Dampak El Nino dan Gagal Panen, Harga Beras di Wajo Meroket Rp15 per Kilogram
Selasa, 10 Okt 2023 19:19

Sejumlah harga bahan pokok di Kabupaten Wajo meroket naik. Banyaknya petani yang gagal panen karena kemarau panjang akibat dampak El Nino. Foto: dok/Sindo Makassar
WAJO - Sejumlah harga bahan pokok di Kabupaten Wajo meroket naik. Banyaknya petani yang gagal panen karena kemarau panjang akibat dampak El Nino menjadi salah satu penyebab.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Sudirman Meru mengatakan, sebelum El Nino melanda sejumlah wilayah di Indonesia, harga bahan pokok seperti beras hanya kisaran Rp11-12 ribu per kilogram.
Namun setelah El Nino melanda banyak para petani mengalami gagal panen sehingga mempengaruhi kestabilan sejumlah bahan pokok di pasaran.
"Waktu kami turun meninjau harga di sejumlah pasar memang ada kenaikan yang cukup signifikan. Di mana harga beras naik hingga Rp15 ribu per kilogramnya," ujarnya kepada Sindo, Selasa (10/10/2023).
Olehnya itu ia berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wajo, untuk melakukan koordinasi bersama Bulog agar dapat melakukan intervensi dalam melakukan operasi pasar.
Bahkan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu membeberkan bantuan dana dari pemerintah pusat yang akan diterima Pemda Wajo, dalam upaya penanganan dampak El Nino di tahun 2023 ini.
"Pemerintah pusat sudah menyiapkan Anggaran DAK terkait antisipatif terhadap dampak El Nino," katanya.
Bupati Wajo, Amran Mahmud mengatakan, Pemerintah Kabupaten Wajo terus memperkuat peran dan kontribusi berbagai pihak untuk bersinergi, bergotong royong, dan kerja keras dalam menjaga kestabilan harga, khususnya bahan pokok.
Berbagai inovasi dan terobosan dilakukan guna mengendalikan inflasi daerah. Apalagi, pengendalian inflasi ini merupakan salah satu dari 8 program prioritas Pj Gubernur Sulsel yang telah disampaikan pada rapat koordinasi bersama Bupati/Walikota beberapa waktu lalu di Makassar.
"Kondisi ini rentang menimbulkan gagal panen dan tentunya akan sangat berdampak pada laju inflasi yang tidak terkendali. Untuk itu, kami minta kepada semua pihak agar bekerja keras dalam penanganan inflasi ini," ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional ini pun meminta pihak terkait agar serius dalam melakukan penanganan, dan turun langsung ke pasar mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok.
Kepada para Kepala Desa, Lurah, dan PPL di lapangan agar melakukan pengecekan dan terhadap kondisi pertanaman masyarakat.
"Tanaman yang masih bisa diselamatkan agar diselamatkan, begitu pula yang sudah mati agar segera diganti sepanjang masih ada potensi air yang bisa digunakan untuk pertanaman," pungkasnya.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Sudirman Meru mengatakan, sebelum El Nino melanda sejumlah wilayah di Indonesia, harga bahan pokok seperti beras hanya kisaran Rp11-12 ribu per kilogram.
Namun setelah El Nino melanda banyak para petani mengalami gagal panen sehingga mempengaruhi kestabilan sejumlah bahan pokok di pasaran.
"Waktu kami turun meninjau harga di sejumlah pasar memang ada kenaikan yang cukup signifikan. Di mana harga beras naik hingga Rp15 ribu per kilogramnya," ujarnya kepada Sindo, Selasa (10/10/2023).
Olehnya itu ia berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wajo, untuk melakukan koordinasi bersama Bulog agar dapat melakukan intervensi dalam melakukan operasi pasar.
Bahkan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu membeberkan bantuan dana dari pemerintah pusat yang akan diterima Pemda Wajo, dalam upaya penanganan dampak El Nino di tahun 2023 ini.
"Pemerintah pusat sudah menyiapkan Anggaran DAK terkait antisipatif terhadap dampak El Nino," katanya.
Bupati Wajo, Amran Mahmud mengatakan, Pemerintah Kabupaten Wajo terus memperkuat peran dan kontribusi berbagai pihak untuk bersinergi, bergotong royong, dan kerja keras dalam menjaga kestabilan harga, khususnya bahan pokok.
Berbagai inovasi dan terobosan dilakukan guna mengendalikan inflasi daerah. Apalagi, pengendalian inflasi ini merupakan salah satu dari 8 program prioritas Pj Gubernur Sulsel yang telah disampaikan pada rapat koordinasi bersama Bupati/Walikota beberapa waktu lalu di Makassar.
"Kondisi ini rentang menimbulkan gagal panen dan tentunya akan sangat berdampak pada laju inflasi yang tidak terkendali. Untuk itu, kami minta kepada semua pihak agar bekerja keras dalam penanganan inflasi ini," ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional ini pun meminta pihak terkait agar serius dalam melakukan penanganan, dan turun langsung ke pasar mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok.
Kepada para Kepala Desa, Lurah, dan PPL di lapangan agar melakukan pengecekan dan terhadap kondisi pertanaman masyarakat.
"Tanaman yang masih bisa diselamatkan agar diselamatkan, begitu pula yang sudah mati agar segera diganti sepanjang masih ada potensi air yang bisa digunakan untuk pertanaman," pungkasnya.
(GUS)
Berita Terkait

News
Kabar Gembira! Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras SPHP ke Masyarakat
Masyarakat sekitar PT Pupuk Indonesia menyambut baik kegiatan penyaluran 2.574 paket beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berlangsung pada 8–19 September 2025.
Selasa, 09 Sep 2025 12:14

News
Mendagri Tito: Inflasi Nasional Turun, SPHP Bantu Stabilkan Harga Beras
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan inflasi pangan nasional yang terus menunjukkan tren penurunan.
Sabtu, 06 Sep 2025 09:37

News
92% Stok Beras Nasional di Tangan Swasta Tak Halangi Pemerintah Optimalkan Pengendalian Harga
Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa terbatasnya penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga beras.
Sabtu, 16 Agu 2025 19:32

Ekbis
Komisi IV DPR RI Sebut Stok Beras di Bulog Makassar Melimpah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hadir mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dan rombongan saat melakukan kunjungan kerja di Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog.
Selasa, 12 Agu 2025 10:46

News
Atasi Beras Oplosan Harus Lewat Penegakan Hukum dan Revisi Kebijakan
Persoalan beras oplosan tidak hanya sekadar menyangkut aspek moral hazard atau pelanggaran hukum dari para pelaku usaha, tetapi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang secara ekonomi tidak rasional dan justru menciptakan potensi kerugian bagi produsen.
Jum'at, 08 Agu 2025 07:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Bantaeng Uji Nurdin Raih Juara 1 Ajang Aquabike Championship
2

Fraksi PKB Konsistensi Kawal Pelaksanaan Instruksi Wali Kota Soal HUT Makassar 2025
3

Pelindo Regional 4 Bangun Semangat & Budaya Kerja Positif Lewat Breakfast With Leader
4

Rilis Survei: Mentan Amran dan Menkeu Purbaya Jadi Menteri Paling Memuaskan Publik
5

Honda Rilis Scoopy x Kuromi di Makassar, Harga Rp26 Juta
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Bantaeng Uji Nurdin Raih Juara 1 Ajang Aquabike Championship
2

Fraksi PKB Konsistensi Kawal Pelaksanaan Instruksi Wali Kota Soal HUT Makassar 2025
3

Pelindo Regional 4 Bangun Semangat & Budaya Kerja Positif Lewat Breakfast With Leader
4

Rilis Survei: Mentan Amran dan Menkeu Purbaya Jadi Menteri Paling Memuaskan Publik
5

Honda Rilis Scoopy x Kuromi di Makassar, Harga Rp26 Juta