Petugas Satpol PP Diterjunkan Bantu Pengamanan Pilkades Serentak Sinjai

Tim Sindomakassar
Selasa, 07 Mar 2023 13:09
Petugas Satpol PP Diterjunkan Bantu Pengamanan Pilkades Serentak Sinjai
Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Sinjai, Agung Prayogo, memberikan arahan pada anggotanya yang akan diturunkan pada Pilkades serentak, Selasa, (8/3/2023). Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), turut diterjunkan untuk membantu pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang kedua yang dilaksanakan di 13 Desa yang tersebar di 7 kecamatan, Kamis, (9/3/2023).

Mereka akan melakukan pemantauan sekaligus pengamanan di lokasi tempat pemungutan suara (TPS), yang tersedia. Sebelum turun di lapangan, terlebih dahalu dilaksanakan Apel kesiapan yang dipimpin langsung Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Sinjai, Agung Prayogo, di halaman kantor Pol PP dan Damkar, Selasa, (8/3/2023).



Agung Prayogo mengatakan bahwa, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kabag Ops Polres Sinjai untuk anggota Satpol PP yang bertugas satu orang disetiap TPS, sehingga total anggota yang diturunkan sebanyak 56 orang yang akan bertugas di 13 Desa.

"Mereka yang ditugaskan rata-rata berdomisili dari kecamatannya masing-masing dengan harapan mereka menguasai wilayah sehingga bisa meminimalisir ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya dari siaran pers yang diterima.

Agung yakin dan percaya dengan hasil dan koordinasi dengan panitia serta pengamanan yang lain dari pihak kepolisian dan TNI, maka pilkades ini diharapkan berjalan aman dan sukses.

"Hari ini mereka sudah mulai turun melakukan pemantauan sampai tanggal 9. Tapi kalau ada kejadian yang kita tidak harapkan mereka harus tinggal," ujarnya.

Dia juga menekankan kepada seluruh anggota Pol PP dan Damkar pada demokrasi ini agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sebab, tegas Agung tugas pokok anggota Pol PP itu memberikan rasa aman dan mengayomi masyarakat. Katanya, tidak boleh terlibat politik praktis karena itu dilarang oleh undang-undang.



"Kalau ada akan diberikan sanksi, kami akan tegur. Seperti ada dua orang sudah kita tegur, mudah-mudahan bisa berubah dan kalau masih terlibat dia akan terima resiko karena itu sudah melanggar dan aturan Pol PP memang tidak boleh terlibat politik praktis," tegasnya.

(GUS)
Berita Terkait
Berita Terbaru