Viral Sambutan Soal Pengangkatan ASN, Sekda Takalar Minta Sambutannya Dilihat Secara Utuh

Tim Sindomakassar
Senin, 15 Jan 2024 19:00
Viral Sambutan Soal Pengangkatan ASN, Sekda Takalar Minta Sambutannya Dilihat Secara Utuh
Sekda Takalar, Muhammad Hasbi saat memberikan sambutan dalam acara Rembuk Guru. Foto: IST
Comment
Share
TAKALAR - Jagad maya dihebohkan dengan sambutan Sekda Takalar, H Muhammad Hasbi yang mengutip janji Presiden RI, Joko Widodo untuk membuka formasi CPNS sehingga dianggap mengkampanyekan paslon tertentu.

Muhammad Hasbi akhirnya menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya sambutan yang kemudian viral karena dianggap mengkampanyekan pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi begini, sambutan saya tersebut terjadi pada 10 Januari 2023 pada acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar. Seluruh guru hadir, baik guru PNS, PPPK dan honorer. Ada tanya jawab di situ yang kemudian berkembang menjadi diskusi," kata Hasbi dalam keterangan resminya yang diterima Sindo Makassar, Senin (15/1).

Ia menambahkan bahwa para guru honorer mempertanyakan kebijakan pemerintah yang belum mengangkat mereka menjadi PPPK padahal sudah mengabdi bertahun-tahun.

"Jadi ada sorotan terhadap belum diangkatnya seluruh guru honorer. Jadi saya jelaskan mengenai postur APBD kita yang tidak mampu menjamin ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK jika ditambah. Di situlah saya kutip pernyataan bapak Presiden yang berkomitmen mengangkat jutaan CPNS pada masa mendatang," ujarnya.

"Tidak ada ajakan memilih pasangan calon ataupun menyampaikan visi misi paslon, yang saya sampaikan adalah program presiden," sambung Hasbi.

Dirinya menegaskan bahwa ada pihak yang memenggal diskusi itu secara utuh dan menyayangkan kesalahpahaman dari seluruh elemen masyarakat.

"Jadi saya menyesalkan peristiwa ini. Jika anda hadir langsung, maka akan paham alur diskusi itu. Rasanya Ada tangan-tangan jahat yang mencoba merusak stabilitas daerah ini pada tahun politik 2024. Kita semua sudah mengikuti deklarasi netralitas ASN," bebernya.

"Dan sekedar catatan, acara itu dihadiri Ketua DPRD Takalar yang berasal dari partai PKS yang merupakan pengusung pasangan Capres. Jika betul saya mengkampanyekan capres lain, beliau yang pertama kali akan mencak-mencak di acara itu," kunci Hasbi.

Pejabat jebolan Jatinangor tersebut berharap agar polemik ini segera diakhiri dan kembali menjaga suasana sejuk jelang pencoblosan Pemilu 2024.
(UMI)
Berita Terkait
Bawaslu Selayar Tekan Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024
Sulsel
Bawaslu Selayar Tekan Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar diskusi yang bertema "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN" di Tanadoang Coffee pada Rabu (20/11/2024).
Rabu, 20 Nov 2024 17:08
Oknum Lurah Diduga Tak Netral di Pilkada Jeneponto Diperiksa Bawaslu
Sulsel
Oknum Lurah Diduga Tak Netral di Pilkada Jeneponto Diperiksa Bawaslu
Abd Rahman Lurah Balang, Kecamatan Binamu yang diduga tidak netral di Pilkada Jeneponto akhirnya memenuhi panggilan Bawaslu Jeneponto untuk melakukan klarifikasi terkait videonya yang beredar di media sosial, Jumat (8/11/2024) lalu.
Jum'at, 15 Nov 2024 13:33
Ketua KPU Takalar Kutip Ayat Al Quran tentang Merebut Kekuasaan di Debat Pamungkas
Sulsel
Ketua KPU Takalar Kutip Ayat Al Quran tentang Merebut Kekuasaan di Debat Pamungkas
KPU Kabupaten Takalar menggelar debat publik kedua antar pasangan calon (Paslon) Pilkada di Hotel Dalton, Makassar pada Selasa, 12 November 2024 malam.
Selasa, 12 Nov 2024 22:52
Kabur Usai jadi Tersangka, Kasus Kepsek SMPN 22 Makassar Dihentikan
Sulsel
Kabur Usai jadi Tersangka, Kasus Kepsek SMPN 22 Makassar Dihentikan
Kasus dugaan pelanggaran Pemilu oleh seorang kepala sekolah (Kepsek) di SMP Negeri 22 Makassar terus bergulir. Kepsek yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dilaporkan melarikan diri setelah penetapan tersebut.
Selasa, 12 Nov 2024 16:08
Bawaslu Soppeng Teruskan 3 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke BKN RI
Sulsel
Bawaslu Soppeng Teruskan 3 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke BKN RI
Bawaslu Soppeng meneruskan tiga dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) untuk ditindaklanjuti. Langkah ini dilakukan sesuai dengan mekanisme penanganan netralitas ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kamis, 07 Nov 2024 17:11
Berita Terbaru