DPRD Berikan 21 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Maros

MAROS - DPRD Maros memberikan berbagai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Maros tahun anggaran 2023, Senin (13/5/2024).

Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir membacakan rekomendasi-rekomendasi yang sudah cukup lama dibahas dalam berbagai rapat.

Rekomendasi di antaranya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dewan meminta pemerataan kuanititas dan kualitas tenaga pendidik yang belum memenuhi standar.

"Juga menambah insentif kepala sekolah agar dinas menggunakan dana bos sesuai juknis yang berlaku,” katanya.

Kemudian pemberian jasa upah untuk guru honorer yang tidak masuk daftar dapodik.

Baca Juga: PAN Berpeluang Kembali Raih Kursi Pimpinan DPRD Maros

“Terkait pengangkatan tenaga pengajar PPPK diutamakan yang berdomisili di wilayah tersebut agar tidak terbebani biaya yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dinas Kesehatan diminta mengalihfungsikan pusat kesehatan desa (puskesdes) yang tidak aktif menjadi rumah dinas untuk bidan. Dewan juga menyoroti kurangnya dokter di beberapa puskesmas. Mereka mendorong agar Dinas Kesehatan menyesuaikan pendistribusian dokter.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan diminta memperhatikan penganggaran kegiatan berdasarkan aturan regulasi yang berlaku.

“Selanjutnya banyak kasus kriminalitas dalam keluarga, agar penganggaran kegiatan pembinaan ketahanan keluarga untuk mengurangi kekerasan anak,” tuturnya.

Dinas Pertanian diminta target yang tidak mencapai realisasi pada penjaminan jumlah benih/bibit ternak yang beredar agar dilakukan pergeseran anggaran jumlah ternak dikurangi.

Baca Juga: 10 Parpol di DPRD Maros Terima Dana Hibah Rp849 juta

“Tidak adanya kegiatan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B dikarenakan anggran tidak cukup, agar dilakukan penambahan anggaran untuk 14 kecamatan,” lanjut Patarai.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan diminta menganggarkan sendiri pengadaan alat berat.

“Dianggarkan juga kegiatan untuk perbaikan jembatan H.Bohari,” katanya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diminta agar penganggaran dana bansos pihak perencanaan berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian verifikasi data.

“Bagian pendataan agar lebih teliti dalam melakukan pendataan dilapangan,” tuturnya.

Baca Juga: 8 Bulan Tanpa Gaji, Ratusan THL Satpol PP mengadu ke DPRD Maros

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diminta meninjau kembali pasar-pasar yang telah dibangun oleh koperindag agar dapat difungsikan. Juga penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tramo dan perlusan masjid.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disarankan agar wisata Bantimurung dipihakketigakan. Kemudian menganggarakkan fasilitas lapangan untuk sarana olahraga yang berstandar nasional.

“Harus juga diberikan penghargaan kepada pemuda pemudi yang berprestasi,” lanjut politisi Golkar itu.

Badan Keuangan dan Aset daerah diminta penurunan target untuk jasa giro.

“Untuk TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) jika capaian target untuk tahun depan tidak tercapai hal ini bisa menjadi temuan,” imbaunya.

Baca Juga: 8 Bulan Tanpa Gaji, Ratusan THL Satpol PP mengadu ke DPRD Maros

Kemudian terkait pembebasan lahan agar dilakukan penambahan anggaran untuk lahan kantor Kecamatan Simbang sesuai harga lahan. Pagar ex terminal Maros agar dibongkar karena secara hukum kepemilikan masih dari aset Pemda Maros.

Menanggapi hal tersebut Bupati Maros, Chaidir Syam berjanji akan memperhatikan rekomendasi tersebut. Persoalan kekurangan dokter pihaknya mengaku setiap tahun membuka penerimaan melalui PPPK.

“Tapi memang dokter untuk di puskesmas Mallawa tidak ada yang daftar,” akunya.

Bahkan dia telah menjali kerjasama dengan Universitas untuk penempatan dokter untuk kecamatan Mallawa, Camba dan Tompobulu.