Gaji ASN Luwu Naik, Tambahan Penghasilan Pegawai Berlanjut
Senin, 30 Okt 2023 18:34
Bupati Luwu H Basmin Mattayang menyerahkan RAPBD Tahun 2024 ke DPRD Luwu. Foto: SINDO Makassar/Chaeruddin
LUWU - Bupati Luwu H Basmin Mattayang, telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu, Senin (30/10/2023).
Mengawali pidatonya Basmin Mattayang menyampaikan, 16 Oktober 2023 pemerintah pusat telah menetapkan UU 19 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024, yang di dalamnya telah mengatur transfer pemerintah pusat yang menjadi dasar penyusunan RAPBD 2024.
"Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam RAPBD tahun 2024, selanjutnya pada hari ini ditindak lanjuti dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024," ujarnya.
Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 adalah agenda pembangunan tahun ke 5 atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu tahun 2019-2024.
RAPBD 2024 tidak terlepas dari arah kebijakan pemerintah pusat yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2024, akan mengambil tema "Pembangunan yang Berkelanjutan untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Rakyat".
"Prioritas pembangunan 2024 yakni, mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji dan tunjangan ASN sebesar 8 persen dalam rancangan APBD tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme ASN pemerintah daerah," sebutnya.
"Kedua, melanjutkan penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, menyiapkan dukungan pendanaan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, memberikan tambahan alokasi anggaran operasional kecamatan termasuk untuk penguatan koordinasi forum pimpinan kecamatan," tambahnya.
Basmin melanjutkan, prioritas pembangunan selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar dan program kegiatan penurunan angka stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
"Kami berharap kepada dewan yang terhormat untuk bersedia segera meluangkan waktu dan tenaganya melaksanakan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2024 sehingga segera kita sepakati bersama dan semua kegiatan segera dapat terlaksana sesuai jadwal serta memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Luwu," ujarnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu, Muhammad Rudi, menyebutkan, secara garis besar rincian pendapatan dan belanja daerah dalam RAPBD 2024 sebagai berikut. Pendapatan daerah, pada tahun anggaran 2024, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,51 triliun lebih, mengalami penurunan Rp90 miliar lebih atau dari target APBD tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp1,60 triliun lebih.
"Beberapa jenis pendapatan daerah yang mengalami penurunan di tahun 2024 adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan transfer antar daerah, dan pendapatan hibah," sebutnya.
Belanja daerah, secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1,53 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp130 miliar lebih dari target APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,66 triliun lebih.
Jenis belanja daerah yang mengalami penurunan ditahun 2024 adalah jenis belanja modal yang ditargetkan mengalami penurunan seiring dengan penyelesaian beberapa proyek strategis daerah di tahun 2023.
"Pembiayaan daerah, pada tahun anggaran 2024 direncanakan pembiayaan netto daerah sebesar sebesar Rp23 milyar, mengalami penurunan sebesar Rp37,2 miliar lebih dari target APBD tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp60,2 miliar lebih," sebut Rudi.
"Sebagaimana diketahui pembiayaan daerah sebagian besar bersumber dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang diperkirakan akan turun dipengaruhi oleh kinerja serapan anggaran yang cukup baik di tahun 2023," kuncinya.
Mengawali pidatonya Basmin Mattayang menyampaikan, 16 Oktober 2023 pemerintah pusat telah menetapkan UU 19 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024, yang di dalamnya telah mengatur transfer pemerintah pusat yang menjadi dasar penyusunan RAPBD 2024.
"Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam RAPBD tahun 2024, selanjutnya pada hari ini ditindak lanjuti dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024," ujarnya.
Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 adalah agenda pembangunan tahun ke 5 atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu tahun 2019-2024.
RAPBD 2024 tidak terlepas dari arah kebijakan pemerintah pusat yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2024, akan mengambil tema "Pembangunan yang Berkelanjutan untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Rakyat".
"Prioritas pembangunan 2024 yakni, mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji dan tunjangan ASN sebesar 8 persen dalam rancangan APBD tahun 2024. Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme ASN pemerintah daerah," sebutnya.
"Kedua, melanjutkan penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, menyiapkan dukungan pendanaan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, memberikan tambahan alokasi anggaran operasional kecamatan termasuk untuk penguatan koordinasi forum pimpinan kecamatan," tambahnya.
Basmin melanjutkan, prioritas pembangunan selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar dan program kegiatan penurunan angka stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
"Kami berharap kepada dewan yang terhormat untuk bersedia segera meluangkan waktu dan tenaganya melaksanakan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2024 sehingga segera kita sepakati bersama dan semua kegiatan segera dapat terlaksana sesuai jadwal serta memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Luwu," ujarnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu, Muhammad Rudi, menyebutkan, secara garis besar rincian pendapatan dan belanja daerah dalam RAPBD 2024 sebagai berikut. Pendapatan daerah, pada tahun anggaran 2024, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,51 triliun lebih, mengalami penurunan Rp90 miliar lebih atau dari target APBD tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp1,60 triliun lebih.
"Beberapa jenis pendapatan daerah yang mengalami penurunan di tahun 2024 adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan transfer antar daerah, dan pendapatan hibah," sebutnya.
Belanja daerah, secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1,53 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp130 miliar lebih dari target APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,66 triliun lebih.
Jenis belanja daerah yang mengalami penurunan ditahun 2024 adalah jenis belanja modal yang ditargetkan mengalami penurunan seiring dengan penyelesaian beberapa proyek strategis daerah di tahun 2023.
"Pembiayaan daerah, pada tahun anggaran 2024 direncanakan pembiayaan netto daerah sebesar sebesar Rp23 milyar, mengalami penurunan sebesar Rp37,2 miliar lebih dari target APBD tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp60,2 miliar lebih," sebut Rudi.
"Sebagaimana diketahui pembiayaan daerah sebagian besar bersumber dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang diperkirakan akan turun dipengaruhi oleh kinerja serapan anggaran yang cukup baik di tahun 2023," kuncinya.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Proyek Awak Mas di Luwu Serap 70 Persen Tenaga Kerja Lokal
Dari 16 perusahaan mitra PT Masmindo, total tenaga kerja lokal mencapai 70 persen. Khusus untuk PT Masmindo, angkanya bahkan telah mencapai 80 persen.
Selasa, 22 Okt 2024 19:58
Sulsel
JMS-Tomy Janjikan Kesejahteraan Bagi ASN dan Honorer
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Jamaluddin M Syamsir (JMS)-Tomy Satria Yulianto (TSY) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selasa, 22 Okt 2024 17:45
Makassar City
Irwan Adnan Tekankan Fokus Pelayanan dan Jaga Netralitas
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan menekankan pentingnya fokus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga netralitas ASN jelang Pilkada.
Senin, 21 Okt 2024 13:45
Sulsel
Pj Bupati Luwu Apresiasi Inisiatif MDA untuk Tingkatkan Keterampilan Masyarakat
Pj Bupati Luwu Muh. Saleh, mengapresiasi inisiatif PT Masmindo Dwi Area (MDA) dalam meningkatkan keterampilan masyarakat melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Luwu.
Rabu, 16 Okt 2024 11:58
Sulsel
UIN Alauddin Makassar Peringati HKN, ASN Diingatkan Jaga Integritas
UIN Alauddin Makassar menggelar upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di lapangan upacara depan Gedung Rektorat, Kampus II, Selasa (17/9/2024).
Selasa, 17 Sep 2024 16:55
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dinilai Sakiti Perasaan Masyarakat, Ridwan Sau Diboikot Tampil di Bantaeng
2
Tim Hukum Temukan Dugaan Praktik Politik Uang saat Masa Tenang di SMP Gowa
3
Kekuatan Rakyat di Gowa Makin Sulit Dibendung ke Husniah-Darmawangsyah
4
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Lutim Tak Terpengaruh Politik Uang di Pilkada
5
Bawaslu Soppeng Kawal Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak ke Kecamatan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dinilai Sakiti Perasaan Masyarakat, Ridwan Sau Diboikot Tampil di Bantaeng
2
Tim Hukum Temukan Dugaan Praktik Politik Uang saat Masa Tenang di SMP Gowa
3
Kekuatan Rakyat di Gowa Makin Sulit Dibendung ke Husniah-Darmawangsyah
4
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Lutim Tak Terpengaruh Politik Uang di Pilkada
5
Bawaslu Soppeng Kawal Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak ke Kecamatan