Formal Minta Masyarakat Buka Ruang Dialog Terkait Blok Tanamalia
Kamis, 23 Nov 2023 13:23
Formal Loeha Raya menyayangkan sikap APL-Loeha Raya yang menolak untuk bertemu dengan konsultan independent membahas terkait apa sesungguhnya yang sedang terjadi di Blok Tanamalia. Foto/Istimewa
LUWU TIMUR - Forum Masyarakat Petani Lada (Formal) Loeha Raya menyayangkan sikap Asosiasi Petani Lada Loeha Raya (APL-Loeha Raya) yang menolak untuk bertemu dengan konsultan independent membahas terkait apa sesungguhnya yang sedang terjadi di Blok Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
Sekretaris Formal, Rustam, mengatakan seharusnya pihak terkait membuka ruang dialog agar pihak independent memiliki pandangan berbeda setelah mereka melakukan wawancara ke masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi prasangka yang negative terkait aktivitas PT Vale di Blok Tanamalia.
“Saya sangat menyayangkan penolakan tersebut, harusnya mereka membuka ruang. Jangan selalu berprasangka buruk. Jika tidak ada dialog, bagaimana kita akan mengetahui kondisinya. Karena semua pihak memiliki hak untuk memberikan pandangan terkait kondisi yang terjadi,” ujarnya.
Untuk itu, dia berharap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan menjelaskan secara menyeluruh apa yang menjadi keinginan mereka.
Rustam menjelaskan, pihaknya bersama pemerintah desa telah dimintai penjelasan oleh pihak konsultan, makanya kesempatan itu digunakan untuk memberikan masukan dan banyak informasi berkaiatan dengan situasi dan kondisi masyarakat Loeha Raya hari ini.
“Saya sampaikan jika kehidupan ekonomi dengan pertanian lada cukup baik, kami bisa bersekolah dan kuliah karena pertanian lada mencukupi kehidupan ekonoimi,”jelasnya.
Meski demikian, Rustam berharap PT Vale bisa berdampingan dengan aktivitas masyarakat Loeha Raya, kehadirannya tidak merubah kehidupan masyarakat yang sudah sejahtera. “Kami juga ingin Vale menyampaikan rencana-rencananya, kemudian kami bisa menilai apakah Vale dapat berkontribusi pada kemajuan kami disini. Kapan rencana tambang dan bagaimana posisi masyarakat petani lada bila tambang masuk,” jelasnya.
Kehadiran PT Vale diklaimnya tidak merugikan petani lada. Pihaknya kini juga sedang mendorong agar petani lada mendapatkan legalitas berkebun kegiatan dikawasan hutan agar posisi kami tidak sebagai perambah hutan. Muaranya agar posisi pihaknya dan PT Vale sama.
Rustam menyebutkan, jika ruang dialog ada, diharapkan dapat segera menyelesaikan konflik di Tanamalia. "Saya juga mendorong agar dilakukan percepatan penyelesaian konflik, agar kedepannya tidak terjadi kerugian besar kepada masyarakat," jelasnya.
Ke depannya, setelah konflik selesai, dan kemudian PT Vale beroperasi di Tanamalia, Rustam berharap PT Vale tetap konsisten dalam menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan yang memperhatikan sosial dan lingkungan.
"Saya juga berharap kehadiran PT Vale di Tanamalia nantinya dapat memprioritaskan peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta membantu meningkatkan keterampilan masyarakat," ujarnya.
Sekretaris Formal, Rustam, mengatakan seharusnya pihak terkait membuka ruang dialog agar pihak independent memiliki pandangan berbeda setelah mereka melakukan wawancara ke masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi prasangka yang negative terkait aktivitas PT Vale di Blok Tanamalia.
“Saya sangat menyayangkan penolakan tersebut, harusnya mereka membuka ruang. Jangan selalu berprasangka buruk. Jika tidak ada dialog, bagaimana kita akan mengetahui kondisinya. Karena semua pihak memiliki hak untuk memberikan pandangan terkait kondisi yang terjadi,” ujarnya.
Untuk itu, dia berharap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan menjelaskan secara menyeluruh apa yang menjadi keinginan mereka.
Rustam menjelaskan, pihaknya bersama pemerintah desa telah dimintai penjelasan oleh pihak konsultan, makanya kesempatan itu digunakan untuk memberikan masukan dan banyak informasi berkaiatan dengan situasi dan kondisi masyarakat Loeha Raya hari ini.
“Saya sampaikan jika kehidupan ekonomi dengan pertanian lada cukup baik, kami bisa bersekolah dan kuliah karena pertanian lada mencukupi kehidupan ekonoimi,”jelasnya.
Meski demikian, Rustam berharap PT Vale bisa berdampingan dengan aktivitas masyarakat Loeha Raya, kehadirannya tidak merubah kehidupan masyarakat yang sudah sejahtera. “Kami juga ingin Vale menyampaikan rencana-rencananya, kemudian kami bisa menilai apakah Vale dapat berkontribusi pada kemajuan kami disini. Kapan rencana tambang dan bagaimana posisi masyarakat petani lada bila tambang masuk,” jelasnya.
Kehadiran PT Vale diklaimnya tidak merugikan petani lada. Pihaknya kini juga sedang mendorong agar petani lada mendapatkan legalitas berkebun kegiatan dikawasan hutan agar posisi kami tidak sebagai perambah hutan. Muaranya agar posisi pihaknya dan PT Vale sama.
Rustam menyebutkan, jika ruang dialog ada, diharapkan dapat segera menyelesaikan konflik di Tanamalia. "Saya juga mendorong agar dilakukan percepatan penyelesaian konflik, agar kedepannya tidak terjadi kerugian besar kepada masyarakat," jelasnya.
Ke depannya, setelah konflik selesai, dan kemudian PT Vale beroperasi di Tanamalia, Rustam berharap PT Vale tetap konsisten dalam menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan yang memperhatikan sosial dan lingkungan.
"Saya juga berharap kehadiran PT Vale di Tanamalia nantinya dapat memprioritaskan peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta membantu meningkatkan keterampilan masyarakat," ujarnya.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Awasi Realisasi APBD 2025, Legislator Erik Estrada Turun Langsung Cek Proyek Fisik di Towuti
Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Erik Estrada, melakukan monitoring pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Towuti, Rabu (01/07/26).
Rabu, 01 Jul 2026 18:01
Sulsel
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
Perwakilan AMPLi, Yolan, menegaskan pihaknya tidak ingin isu proyek Islamic Center yang sempat menjadi perhatian publik berakhir tanpa kejelasan.
Senin, 29 Jun 2026 18:58
Sulsel
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
Aktivis Luwu Timur, Nur Alam, mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan permasalahan proyek pembangunan Masjid Islamic Center Malili.
Minggu, 28 Jun 2026 16:28
Sulsel
Kasus Islamic Center Malili Dinilai Jalan di Tempat, Aktivis Desak Aparat Tuntaskan Penyelidikan
Aktivis Luwu Timur, Nur Alam, mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyelidikan dugaan permasalahan dalam proyek pembangunan Masjid Islamic Center Malili.
Sabtu, 27 Jun 2026 18:01
News
Gaungkan Aksi Iklim, PT Vale Hijaukan Lingkungan SMKN 9 Kolaka
PT Vale Indonesia Tbk melalui IGP Pomalaa memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2026 dengan menggelar aksi penanaman puluhan pohon di lingkungan SMKN 9 Kolaka, Kecamatan Pomalaa.
Kamis, 25 Jun 2026 15:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mudassir Hasri Gani Resmi Sandang Doktor Administrasi Publik, Angkat Isu Pemekaran Desa di Takalar
2
Lewat Smartfren Run 2026, XLSMART Jaga Kedekatan dengan Pelanggan
3
Warga Tolak Negosiasi dengan Travel Haji, Tuntut Pengembalian Dana Penuh
4
Proyek Duplikasi Jembatan Maros Dimulai, Ditarget Rampung Agustus 2027
5
BRI Perkuat Transformasi, Dividen Tembus Rekor Rp52,1 Triliun
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mudassir Hasri Gani Resmi Sandang Doktor Administrasi Publik, Angkat Isu Pemekaran Desa di Takalar
2
Lewat Smartfren Run 2026, XLSMART Jaga Kedekatan dengan Pelanggan
3
Warga Tolak Negosiasi dengan Travel Haji, Tuntut Pengembalian Dana Penuh
4
Proyek Duplikasi Jembatan Maros Dimulai, Ditarget Rampung Agustus 2027
5
BRI Perkuat Transformasi, Dividen Tembus Rekor Rp52,1 Triliun