Kolaborasi dengan Dinas Pertanian, Kejari Lutim Tingkatkan Swasembada Pangan
Jum'at, 26 Apr 2024 17:17

Kejaksaan Negeri Luwu Timur menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian Luwu Timur. Foto: Istimewa
LUWU TIMUR - Kejaksaan Negeri Luwu Timur menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian Luwu Timur. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada pangan.
Selain itu, upaya ini diambil untuk mendukung percepatan pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi, pengelolaan tata guna air, dan pencapaian swasembada pangan, terutama dalam produksi beras di Kabupaten Luwu Timur.
Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Yadyn menyatakan kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan beras di Kabupaten Luwu Timur, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga di Ibukota Negara (IKN) yang akan datang.
"Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, hari ini kami telah mengadakan diskusi insentif dengan Kepala Dinas Pertanian, Bapak Amrullah, dan berkomunikasi dengan Bupati Luwu Timur, Bapak Budiman. Kami akan melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap penyaluran pupuk dan bibit untuk 2.500 kelompok tani yang tersebar di 11 kecamatan, 125 desa, dan 3 kelurahan di Kabupaten Luwu Timur," ungkapnya.
Yadyn melanjutkan langkah pendampingan dan pengawalan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai swasembada pangan, khususnya dalam produksi beras.
"Tindakan ini merupakan amanah dari Presiden dan Jaksa Agung dalam mewujudkan intensifikasi pangan menuju swasembada beras," kuncinya.
Selain itu, upaya ini diambil untuk mendukung percepatan pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi, pengelolaan tata guna air, dan pencapaian swasembada pangan, terutama dalam produksi beras di Kabupaten Luwu Timur.
Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Yadyn menyatakan kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan beras di Kabupaten Luwu Timur, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga di Ibukota Negara (IKN) yang akan datang.
"Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, hari ini kami telah mengadakan diskusi insentif dengan Kepala Dinas Pertanian, Bapak Amrullah, dan berkomunikasi dengan Bupati Luwu Timur, Bapak Budiman. Kami akan melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap penyaluran pupuk dan bibit untuk 2.500 kelompok tani yang tersebar di 11 kecamatan, 125 desa, dan 3 kelurahan di Kabupaten Luwu Timur," ungkapnya.
Yadyn melanjutkan langkah pendampingan dan pengawalan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai swasembada pangan, khususnya dalam produksi beras.
"Tindakan ini merupakan amanah dari Presiden dan Jaksa Agung dalam mewujudkan intensifikasi pangan menuju swasembada beras," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait

News
92% Stok Beras Nasional di Tangan Swasta Tak Halangi Pemerintah Optimalkan Pengendalian Harga
Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa terbatasnya penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga beras.
Sabtu, 16 Agu 2025 19:32

News
Polda Sulsel Luncurkan Gerakan Pangan Murah, 214 Ton Beras Siap Disalurkan
Polda bersama Pemrov dan Forkopimda Sulsel meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPN). Sebanyak 214 ton beras akan disalurkan kepada masyarakat.
Kamis, 14 Agu 2025 18:06

Ekbis
Komisi IV DPR RI Sebut Stok Beras di Bulog Makassar Melimpah
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hadir mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dan rombongan saat melakukan kunjungan kerja di Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog.
Selasa, 12 Agu 2025 10:46

News
PLN Bantu Traktor, Produktivitas Petani Kolaka Meningkat
Bantuan traktor dari PLN UIP Sulawesi dinilai sangat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mempercepat proses pengolahan lahan.
Senin, 11 Agu 2025 11:52

News
Atasi Beras Oplosan Harus Lewat Penegakan Hukum dan Revisi Kebijakan
Persoalan beras oplosan tidak hanya sekadar menyangkut aspekĀ moral hazardĀ atau pelanggaran hukum dari para pelaku usaha, tetapi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang secara ekonomi tidak rasional dan justru menciptakan potensi kerugian bagi produsen.
Jum'at, 08 Agu 2025 07:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80, Warga NTI Gelar Berbagai Lomba
2

Pertamina Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa di Dasar Laut Wakatobi
3

Kemerdekaan Adalah Misi Kenabian
4

Semarak Lomba Hari Kemerdekaan RI di SMP Telkom Makassar, Ini Daftar Juaranya
5

Laju Kredit Perbankan di Sulawesi Selatan Tumbuh Melambat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-80, Warga NTI Gelar Berbagai Lomba
2

Pertamina Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa di Dasar Laut Wakatobi
3

Kemerdekaan Adalah Misi Kenabian
4

Semarak Lomba Hari Kemerdekaan RI di SMP Telkom Makassar, Ini Daftar Juaranya
5

Laju Kredit Perbankan di Sulawesi Selatan Tumbuh Melambat