Sinergi OJK Sulselbar - TPKAD Sulsel Pacu Inklusi Keuangan

PANGKEP - OJK Sulselbar senantiasa memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk memacu inklusi keuangan. Salah satu yang memiliki peran penting ialah TPAKD, yang merupakan forum dari gabungan instansi yang berfokus meningkatkan perluasan akses keuangan di daerah.

"Peran TPAKD sangat strategis dalam mengorkestrasi sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan," kata Kepala OJK Sulselbar, Moch Muchlasin, saat Rakor TPAKD Pangkep bersama OJK, dalam siaran pers yang diterima SINDO Makassar, belum lama ini.

"Kami mendukung optimalisasi TPAKD Pangkep sebagai pendorong perluasan akses keuangan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan wilayah perdesaan,” sambung dia.

Sejalan dengan Peta Jalan TPAKD Provinsi Sulsel, tahun 2025 menjadi momentum percepatan implementasi program-program unggulan. Terdapat sedikitnya lima program TPAKD bersama OJK, antara lain yakni EPIKS atau Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan. Program ini bertujuan mendorong akses keuangan syariah di lingkungan pesantren.

Selanjutnya, ada program Klasterisasi UMKM. Sejauh ini, telah terbentuk 1.308 klaster dengan total plafon pembiayaan mencapai Rp681,93 miliar untuk 19.526 debitur di Sulsel dan Sulbar. Lalu, ada program Layarku yang fokusnya untuk pemanfaatan jaringan IJK untuk menyentuh desa-desa di Sulsel.

Berikutnya, ada program Ekosistem Keuangan Inklusif Desa yang memang fokus mendorong inklusi keuangan di wilayah pedesaan. Terakhir, ada program Budidaya Pisang Cavendish, yang merupakan merupakan bagian dari program pengembangan ekonomi daerah (PED).

Kepala Seksi PPA II B Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Iman Rohendiawan, dalam Rakor TPAKD Pangkep, turut menyampaikan strategi optimalisasi dana desa. Hal itu sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan ekonomi desa dan mendorong inklusi keuangan.

Selain itu, DJPb juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, transparansi pengelolaan keuangan, dan penguatan infrastruktur digital dalam mendorong desa mandiri. Pangkep kini tercatat memiliki 13 desa mandiri—naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 6 desa.