Fraksi PKB Siap Kawal Kasus Pungli Guru di Pinrang, Bayar Rp2 Juta untuk Naik Pangkat
Jum'at, 19 Jan 2024 14:21
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad. Foto: IST
MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Azhar Arsyad buka suara terkait salah seorang guru di Kabupaten Pinrang yang diminta membayar Rp2 juta untuk pengurusan kenaikan pangkat. Menurutnya, perlu dilakukan tindakan tegas.
"Kalau itu benar terjadi, saya kira bukan hanya menyayangkan tapi harus serius ditindaki" kata Azhar kepada wartawan, Jumat 19 Januari 2024.
Azhar menuturkan, pendidikan itu apalagi guru sangat penting. Makanya fraksi PKB akan mengawal kasus ini untuk memastikan tidak ada lagi pungutan liar yang memberatkan.
"Saya sebagai ketua partai tentu akan mengawal, memastikan bahwa tidak ada lagi pungli-pungli yang memberatkan. Kasihan para guru kalau diperlakukan seperti ini. Sebab berbicara SDM apalagi guru-guru yang mengajar di desa-desa itu sangat memprihatinkan," ujarnya.
"Itu yang selalu saya bilang paradigma, pejabat publik sekarang ada melayani masyarakat mereka digaji oleh negara termasuk juga anggota DPRD digaji," sambung Ketua PKB Sulsel ini.
Warga berinisial AH di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan orang tuanya yang merupakan seorang guru diminta membayar Rp2 juta untuk mengurus kenaikan pangkat oleh oknum staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Oknum tersebut meminta bayaran saat pemeriksaan makalah.
Lanjut Azhar, tindakan tegas perlu dilakukan sebagai pembelajaran penting buat oknum yang melakukan pungli sementara di pihak lain peran guru sangat berjasa dalam membangun karakter manusia.
"Kalau itu benar terjadi, saya kira bukan hanya menyayangkan tapi harus serius ditindaki" kata Azhar kepada wartawan, Jumat 19 Januari 2024.
Azhar menuturkan, pendidikan itu apalagi guru sangat penting. Makanya fraksi PKB akan mengawal kasus ini untuk memastikan tidak ada lagi pungutan liar yang memberatkan.
"Saya sebagai ketua partai tentu akan mengawal, memastikan bahwa tidak ada lagi pungli-pungli yang memberatkan. Kasihan para guru kalau diperlakukan seperti ini. Sebab berbicara SDM apalagi guru-guru yang mengajar di desa-desa itu sangat memprihatinkan," ujarnya.
"Itu yang selalu saya bilang paradigma, pejabat publik sekarang ada melayani masyarakat mereka digaji oleh negara termasuk juga anggota DPRD digaji," sambung Ketua PKB Sulsel ini.
Warga berinisial AH di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan orang tuanya yang merupakan seorang guru diminta membayar Rp2 juta untuk mengurus kenaikan pangkat oleh oknum staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Oknum tersebut meminta bayaran saat pemeriksaan makalah.
Lanjut Azhar, tindakan tegas perlu dilakukan sebagai pembelajaran penting buat oknum yang melakukan pungli sementara di pihak lain peran guru sangat berjasa dalam membangun karakter manusia.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
DPRD Sulsel menggelar RDP terkait Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Lutim dengan PT IHIP tentang Penggunaan Lahan Bekas Kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Kamis, 18 Des 2025 19:18
News
PKB Jeneponto Buka Suara Soal Dugaan Skandal Perselingkuhan Kader
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jeneponto akhirnya angkat bicara menanggapi dugaan salah satu kadernya terlibat skandal perselingkuhan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Sabtu, 13 Des 2025 10:22
Sulsel
GRT Tagih Janji Partai Soal Tes DNA Skandal Perselingkuhan 2 Legislator PKB
GRT mendesak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulsel segera menepati janji soal tes DNA atas dugaan perselingkuhan kader partai di Jeneponto dan Takalar.
Jum'at, 12 Des 2025 17:55
Sulsel
Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara serta prasarana publik yang terdampak aksi demonstrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kamis, 11 Des 2025 22:02
Sulsel
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Komisi C DPRD Sulsel merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk mencari lahan alternatif bagi pembangunan Batalyon TNI TP 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
Kamis, 11 Des 2025 20:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Efek Appi, Mesin Partai, dan Basis Pemilih jadi Modal Golkar Makassar Menuju 2029
2
Hari Ibu: Merawat Ingatan, Menjaga Kehidupan
3
PT CLM dan Basarnas Tutup Pelatihan SAR, 23 Peserta Siap Perkuat ERT di Lutim
4
Pelatihan Berzanji UMI untuk Menguatkan Dakwah Kultural Berbasis Tradisi Keislaman
5
Silaturrahim LADIM dan Pembekalan Tingkatkan Kapasitas Mubalig
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Efek Appi, Mesin Partai, dan Basis Pemilih jadi Modal Golkar Makassar Menuju 2029
2
Hari Ibu: Merawat Ingatan, Menjaga Kehidupan
3
PT CLM dan Basarnas Tutup Pelatihan SAR, 23 Peserta Siap Perkuat ERT di Lutim
4
Pelatihan Berzanji UMI untuk Menguatkan Dakwah Kultural Berbasis Tradisi Keislaman
5
Silaturrahim LADIM dan Pembekalan Tingkatkan Kapasitas Mubalig