Rembuk Stunting, Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Palopo
Kamis, 23 Mei 2024 13:19
Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani menghadiri pertemuan rembuk stunting Kota Palopo tahun 2024 pada Rabu (22/05/2024). Foto: Humas Pemkot Palopo
PALOPO - Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani menghadiri pertemuan rembuk stunting Kota Palopo tahun 2024 yang bertempat di ruang pertemuan Ratona Kantor Wali Kota Palopo, Rabu (22/05/2024).
Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo, Asmuradi Budi mengatakan rembuk stunting adalah tindaklanjut pemerintah Kota Palopo dalam merealisasikan hasil analisis situasi dan hasil rencana kegiatan konvergensi.
“Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah, untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layananan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat,” kata Asmuradi Budi.
Adapun tujuannya, kata Asmuradi, dapat menyampaikan hasil Analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting tingkat kota secara terintegrasi.
“Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, serta membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kota Palopo, ujarnya.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Palopo dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menjadikan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
“Pemerintah pusat menargetkan untuk menurunkan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018, menjadi 14% di tahun 2024,” ungkap Asrul Sani.
Untuk mencapai target tersebut, kata Asrul, pemerintah telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak.
“Mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat kelurahan dalam melakukan penurunan stunting,” katanya.
Asrul juga berharap, agar bisa melahirkan kesepakatan-kesepakatan ataupun rencana aksi yang betul-betul yang tepat sasaran.
“Dan ini menjadi program prioritas nasional yang betul-betul harus dilaksanakan di daerah,” ujar Asrul.
“Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif, apabila intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergen di tingkat kota sampai kelurahan,” tambahnya.
Intervensi gizi spesifik, lanjut Asrul, menyasar penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi.
“Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar penyebab tidak langsung stunting yaitu, peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu serta anak,” tutupnya.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan rembuk stunting tahun 2024 oleh Pj.Wali Kota Palopo dan Forkopimda Kota Palopo.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Prov.Sulsel atau yang mewakili, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo, Forkopimda Kota Palopo, serta tamu undangan yang hadir.
Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo, Asmuradi Budi mengatakan rembuk stunting adalah tindaklanjut pemerintah Kota Palopo dalam merealisasikan hasil analisis situasi dan hasil rencana kegiatan konvergensi.
“Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah, untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layananan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat,” kata Asmuradi Budi.
Adapun tujuannya, kata Asmuradi, dapat menyampaikan hasil Analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting tingkat kota secara terintegrasi.
“Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, serta membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kota Palopo, ujarnya.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Palopo dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menjadikan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
“Pemerintah pusat menargetkan untuk menurunkan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018, menjadi 14% di tahun 2024,” ungkap Asrul Sani.
Untuk mencapai target tersebut, kata Asrul, pemerintah telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak.
“Mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat kelurahan dalam melakukan penurunan stunting,” katanya.
Asrul juga berharap, agar bisa melahirkan kesepakatan-kesepakatan ataupun rencana aksi yang betul-betul yang tepat sasaran.
“Dan ini menjadi program prioritas nasional yang betul-betul harus dilaksanakan di daerah,” ujar Asrul.
“Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif, apabila intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergen di tingkat kota sampai kelurahan,” tambahnya.
Intervensi gizi spesifik, lanjut Asrul, menyasar penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi.
“Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar penyebab tidak langsung stunting yaitu, peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu serta anak,” tutupnya.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan rembuk stunting tahun 2024 oleh Pj.Wali Kota Palopo dan Forkopimda Kota Palopo.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Prov.Sulsel atau yang mewakili, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo, Forkopimda Kota Palopo, serta tamu undangan yang hadir.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Pemkab Maros Salurkan Susu untuk Anak Usia 5 hingga 8 Tahun
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros membagikan paket susu kepada anak-anak usia 5 hingga 8 tahun sebagai salah satu upaya mencegah stunting.
Rabu, 14 Okt 2026 14:33
News
BPJS Kesehatan Dukung Reformasi JKN, Rujukan Pasien di Makassar Bakal Lebih Cepat
BPJS Kesehatan mendukung penuh reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tengah diuji coba oleh pemerintah melalui Kemenkes di Kota Makassar.
Jum'at, 02 Okt 2026 13:07
Sulsel
BKKBN dan Komisi IX Ajak Warga Gowa Perkuat Keluarga Cegah Stunting
Upaya membangun keluarga berkualitas terus diperkuat melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Hal itu dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bersama mitra Komisi IX DPR RI
Sabtu, 26 Sep 2026 17:54
Sulsel
GENTING Maros, Ketika Kepedulian Bersama Bergerak untuk Cegah Stunting
Upaya mencegah stunting di Kabupaten Maros terus diperkuat melalui gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, tenaga kesehatan, tokoh agama, masyarakat, hingga berbagai mitra pembangunan.
Rabu, 26 Agu 2026 11:26
Sulsel
Fatmawati Rusdi Perkuat Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Parepare
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendorong percepatan penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor saat melakukan kunjungan kerja di Kota Parepare, Rabu (22/7/2026).
Kamis, 23 Jul 2026 09:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Puncak Cita Askara Adujak GenRe Sulsel 2026: Lahirnya Wajah Baru Penggerak Perubahan
2
Wandy Minta Maaf atas Polemik Threads, Tegaskan Komar Berada di Bawah Koperasi
3
Dua Putra-Putri Luwu Timur Raih Beasiswa S2 Vale Indonesia 2026
4
Banyak Usulan Raperda Mandek, DPRD Makassar Minta Pemkot Lengkapi Naskah Akademik
5
Asmo Sulsel Edukasi 45 Karyawan Sari Roti, Tekankan Pentingnya Safety Riding
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Puncak Cita Askara Adujak GenRe Sulsel 2026: Lahirnya Wajah Baru Penggerak Perubahan
2
Wandy Minta Maaf atas Polemik Threads, Tegaskan Komar Berada di Bawah Koperasi
3
Dua Putra-Putri Luwu Timur Raih Beasiswa S2 Vale Indonesia 2026
4
Banyak Usulan Raperda Mandek, DPRD Makassar Minta Pemkot Lengkapi Naskah Akademik
5
Asmo Sulsel Edukasi 45 Karyawan Sari Roti, Tekankan Pentingnya Safety Riding