Edward Horas Sebut APBD Tepat Sasaran Dongkrak Ekonomi Masyarakat
Minggu, 11 Feb 2024 19:51
Anggota DPRD Sulsel Edward Wijaya Horas menemui warga di Jalan Kodingareng, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel Edward Wijaya Horas menemui warga di Jalan Kodingareng, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selasa 30 Januari lalu. Ia melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulsel.
Kunjungan kerja digelar dengan melakukan pertemuan dan dialog langsung bersama warga setempat. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut mengelaborasi berbagai aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan APBD di wilayah itu.
Dalam sambutannya, ia menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulsel ini. Agenda tersebut katanya, pertama kali dilaksanakan pada 2023 lalu.
“Agenda ini pertama kali diprogramkan sejak 2023 lalu. Sebelumnya telah dirancang dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel," kata Edward Horas dalam siaran persnya, Minggu (11/2/2024).
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, pengawasan pelaksanaan APBD mutlak dilakukan. Tujuannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Edward Horas ingin memastikan setiap pelaksanaan APBD Sulsel di daerah pemilihannya tepat sasaran. Sebab secara langsung, katanya, hal ini akan mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat yang diwakilinya.
“Semua dana APBD yang digunakan dalam pembangunan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, pengawasan pelaksanaan dana APBD tersebut sangat dibutuhkan,” demikian Edward Horas.
Selain melaksanakan pengawasan APBD, momentum tersebut juga dimanfaatkan Edward Horas untuk menyerap aspirasi konstituennya. Mayoritas dari mereka mengeluhkan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi yang masih jauh dari harapan.
Baca juga: Usai Bertemu Surya Paloh, Rezki Makin Optimis Bisa Menangkan Nasdem di DPRD Sulsel
Hal ini dipandang penting sebab menyangkut masa depan anak-anak mereka yang bakal mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Selain itu, warga juga meminta agar pelatihan dan pemberdayaan masyarakat semakin dimasifkan demi menumbuhkan kreatifitas, khususnya di kalangan generasi muda.
Kunjungan kerja digelar dengan melakukan pertemuan dan dialog langsung bersama warga setempat. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut mengelaborasi berbagai aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan APBD di wilayah itu.
Dalam sambutannya, ia menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulsel ini. Agenda tersebut katanya, pertama kali dilaksanakan pada 2023 lalu.
“Agenda ini pertama kali diprogramkan sejak 2023 lalu. Sebelumnya telah dirancang dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel," kata Edward Horas dalam siaran persnya, Minggu (11/2/2024).
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, pengawasan pelaksanaan APBD mutlak dilakukan. Tujuannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Edward Horas ingin memastikan setiap pelaksanaan APBD Sulsel di daerah pemilihannya tepat sasaran. Sebab secara langsung, katanya, hal ini akan mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat yang diwakilinya.
“Semua dana APBD yang digunakan dalam pembangunan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, pengawasan pelaksanaan dana APBD tersebut sangat dibutuhkan,” demikian Edward Horas.
Selain melaksanakan pengawasan APBD, momentum tersebut juga dimanfaatkan Edward Horas untuk menyerap aspirasi konstituennya. Mayoritas dari mereka mengeluhkan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi yang masih jauh dari harapan.
Baca juga: Usai Bertemu Surya Paloh, Rezki Makin Optimis Bisa Menangkan Nasdem di DPRD Sulsel
Hal ini dipandang penting sebab menyangkut masa depan anak-anak mereka yang bakal mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Selain itu, warga juga meminta agar pelatihan dan pemberdayaan masyarakat semakin dimasifkan demi menumbuhkan kreatifitas, khususnya di kalangan generasi muda.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD-Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih
Gerak cepat Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar, kembali menorehkan langkah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Minggu, 30 Nov 2025 19:58
Sulsel
Bupati Gowa Tegaskan 5 Arah Kebijakan Penganggaran dalam RAPBD 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menyerahkan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Senin (24/11).
Selasa, 25 Nov 2025 10:42
Sulsel
Rancangan APBD 2026 Maros Turun ke Angka Rp1,49 Triliun
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros memproyeksikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 sebesar Rp1,49 triliun.
Selasa, 21 Okt 2025 17:57
Sulsel
Kenaikan Gaji 4.862 PPPK Paruh Waktu di Maros Tunggu APBD 2026
Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Maros dipastikan belum mengalami kenaikan.
Kamis, 25 Sep 2025 19:59
Sulsel
DPRD dan Pemkab Bantaeng Setujui Ranperda Perubahan APBD 2025
DPRD Kabupaten Bantaeng bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng resmi menandatangani persetujuan bersama Raperda tentang Perubahan APBD 2025.
Kamis, 25 Sep 2025 10:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Gandeng 27 OKP dan 15 DPD II, Vonny Mantapkan Langkah Menuju Kursi Ketua KNPI Sulsel
2
Legislator Makassar Usulkan Pemilihan RT Kembali ke Mekanisme Lama
3
PKS Jeneponto Gelar Rakerda, Fokus Perkuat Struktur dan Pelayanan
4
Tepat Anniversary ke-5, Xilau Eyewear Buka Cabang ke-8 di Tanjung Bunga
5
Bupati Talenrang Bawa Agenda Strategis Daerah ke KemenPU dan Kemendagri
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Gandeng 27 OKP dan 15 DPD II, Vonny Mantapkan Langkah Menuju Kursi Ketua KNPI Sulsel
2
Legislator Makassar Usulkan Pemilihan RT Kembali ke Mekanisme Lama
3
PKS Jeneponto Gelar Rakerda, Fokus Perkuat Struktur dan Pelayanan
4
Tepat Anniversary ke-5, Xilau Eyewear Buka Cabang ke-8 di Tanjung Bunga
5
Bupati Talenrang Bawa Agenda Strategis Daerah ke KemenPU dan Kemendagri