56 Orang Daftar Pengawas Desa/Kelurahan Pilkada 2024 di Bantaeng
Selasa, 21 Mei 2024 09:39

Suasana pendaftaran pengawas desa/kelurahan Kabupaten Bantaeng. Foto: SINDO Makassar/Ikbal Nur
BANTAENG - Pelaksanaan rekrutmen Pengawas Desa/Kelurahan yang dibuka oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantaeng sampai hari ini Senin 20 Mei 2024 memasuki hari ke-3. Sampai pukul 17.00 Wita sudah ada sekitar 56 pendaftar dengan rincian laki-laki 40 orang dan perempuan 16 orang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng Ningsih Purwanti menjelaskan pendaftar calon PKD tersebar di Kecamatan Bantaeng ada 5 pendaftar, Kecamatan Bissappu ada 7 orang, Kecamatan Eremerasa 9 orang, Tompobulu 9, Uluere 8, Gantarangkeke 5, Pajukukang 7, dan Kecamatan Sinoa 6 orang.
“Adapun Kelurahan dan Desa yang masih belum ada pendaftarnya yaitu Kelurahan Bonto Atu, Kelurahan Bonto Lebang, Kelurahan Bontosunggu, kelurahan Bontoloe di Kecamatan Bissappu Kelurahan Malilingi, Kelurahan Tappanjeng, Kelurahan Lamalaka, Kelurahan Karatuang di kecamatan Bantaeng,” ungkap Ningsih.
Ningsih melanjutkan, yang belum adalah Desa Pabumbungan dan Desa Parangloe di Kecamatan Eremerasa Desa Pattaneteang di kecamtaan Tompobulu, Desa Kaloling dan Desa Layoa di kecamatan Gantarangkeke Desa Baruga , Desa Papanloe dan Desa Biangloe di kecamatan Pajukukang.
“Bagi pendaftar yang ingin bergabung sebagai pengawas Desa/Kelurahan masih bisa mengumpulkan berkasnya besok di kantor Bawaslu. Karena tanggal 21 Mei 2024 adalah hari terakhir yang akan dibuka sampai pukul 23.59 Wita. Jadi yang ingin bergabung silakan bawa berkasnya ke kantor Bawaslu,” imbuhnya.
Dijelaskan Ningsih bahwa jumlah pendaftar Pengawas Desa dan Kelurahan sampai hari Senin ini belum mencukupi 2 kali kebutuhan, jika melihat jumlah seluruh Desa /Kelurahan yang ada di Bantaeng sebanyak 67 Desa/Kelurahan.
”Maka jumlah pendaftar idealnya sebanyak 134 orang pendaftar. Sehingga masih dibutuhkan pendaftar sebanyak 78 orang. Semoga di hari terakhir selasa 21 Mei 2024 jumlah pendaftar bisa bertambah sehingga tidak perlu lagi memperpanjang jadwal pendaftaran Pengawas Desa/Kelurahan,” harap Ningsih.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng Ningsih Purwanti menjelaskan pendaftar calon PKD tersebar di Kecamatan Bantaeng ada 5 pendaftar, Kecamatan Bissappu ada 7 orang, Kecamatan Eremerasa 9 orang, Tompobulu 9, Uluere 8, Gantarangkeke 5, Pajukukang 7, dan Kecamatan Sinoa 6 orang.
“Adapun Kelurahan dan Desa yang masih belum ada pendaftarnya yaitu Kelurahan Bonto Atu, Kelurahan Bonto Lebang, Kelurahan Bontosunggu, kelurahan Bontoloe di Kecamatan Bissappu Kelurahan Malilingi, Kelurahan Tappanjeng, Kelurahan Lamalaka, Kelurahan Karatuang di kecamatan Bantaeng,” ungkap Ningsih.
Ningsih melanjutkan, yang belum adalah Desa Pabumbungan dan Desa Parangloe di Kecamatan Eremerasa Desa Pattaneteang di kecamtaan Tompobulu, Desa Kaloling dan Desa Layoa di kecamatan Gantarangkeke Desa Baruga , Desa Papanloe dan Desa Biangloe di kecamatan Pajukukang.
“Bagi pendaftar yang ingin bergabung sebagai pengawas Desa/Kelurahan masih bisa mengumpulkan berkasnya besok di kantor Bawaslu. Karena tanggal 21 Mei 2024 adalah hari terakhir yang akan dibuka sampai pukul 23.59 Wita. Jadi yang ingin bergabung silakan bawa berkasnya ke kantor Bawaslu,” imbuhnya.
Dijelaskan Ningsih bahwa jumlah pendaftar Pengawas Desa dan Kelurahan sampai hari Senin ini belum mencukupi 2 kali kebutuhan, jika melihat jumlah seluruh Desa /Kelurahan yang ada di Bantaeng sebanyak 67 Desa/Kelurahan.
”Maka jumlah pendaftar idealnya sebanyak 134 orang pendaftar. Sehingga masih dibutuhkan pendaftar sebanyak 78 orang. Semoga di hari terakhir selasa 21 Mei 2024 jumlah pendaftar bisa bertambah sehingga tidak perlu lagi memperpanjang jadwal pendaftaran Pengawas Desa/Kelurahan,” harap Ningsih.
(MAN)
Berita Terkait

News
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi tegas kepada Teradu, Heriyanto sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Kamis, 02 Okt 2025 14:29

News
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Rabu, 01 Okt 2025 23:29

News
Berlangsung Tertutup, DKPP Akan Sidangkan Kasus Pelecehan Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Selasa, 30 Sep 2025 19:35

Sulsel
Bawaslu Bantaeng Dorong Demokrasi Sehat Lewat Pemilihan OSIS
Bawaslu Kabupaten Bantaeng menghadiri kegiatan debat calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMAN 1 Bantaeng, Kamis (25/09/2025).
Kamis, 25 Sep 2025 20:21

Sulsel
Tersandung Kasus Dugaan Pelecehan, Oknum Komisioner Bawaslu Wajo Mengundurkan Diri
Oknum Komisioner Bawaslu Wajo berinisial HO resmi mengundurkan diri usai dilaporkan kasus dugaan pelecehan seksual, Kamis (18/9/2025).
Kamis, 18 Sep 2025 22:34
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Suplai PDAM Makassar Tak Lancar, Warga NTI Beli Air Bersih Rp5 Ribu/Jeriken
2

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Diskominfo-SP Gowa Monev SP4N-LAPOR!
3

ASDP Bira Rutin Lakukan Kerja Bakti, Solusi Bersihkan Sampah Laut yang Dibawa Angin Timur
4

MUFG & Danamon Tegaskan Komitmen Iklim Lewat MUFG N0W Indonesia 2025
5

Ombudsman RI Tinjau Kualitas Layanan Publik di Kantor Imigrasi Polman
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Suplai PDAM Makassar Tak Lancar, Warga NTI Beli Air Bersih Rp5 Ribu/Jeriken
2

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Diskominfo-SP Gowa Monev SP4N-LAPOR!
3

ASDP Bira Rutin Lakukan Kerja Bakti, Solusi Bersihkan Sampah Laut yang Dibawa Angin Timur
4

MUFG & Danamon Tegaskan Komitmen Iklim Lewat MUFG N0W Indonesia 2025
5

Ombudsman RI Tinjau Kualitas Layanan Publik di Kantor Imigrasi Polman