Dorong Ekonomi & Atasi Kemiskinan, DPRD Luwu Dorong MDA Segera Produksi

LUWU - PT Masmindo Dwi Area (MDA) diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengangkat Kabupaten Luwu dari status sebagai salah satu kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan.

Harapan ini disampaikan oleh Masling Malik, Staf Ahli Bupati Luwu bidang Politik dan Hukum, saat kunjungan kerja ke Camp Awak Mas milik PT Masmindo di Desa Ranteballa, Kecamatan Latimojong, Sabtu (19/4), bersama rombongan DPRD Kabupaten Luwu.

“Harapan kami, Luwu bisa keluar dari kategori kabupaten miskin dengan hadirnya PT MDA,” ujar Masling di sela-sela kunjungan.

Hingga 2024, Kabupaten Luwu masih berada dalam lima besar kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Luwu menempati posisi ketiga, dengan persentase penduduk miskin mencapai 11,70 persen. Meski secara keseluruhan angka kemiskinan di Sulsel menurun menjadi 8,06 persen pada 2024 dari 8,70 persen di 2023, posisi Luwu masih belum mengalami perubahan signifikan.

Kunjungan kerja DPRD Luwu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ahmad Gazali (Fraksi NasDem), bersama Wakil Ketua DPRD Andi Mammang (Fraksi Gerindra). Turut hadir pula anggota DPRD dari berbagai fraksi, seperti Abd Akbar Sunali (PPP), Sender Rante (PDIP), Irpan Malik (PDIP), H. Suparman Polo Buntu (PKB), Irvan (NasDem), Nadia (Demokrat), Sukma (PPP), dan Ridwan (Gerindra).

Rombongan juga didampingi sejumlah kepala dinas, antara lain Kadis Tenaga Kerja Hasbullah Bin Mus, Kepala BPBD Andi Baso Tenriesa, Kadis Pertanahan Erham Lanco, serta perwakilan dari OPD lain seperti Dinas PUTR, PTSP, BAPPELITBANDA, dan PERKIM.

Agenda utama kunjungan adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu, khususnya penyesuaian terhadap wilayah kontrak karya PT MDA yang mencakup area seluas sekitar 14.900 hektare di Kecamatan Latimojong.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ahmad Gazali menyatakan dukungannya agar PT MDA dapat segera berproduksi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Luwu. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi RTRW untuk menghindari tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang sebelum Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan.

Pernyataan tersebut diamini Wakil Ketua DPRD Andi Mammang, yang menyebut bahwa pertemuan ini penting sebelum penetapan RTRW, terutama untuk menghindari potensi kekurangan data dan informasi dari PT MDA.

Rombongan DPRD disambut oleh Tri Adi Sugiarto, Acting Kepala Teknik Tambang (KTT) PT MDA, beserta jajaran manajerial perusahaan.

Mewakili manajemen, Tri Adi menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan mendukung penuh upaya sinkronisasi RTRW. Ia menjelaskan bahwa dari total luas wilayah kontrak karya sekitar 14.900 hektare, hanya sekitar 10 persen atau 1.430 hektare yang akan digunakan pada tahap awal operasional.

Ia juga menegaskan bahwa tidak seluruh area akan dibuka, dan sebagian besar lahan akan tetap dipertahankan sebagai kawasan hijau demi menjaga keseimbangan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Abd Akbar Sunali dari Fraksi PPP mengingatkan pentingnya pemanfaatan lahan yang memperhatikan kontur wilayah, guna meminimalkan dampak lingkungan.