemerintah untuk membangun tanggul di sisi timur Sungai Walennae.
Rabu, 16 Apr 2025 12:15

Sulsel
Ketua DPRD Wajo Minta Bupati dan Wabup Segera Tancap Gas Bekerja untuk Masyarakat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Andi Rosman dan dr. Baso Rahmanuddin untuk segera tancap gas bekerja di hari pertamanya pada Senin (3/3/2025).
Minggu, 02 Mar 2025 17:42

Sulsel
DPRD Sulsel Dorong Peninjauan Ulang DBH PI Migas jadi 10 Persen di Wajo
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif mendorong peninjauan ulang pembagian Participating Interest (PI) migas di Kabupaten Wajo yang dikelola PT. Sulsel Andalan Energi (Perseroda).
Kamis, 06 Feb 2025 17:05

Sulsel
DPRD Sulsel Terima Konsultasi Dewan Wajo, Bahas Dana Bagi Hasil Gas Blok PI
Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wajo melakukan konsultasi terkait Gas Blok Participating Interest (PI) di Gedung DPRD Sulsel pada Rabu (05/02/2025).
Rabu, 05 Feb 2025 15:48
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tak Ingin Warga Terbebani, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Pastikan PBB Tetap Sama
2

Angka dan Tanah di Seputaran Bulan Kemerdekaan
3

Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
4

Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
5

Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tak Ingin Warga Terbebani, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Pastikan PBB Tetap Sama
2

Angka dan Tanah di Seputaran Bulan Kemerdekaan
3

Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
4

Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
5

Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat