OJK Dorong UMKM Indonesia Timur Naik Kelas Lewat Digitalisasi Keuangan

Selasa, 28 Jul 2026 22:29
OJK Dorong UMKM Indonesia Timur Naik Kelas Lewat Digitalisasi Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia Timur melalui digitalisasi sektor keuangan. Foto/Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia Timur melalui digitalisasi sektor keuangan. Langkah ini ditempuh untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA). Inovasi ini tidak hanya ditujukan untuk aset bernilai besar, tetapi juga berpotensi mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir.

Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan yang digelar di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar.

Adi mengatakan perkembangan teknologi keuangan membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif. Ruang pemanfaatan tokenisasi, kata dia, mencakup resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.

Menurut Adi, inovasi tersebut kini telah memasuki tahap implementasi. OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui Regulatory Sandbox dengan berbagai model bisnis baru, seperti tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin Rupiah, serta kustodian aset keuangan digital nonperdagangan.

"Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat," ujar Adi.

Ia menegaskan OJK tidak bermaksud menduplikasi program pemerintah, melainkan membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi inisiatif OJK dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM melalui digitalisasi keuangan.

"Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur," katanya.

Fatmawati menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM, terutama dalam meningkatkan literasi dan pencatatan keuangan agar memiliki kredibilitas untuk mengakses pembiayaan formal. Menurutnya, transformasi digital akan membantu UMKM naik kelas, terintegrasi dalam ekosistem digital, dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin mengungkapkan perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh 6,88 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.

Ia mengatakan pengembangan ekonomi daerah ke depan akan difokuskan pada hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

FGD tersebut merupakan bagian dari Forum Komunikasi Lintas Bidang yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPKP, akademisi, industri jasa keuangan, serta pelaku UMKM dan sektor usaha.

Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan membahas peluang dan tantangan digitalisasi keuangan di Indonesia Timur sekaligus memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif. OJK berharap sinergi tersebut mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru