Fraksi PKB Siap Kawal Kasus Pungli Guru di Pinrang, Bayar Rp2 Juta untuk Naik Pangkat
Jum'at, 19 Jan 2024 14:21
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad. Foto: IST
MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Azhar Arsyad buka suara terkait salah seorang guru di Kabupaten Pinrang yang diminta membayar Rp2 juta untuk pengurusan kenaikan pangkat. Menurutnya, perlu dilakukan tindakan tegas.
"Kalau itu benar terjadi, saya kira bukan hanya menyayangkan tapi harus serius ditindaki" kata Azhar kepada wartawan, Jumat 19 Januari 2024.
Azhar menuturkan, pendidikan itu apalagi guru sangat penting. Makanya fraksi PKB akan mengawal kasus ini untuk memastikan tidak ada lagi pungutan liar yang memberatkan.
"Saya sebagai ketua partai tentu akan mengawal, memastikan bahwa tidak ada lagi pungli-pungli yang memberatkan. Kasihan para guru kalau diperlakukan seperti ini. Sebab berbicara SDM apalagi guru-guru yang mengajar di desa-desa itu sangat memprihatinkan," ujarnya.
"Itu yang selalu saya bilang paradigma, pejabat publik sekarang ada melayani masyarakat mereka digaji oleh negara termasuk juga anggota DPRD digaji," sambung Ketua PKB Sulsel ini.
Warga berinisial AH di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan orang tuanya yang merupakan seorang guru diminta membayar Rp2 juta untuk mengurus kenaikan pangkat oleh oknum staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Oknum tersebut meminta bayaran saat pemeriksaan makalah.
Lanjut Azhar, tindakan tegas perlu dilakukan sebagai pembelajaran penting buat oknum yang melakukan pungli sementara di pihak lain peran guru sangat berjasa dalam membangun karakter manusia.
"Kalau itu benar terjadi, saya kira bukan hanya menyayangkan tapi harus serius ditindaki" kata Azhar kepada wartawan, Jumat 19 Januari 2024.
Azhar menuturkan, pendidikan itu apalagi guru sangat penting. Makanya fraksi PKB akan mengawal kasus ini untuk memastikan tidak ada lagi pungutan liar yang memberatkan.
"Saya sebagai ketua partai tentu akan mengawal, memastikan bahwa tidak ada lagi pungli-pungli yang memberatkan. Kasihan para guru kalau diperlakukan seperti ini. Sebab berbicara SDM apalagi guru-guru yang mengajar di desa-desa itu sangat memprihatinkan," ujarnya.
"Itu yang selalu saya bilang paradigma, pejabat publik sekarang ada melayani masyarakat mereka digaji oleh negara termasuk juga anggota DPRD digaji," sambung Ketua PKB Sulsel ini.
Warga berinisial AH di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan orang tuanya yang merupakan seorang guru diminta membayar Rp2 juta untuk mengurus kenaikan pangkat oleh oknum staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Oknum tersebut meminta bayaran saat pemeriksaan makalah.
Lanjut Azhar, tindakan tegas perlu dilakukan sebagai pembelajaran penting buat oknum yang melakukan pungli sementara di pihak lain peran guru sangat berjasa dalam membangun karakter manusia.
(UMI)
Berita Terkait
News
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat
Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial yang menyasar langsung kebutuhan warga.
Rabu, 13 Mei 2026 16:22
Makassar City
Legislator PKB Apresiasi Kebijakan KUR sebagai Pendekatan Persuasif Penataan PKL
Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pendekatan persuasif menuai tanggapan positif dari berbagai pihak. Program yang mengintegrasikan penertiban dengan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat
Jum'at, 24 Apr 2026 19:22
Sulsel
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Mantan Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Sulsel pada Jumat (24/04/2026).
Jum'at, 24 Apr 2026 19:17
Sulsel
Tiga Kandidat Bertarung di PKB Maros, Havid S Fasha Jadi Figur Terkuat
Persaingan menuju kursi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Maros kian mengerucut.
Kamis, 23 Apr 2026 12:06
Sulsel
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024, Syaharuddin Alrif ikut angkat bicara terkait isu dugaan korupsi bibit nanas yang sedang dikerjakan Kejati Sulsel.
Sabtu, 18 Apr 2026 20:54
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dua Tokoh Pendidikan Malaysia Sambangi SIT Darul Fikri Makassar
2
Minta Transparansi, Penghuni Vida View Siap Bawa Kisruh IPL dan P3SRS ke DPRD Makassar
3
Ketua Komisi III DPRD Maros Desak Polisi Tuntaskan Kasus Dugaan Pencabulan di Ponpes
4
Kinerja Moncer Awal 2026, SPJM Bukukan Laba Bersih di Atas Target
5
MaxOne Hotel & Resort Makassar Gelar Donor Darah Rutin Bersama Relawan PMI Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dua Tokoh Pendidikan Malaysia Sambangi SIT Darul Fikri Makassar
2
Minta Transparansi, Penghuni Vida View Siap Bawa Kisruh IPL dan P3SRS ke DPRD Makassar
3
Ketua Komisi III DPRD Maros Desak Polisi Tuntaskan Kasus Dugaan Pencabulan di Ponpes
4
Kinerja Moncer Awal 2026, SPJM Bukukan Laba Bersih di Atas Target
5
MaxOne Hotel & Resort Makassar Gelar Donor Darah Rutin Bersama Relawan PMI Makassar