PT Masmindo Dwi Area Kompensasi 980 Hektare Lahan
Senin, 09 Okt 2023 14:52
Rapat bersama Tim Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area. Foto: SINDO Makassar/Chaeruddin
PALOPO - Sebanyak 980 hektare (Ha) lahan yang masuk konsesi kontrak karya PT Masmindo Dwi Area telah selesai dikompensasi pihak perusahaan hingga Oktober 2023.
External Relations Manager Masmindo Yudhi Purwandi menyampaikan, target pembebasan lahan mereka 1.434 hektare atau 10% dari luas kontrak karya PT Masmindo yaitu 14.390 hektare.
"Dari target itu, 980 hektare telah berhasil dikompensasi oleh perusahaan. Sementara sekitar 307,6 hektare teridentifikasi masih berada dalam pengelolaan warga masyarakat, dan saat ini sedang dalam proses lebih lanjut bersama Masmindo," sebutnya.
Yudhi juga membeberkan, di dalam target 1.434 hektare tersebut terdapat 181,2 hektare teridentifikasi merupakan tanah negara bebas dan tidak berada dalam penguasaan masyarakat.
Dijelaskan, 181,2 hektare tanah negara bebas berdasarkan hasil kajian dan peninjauan lapangan secara langsung ke lapangan oleh Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu pada Juli 2023 lalu, menyusul banyaknya klaim dan pengajuan dari warga masyarakat atas kepemilikan sejumlah tanah.
Disampaikan pula oleh Yudhi Purwandi, saat ini sejumlah peralatan tambang Masmindo sudah siap diangkut agar dapat segera memulai tahapan pembangunan dan penambangan.
"Untuk itu kami berharap semua pihak dapat memberikan dukungannya untuk percepatan dan kelancaran proses mobilisasi dan konstruksi tambang," katanya.
"Hal ini akan terkait erat dengan upaya Perusahaan dalam mendorong pengembangan investasi di Luwu, dan sekaligus mengalirkan sejumlah besar manfaat bagi warga masyarakat di sekitar wilayah kerjanya," tutupnya.
Diketahui, PT Masmindo Dwi Area (Masmindo) telah memasuki tahap akhir dalam penyelesaian kompensasi lahan. Target kompensasi lahan tersebut saat ini difokuskan pada dua desa yang berlokasi paling dekat dengan area tambang, yaitu Desa Ranteballa dan Desa Boneposi.
Dalam periode Oktober-November 2023 ini, perusahaan menargetkan proses pembersihan lahan (land clearing) dalam rangka persiapan konstruksi fasilitas tambang di sejumlah lahan yang sudah dikompensasi.
Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 136 Ayat 1 UU Minerba No. 3 Tahun 2020, Masmindo sebagai perusahaan pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 175 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan.
External Relations Manager Masmindo Yudhi Purwandi menyampaikan, target pembebasan lahan mereka 1.434 hektare atau 10% dari luas kontrak karya PT Masmindo yaitu 14.390 hektare.
"Dari target itu, 980 hektare telah berhasil dikompensasi oleh perusahaan. Sementara sekitar 307,6 hektare teridentifikasi masih berada dalam pengelolaan warga masyarakat, dan saat ini sedang dalam proses lebih lanjut bersama Masmindo," sebutnya.
Yudhi juga membeberkan, di dalam target 1.434 hektare tersebut terdapat 181,2 hektare teridentifikasi merupakan tanah negara bebas dan tidak berada dalam penguasaan masyarakat.
Dijelaskan, 181,2 hektare tanah negara bebas berdasarkan hasil kajian dan peninjauan lapangan secara langsung ke lapangan oleh Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu pada Juli 2023 lalu, menyusul banyaknya klaim dan pengajuan dari warga masyarakat atas kepemilikan sejumlah tanah.
Disampaikan pula oleh Yudhi Purwandi, saat ini sejumlah peralatan tambang Masmindo sudah siap diangkut agar dapat segera memulai tahapan pembangunan dan penambangan.
"Untuk itu kami berharap semua pihak dapat memberikan dukungannya untuk percepatan dan kelancaran proses mobilisasi dan konstruksi tambang," katanya.
"Hal ini akan terkait erat dengan upaya Perusahaan dalam mendorong pengembangan investasi di Luwu, dan sekaligus mengalirkan sejumlah besar manfaat bagi warga masyarakat di sekitar wilayah kerjanya," tutupnya.
Diketahui, PT Masmindo Dwi Area (Masmindo) telah memasuki tahap akhir dalam penyelesaian kompensasi lahan. Target kompensasi lahan tersebut saat ini difokuskan pada dua desa yang berlokasi paling dekat dengan area tambang, yaitu Desa Ranteballa dan Desa Boneposi.
Dalam periode Oktober-November 2023 ini, perusahaan menargetkan proses pembersihan lahan (land clearing) dalam rangka persiapan konstruksi fasilitas tambang di sejumlah lahan yang sudah dikompensasi.
Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 136 Ayat 1 UU Minerba No. 3 Tahun 2020, Masmindo sebagai perusahaan pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 175 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan.
(MAN)
Berita Terkait
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Kamis, 12 Nov 2026 09:13
News
MDA Layani 2.264 Warga Latimojong Lewat Program Kesehatan Gratis
Untuk mendekatkan layanan medis kepada warga, PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadirkan program PPKM yang sepanjang 2026 telah melayani 2.264 warga melalui pemeriksaan dan pengobatan gratis.
Senin, 02 Nov 2026 13:17
News
MDA Libatkan Pakar BRIN Kaji Nilai Ekonomi Ekosistem Sungai di Luwu
PT Masmindo Dwi Area (MDA) melakukan kajian valuasi ekonomi jasa ekosistem sungai di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dengan melibatkan pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sabtu, 31 Okt 2026 19:02
News
MDA dan Pemkab Luwu Perkuat Kesiapsiagaan Kekeringan dan Karhutla
kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari deteksi dini hingga penanganan darurat.
Senin, 19 Okt 2026 15:19
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wamenko Pangan Hadir di UMI, Bahas Peran Riset Perikanan untuk Ketahanan Pangan
2
PLN Genjot Penguatan Kelistrikan Sulawesi, Gandeng Masyarakat Lewat Doa Bersama
3
Kumpul Sahabat Makassar, Daihatsu Beri Penghargaan kepada Pelanggan Setia
4
Dua Inovasi Berdampak, Vale Indonesia Raih Gold dan Silver OPEXCON 2026
5
Penuh Hiburan & Aktivitas Seru, Kumpul Sahabat Daihatsu Pikat Warga Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wamenko Pangan Hadir di UMI, Bahas Peran Riset Perikanan untuk Ketahanan Pangan
2
PLN Genjot Penguatan Kelistrikan Sulawesi, Gandeng Masyarakat Lewat Doa Bersama
3
Kumpul Sahabat Makassar, Daihatsu Beri Penghargaan kepada Pelanggan Setia
4
Dua Inovasi Berdampak, Vale Indonesia Raih Gold dan Silver OPEXCON 2026
5
Penuh Hiburan & Aktivitas Seru, Kumpul Sahabat Daihatsu Pikat Warga Makassar