Rembuk Stunting, Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Palopo
Tim Sindomakassar
Kamis, 23 Mei 2024 13:19
Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani menghadiri pertemuan rembuk stunting Kota Palopo tahun 2024 pada Rabu (22/05/2024). Foto: Humas Pemkot Palopo
PALOPO - Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani menghadiri pertemuan rembuk stunting Kota Palopo tahun 2024 yang bertempat di ruang pertemuan Ratona Kantor Wali Kota Palopo, Rabu (22/05/2024).
Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo, Asmuradi Budi mengatakan rembuk stunting adalah tindaklanjut pemerintah Kota Palopo dalam merealisasikan hasil analisis situasi dan hasil rencana kegiatan konvergensi.
“Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah, untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layananan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat,” kata Asmuradi Budi.
Adapun tujuannya, kata Asmuradi, dapat menyampaikan hasil Analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting tingkat kota secara terintegrasi.
“Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, serta membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kota Palopo, ujarnya.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Palopo dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menjadikan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
“Pemerintah pusat menargetkan untuk menurunkan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018, menjadi 14% di tahun 2024,” ungkap Asrul Sani.
Untuk mencapai target tersebut, kata Asrul, pemerintah telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak.
“Mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat kelurahan dalam melakukan penurunan stunting,” katanya.
Asrul juga berharap, agar bisa melahirkan kesepakatan-kesepakatan ataupun rencana aksi yang betul-betul yang tepat sasaran.
“Dan ini menjadi program prioritas nasional yang betul-betul harus dilaksanakan di daerah,” ujar Asrul.
“Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif, apabila intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergen di tingkat kota sampai kelurahan,” tambahnya.
Intervensi gizi spesifik, lanjut Asrul, menyasar penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi.
“Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar penyebab tidak langsung stunting yaitu, peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu serta anak,” tutupnya.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan rembuk stunting tahun 2024 oleh Pj.Wali Kota Palopo dan Forkopimda Kota Palopo.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Prov.Sulsel atau yang mewakili, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo, Forkopimda Kota Palopo, serta tamu undangan yang hadir.
Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo, Asmuradi Budi mengatakan rembuk stunting adalah tindaklanjut pemerintah Kota Palopo dalam merealisasikan hasil analisis situasi dan hasil rencana kegiatan konvergensi.
“Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah, untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layananan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat,” kata Asmuradi Budi.
Adapun tujuannya, kata Asmuradi, dapat menyampaikan hasil Analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting tingkat kota secara terintegrasi.
“Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, serta membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kota Palopo, ujarnya.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Palopo dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menjadikan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
“Pemerintah pusat menargetkan untuk menurunkan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018, menjadi 14% di tahun 2024,” ungkap Asrul Sani.
Untuk mencapai target tersebut, kata Asrul, pemerintah telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak.
“Mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat kelurahan dalam melakukan penurunan stunting,” katanya.
Asrul juga berharap, agar bisa melahirkan kesepakatan-kesepakatan ataupun rencana aksi yang betul-betul yang tepat sasaran.
“Dan ini menjadi program prioritas nasional yang betul-betul harus dilaksanakan di daerah,” ujar Asrul.
“Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif, apabila intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergen di tingkat kota sampai kelurahan,” tambahnya.
Intervensi gizi spesifik, lanjut Asrul, menyasar penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi.
“Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar penyebab tidak langsung stunting yaitu, peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu serta anak,” tutupnya.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan rembuk stunting tahun 2024 oleh Pj.Wali Kota Palopo dan Forkopimda Kota Palopo.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Prov.Sulsel atau yang mewakili, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo, Forkopimda Kota Palopo, serta tamu undangan yang hadir.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Survei Terbaru Pilwalkot Palopo 2024: FKJ-Nur 33,5%, Trisal-Ome 28,7% dan Rahmat-ATK 25,5%
Lembaga Insert Institute merilis hasil survei terbaru Pilwalkot Palopo 2024. Survei ini dilakukan pada 13 sampai 18 November 2024.
Selasa, 19 Nov 2024 15:16
Sulsel
Bawaslu Palopo Diadukan ke DKPP, Dinilai Tak Lakukan Pengawasan Aktif Kasus Ijazah Paket C
Dahyar mengadukan dua Komisioner Bawaslu Palopo yakni Khaerana dan Widianto Hendra. Laporan Dahyar telah dikirim dengan nomor tanda terima 559/01-18/SET-02/X/2024.
Kamis, 07 Nov 2024 15:26
Sulsel
KPU Palopo Tak Ikuti Rekomendasi Bawaslu, Trisal-Ome Tak Diskualifikasi di Pilwalkot
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo memutuskan tidak menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Palopo untuk membatalkan pencalonan pasangan calon (Paslon) Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin (Trisal-Ome) karena dugaan ijazah paket C palsu.
Selasa, 05 Nov 2024 21:35
Makassar City
Survei Terbaru Pilwalkot Palopo: Trisal-Ome 34,3%, FKJ-Nur 23,2%, Rahmat-ATK 19,7%
Lembaga Suara Rakyat Indonesia (SRI) merilis hasil survei terbaru Pilwalkot Palopo 2024. Survei ini dilakukan pada 27 Oktober sampai 2 November 2024.
Senin, 04 Nov 2024 15:28
Makassar City
Penanganan dan Intervensi Stunting Butuh Data Terukur
Penanganan dan intervensi stunting di Provinsi Sulsel, membutuhkan data yang terukur agar bisa dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan dengan baik.
Sabtu, 02 Nov 2024 08:52
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Pengamat Sebut Survei Rendah Ilham-Kanita karena Ada Janji Politik yang Tak Terealisasi
3
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
4
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Pengamat Sebut Survei Rendah Ilham-Kanita karena Ada Janji Politik yang Tak Terealisasi
3
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
4
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada