Edward Horas Sebut APBD Tepat Sasaran Dongkrak Ekonomi Masyarakat
Minggu, 11 Feb 2024 19:51
Anggota DPRD Sulsel Edward Wijaya Horas menemui warga di Jalan Kodingareng, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel Edward Wijaya Horas menemui warga di Jalan Kodingareng, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selasa 30 Januari lalu. Ia melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulsel.
Kunjungan kerja digelar dengan melakukan pertemuan dan dialog langsung bersama warga setempat. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut mengelaborasi berbagai aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan APBD di wilayah itu.
Dalam sambutannya, ia menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulsel ini. Agenda tersebut katanya, pertama kali dilaksanakan pada 2023 lalu.
“Agenda ini pertama kali diprogramkan sejak 2023 lalu. Sebelumnya telah dirancang dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel," kata Edward Horas dalam siaran persnya, Minggu (11/2/2024).
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, pengawasan pelaksanaan APBD mutlak dilakukan. Tujuannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Edward Horas ingin memastikan setiap pelaksanaan APBD Sulsel di daerah pemilihannya tepat sasaran. Sebab secara langsung, katanya, hal ini akan mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat yang diwakilinya.
“Semua dana APBD yang digunakan dalam pembangunan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, pengawasan pelaksanaan dana APBD tersebut sangat dibutuhkan,” demikian Edward Horas.
Selain melaksanakan pengawasan APBD, momentum tersebut juga dimanfaatkan Edward Horas untuk menyerap aspirasi konstituennya. Mayoritas dari mereka mengeluhkan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi yang masih jauh dari harapan.
Baca juga: Usai Bertemu Surya Paloh, Rezki Makin Optimis Bisa Menangkan Nasdem di DPRD Sulsel
Hal ini dipandang penting sebab menyangkut masa depan anak-anak mereka yang bakal mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Selain itu, warga juga meminta agar pelatihan dan pemberdayaan masyarakat semakin dimasifkan demi menumbuhkan kreatifitas, khususnya di kalangan generasi muda.
Kunjungan kerja digelar dengan melakukan pertemuan dan dialog langsung bersama warga setempat. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut mengelaborasi berbagai aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan APBD di wilayah itu.
Dalam sambutannya, ia menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulsel ini. Agenda tersebut katanya, pertama kali dilaksanakan pada 2023 lalu.
“Agenda ini pertama kali diprogramkan sejak 2023 lalu. Sebelumnya telah dirancang dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel," kata Edward Horas dalam siaran persnya, Minggu (11/2/2024).
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, pengawasan pelaksanaan APBD mutlak dilakukan. Tujuannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Edward Horas ingin memastikan setiap pelaksanaan APBD Sulsel di daerah pemilihannya tepat sasaran. Sebab secara langsung, katanya, hal ini akan mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat yang diwakilinya.
“Semua dana APBD yang digunakan dalam pembangunan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, pengawasan pelaksanaan dana APBD tersebut sangat dibutuhkan,” demikian Edward Horas.
Selain melaksanakan pengawasan APBD, momentum tersebut juga dimanfaatkan Edward Horas untuk menyerap aspirasi konstituennya. Mayoritas dari mereka mengeluhkan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi yang masih jauh dari harapan.
Baca juga: Usai Bertemu Surya Paloh, Rezki Makin Optimis Bisa Menangkan Nasdem di DPRD Sulsel
Hal ini dipandang penting sebab menyangkut masa depan anak-anak mereka yang bakal mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Selain itu, warga juga meminta agar pelatihan dan pemberdayaan masyarakat semakin dimasifkan demi menumbuhkan kreatifitas, khususnya di kalangan generasi muda.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Rancangan APBD 2026 Maros Turun ke Angka Rp1,49 Triliun
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros memproyeksikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 sebesar Rp1,49 triliun.
Selasa, 21 Okt 2025 17:57
Sulsel
Kenaikan Gaji 4.862 PPPK Paruh Waktu di Maros Tunggu APBD 2026
Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Maros dipastikan belum mengalami kenaikan.
Kamis, 25 Sep 2025 19:59
Sulsel
DPRD dan Pemkab Bantaeng Setujui Ranperda Perubahan APBD 2025
DPRD Kabupaten Bantaeng bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng resmi menandatangani persetujuan bersama Raperda tentang Perubahan APBD 2025.
Kamis, 25 Sep 2025 10:07
Sulsel
APBD Perubahan Maros 2025 Alami Penurunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 mengalami penurunan.
Rabu, 10 Sep 2025 19:59
Sulsel
APBD Perubahan 2025 Gowa Fokus Layanan Publik dan Ekonomi
Perubahan APBD 2025 Kabupaten Gowa akan memfokuskan pada upaya penguatan program daerah periode 2025-2030. Khususnya pada peningkatan kualitas layanan publik hingga pemulihan ekonomi.
Sabtu, 06 Sep 2025 11:01
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Makassar Minta PDAM Perbaiki Kualitas Air dan Jaringan Pipa
2
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pangkep Meningkat
3
Pelindo Regional 4 Ajak Pegawai Manfaatkan AI untuk Kerja Lebih Efisien
4
Konsorsium Bersaudara Target Libatkan 300 Pesantren di Ajang Sitarupa
5
Semen Tonasa Gelar Temu Tukang di Polman, Tumbuhkan Semangat Kolaborasi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Makassar Minta PDAM Perbaiki Kualitas Air dan Jaringan Pipa
2
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pangkep Meningkat
3
Pelindo Regional 4 Ajak Pegawai Manfaatkan AI untuk Kerja Lebih Efisien
4
Konsorsium Bersaudara Target Libatkan 300 Pesantren di Ajang Sitarupa
5
Semen Tonasa Gelar Temu Tukang di Polman, Tumbuhkan Semangat Kolaborasi