Kolaborasi TPAKD Pangkep dan OJK Kebut Perluasan Akses Keuangan

PANGKEP - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) mengambil langkah strategis dalam memperkuat akses keuangan inklusif dengan menggelar Rapat Koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kegiatan ini menyusul pencapaian TPAKD Award 2024 sebagai pelaksana terbaik program Layarku, berkat kolaborasi aktif seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) yang berhasil memberikan edukasi keuangan hingga ke desa-desa dan pulau-pulau di wilayah Pangkep.

Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif serta berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyampaikan bahwa peran TPAKD sangat strategis dalam mengorkestrasi sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan.

"Kami mendukung optimalisasi TPAKD Pangkep sebagai pendorong perluasan akses keuangan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan wilayah perdesaan,” ujarnya.

Sementara itu. Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, menyampaikan kondisi geografis Pangkep sebagai daerah tiga dimensi (daratan, kepulauan, dan pegunungan) menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan akses keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan digital, edukatif, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan tersebut.

Kinerja Positif
Industri jasa keuangan di Kabupaten Pangkep terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hingga Maret 2025, total aset perbankan mencapai Rp2,22 triliun dengan pertumbuhan 0,90% dibandingkan tahun lalu.

Dana Pihak Ketiga juga meningkat menjadi Rp1,43 triliun, sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp2,19 triliun. Rasio intermediasi (LDR) berada pada level tinggi yaitu 153,54%, sementara NPL terkendali di angka 2,28%.

Kredit disalurkan terutama pada sektor produktif, dengan sektor perdagangan dan pertanian sebagai yang utama. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pangkep sudah mencapai Rp120 miliar, mendukung keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam membantu UMKM.

Program Unggulan TPAKD di 2025
Tahun 2025 menjadi titik penting dalam percepatan implementasi berbagai program unggulan TPAKD, di antaranya:

• EPIKS (Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan): Akses keuangan syariah untuk pesantren.
• Klasterisasi UMKM: Membentuk 1.308 klaster dengan plafon pembiayaan Rp681,93 miliar untuk 19.526 debitur di Sulsel dan Sulbar.
• Program Layarku: Memanfaatkan jaringan IJK untuk menjangkau desa-desa di Sulawesi Selatan.
• Ekosistem Keuangan Inklusif Desa: Mendukung inklusi keuangan di pedesaan
• Budidaya Pisang Cavendish: Pengembangan ekonomi daerah dengan penyaluran KUR Pisang senilai Rp1 miliar untuk 10 Ha lahan budidaya di Pangkep.

Selain itu, Kepala Seksi PPA II B Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Iman Rohendiawan, menyampaikan pentingnya optimalisasi dana desa untuk memperkuat ekonomi desa dan mendorong inklusi keuangan.

Pangkep kini tercatat memiliki 13 desa mandiri, meningkat pesat dibandingkan dengan hanya 6 desa pada tahun sebelumnya.

Melalui sinergi TPAKD, Pangkep berkomitmen membuka akses keuangan yang lebih luas, memberdayakan potensi lokal, dan mewujudkan Pangkep yang inklusif dan mandiri.