CEDS Unpad: Indeks Persaingan Usaha Tunjukkan Tren Peningkatan
Luqman Zainuddin
Selasa, 28 Feb 2023 09:02
Diseminasi hasil kajian Center Economics and Development Studies (CEDS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran (Unpad). Foto/Istimewa
BANDUNG - Indeks persaingan usaha pada 2022 mengalami peningkatan ke angka 4,87 dari tahun sebelumnya, di angka 4,81. Data ini merupakan penelitian Center Economics and Development Studies (CEDS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran (Unpad).
Data ini menunjukkan bahwa persaingan usaha di Indonesia masih berada pada kategori yang sedikit tinggi. Peningkatan ini menunjukkan kondisi perekonomian yang terus membaik usai pandemi Covid-19, sehingga mampu mendorong peningkatan iklim persaingan usaha nasional.
Ditemukan hampir semua nilai dimensi dari komponen pembentuk indeks persaingan usaha mengalami kenaikan, kecuali pada dimensi kinerja industri dan dimensi regulasi yang nilainya mengalami penurunan.
Baca juga: Pemprov Sulsel Raih KPPU Award 2023 Kategori Kemitraan Daerah
Data CEDS Unpad diperoleh dari kajian indeks persaingan usaha yang mereka lakukan secara nasional di 34 provinsi melalui metode agregasi atas persaingan usaha di tiap sektor ekonomi di daerah.
Sebagai informasi, indeks persaingan usaha merupakan satu-satunya indikator persaingan usaha yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia dan 15 sektor ekonomi. Indeks tersebut diukur melalui survei terhadap 34 provinsi dengan responden seperti Kamar Dagang dan Industri, akademisi, Bank Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
Kajian dilaksanakan dengan menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk indeks persaingan usaha.
Baca juga: Dugaan Penjualan Bersyarat Minyakita, KPPU Makassar Periksa 2 Distributor & 3 Pengecer
Kajian tersebut juga menyimpulkan berbagai sektor dengan tingkat persaingan usaha yang tinggi dan rendah. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; dan jasa keuangan dan asuransi secara berurutan merupakan tiga sektor dengan tingkat persaingan usaha tertinggi.
Sementara sektor pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; dan pertambangan dan penggalian; secara berurutan merupakan tiga sektor dengan tingkat persaingan usaha terendah.
Terhadap temuan CEDS Unpad tersebut, KPPU berharap dengan meningkatnya Indeks Persaingan Usaha, dapat terjadi peningkatan kesejahteraan dan tingkat inflasi yang terkendali.
Baca juga: Eks Komisioner yang Pernah Dipecat DKPP jadi Timsel KPU Kabupaten/kota di Sulsel
Menurut Mulyawan R, Direktur Ekonomi KPPU yang hadir dalam diseminasi hasil kajian tersebut, saat ini telah berkembang pemahaman bahwa persaingan usaha menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi, dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, dan mencegah perilaku pelaku usaha melakukan praktik monopoli dengan menaikkan harga di atas kewajaran.
Pendapat KPPU tersebut juga sejalan dengan pandangan Sekretaris General OECD Mathias Corman pada November 2022. Diq yang menyatakan bahwa persaingan usaha berkontribusi untuk mengurangi tekanan inflasi dalam jangka panjang dan mencegah perilaku pelaku usaha yang memperburuk inflasi.
Senada dengan Corman, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri dalam kesaksiannya pada sidang perkara minyak goreng di KPPU, 17 Februari 2023 lalu, juga turut menggarisbawahi bahwa peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat membantu dalam menekan inflasi di Indonesia, selama beberapa tahun terakhir ini.
Baca juga: Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran saat Verfak Balon DPD di 2 Daerah
Pernyataan kedua ekonom ini membuktikan pentingnya peran persaingan usaha dalam menjaga tingkat inflasi.
“Peran persaingan usaha terbukti sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Pemerintah patut membuat suatu strategi nasional persaingan usaha (Stranas Persaingan Usaha) dalam meningkatkan sinergi dan efektivitas peran persaingan usaha bagi pertumbuhan perekonomian nasional”, tegas Mulyawan
Data ini menunjukkan bahwa persaingan usaha di Indonesia masih berada pada kategori yang sedikit tinggi. Peningkatan ini menunjukkan kondisi perekonomian yang terus membaik usai pandemi Covid-19, sehingga mampu mendorong peningkatan iklim persaingan usaha nasional.
Ditemukan hampir semua nilai dimensi dari komponen pembentuk indeks persaingan usaha mengalami kenaikan, kecuali pada dimensi kinerja industri dan dimensi regulasi yang nilainya mengalami penurunan.
Baca juga: Pemprov Sulsel Raih KPPU Award 2023 Kategori Kemitraan Daerah
Data CEDS Unpad diperoleh dari kajian indeks persaingan usaha yang mereka lakukan secara nasional di 34 provinsi melalui metode agregasi atas persaingan usaha di tiap sektor ekonomi di daerah.
Sebagai informasi, indeks persaingan usaha merupakan satu-satunya indikator persaingan usaha yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia dan 15 sektor ekonomi. Indeks tersebut diukur melalui survei terhadap 34 provinsi dengan responden seperti Kamar Dagang dan Industri, akademisi, Bank Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
Kajian dilaksanakan dengan menggunakan konsep atau paradigma struktur, perilaku dan kinerja (SCP) industri. Faktor lingkungan bisnis seperti peraturan, kelembagaan, faktor permintaan dan penawaran juga menjadi dimensi pembentuk indeks persaingan usaha.
Baca juga: Dugaan Penjualan Bersyarat Minyakita, KPPU Makassar Periksa 2 Distributor & 3 Pengecer
Kajian tersebut juga menyimpulkan berbagai sektor dengan tingkat persaingan usaha yang tinggi dan rendah. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; dan jasa keuangan dan asuransi secara berurutan merupakan tiga sektor dengan tingkat persaingan usaha tertinggi.
Sementara sektor pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; dan pertambangan dan penggalian; secara berurutan merupakan tiga sektor dengan tingkat persaingan usaha terendah.
Terhadap temuan CEDS Unpad tersebut, KPPU berharap dengan meningkatnya Indeks Persaingan Usaha, dapat terjadi peningkatan kesejahteraan dan tingkat inflasi yang terkendali.
Baca juga: Eks Komisioner yang Pernah Dipecat DKPP jadi Timsel KPU Kabupaten/kota di Sulsel
Menurut Mulyawan R, Direktur Ekonomi KPPU yang hadir dalam diseminasi hasil kajian tersebut, saat ini telah berkembang pemahaman bahwa persaingan usaha menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi, dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, dan mencegah perilaku pelaku usaha melakukan praktik monopoli dengan menaikkan harga di atas kewajaran.
Pendapat KPPU tersebut juga sejalan dengan pandangan Sekretaris General OECD Mathias Corman pada November 2022. Diq yang menyatakan bahwa persaingan usaha berkontribusi untuk mengurangi tekanan inflasi dalam jangka panjang dan mencegah perilaku pelaku usaha yang memperburuk inflasi.
Senada dengan Corman, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri dalam kesaksiannya pada sidang perkara minyak goreng di KPPU, 17 Februari 2023 lalu, juga turut menggarisbawahi bahwa peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat membantu dalam menekan inflasi di Indonesia, selama beberapa tahun terakhir ini.
Baca juga: Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran saat Verfak Balon DPD di 2 Daerah
Pernyataan kedua ekonom ini membuktikan pentingnya peran persaingan usaha dalam menjaga tingkat inflasi.
“Peran persaingan usaha terbukti sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Pemerintah patut membuat suatu strategi nasional persaingan usaha (Stranas Persaingan Usaha) dalam meningkatkan sinergi dan efektivitas peran persaingan usaha bagi pertumbuhan perekonomian nasional”, tegas Mulyawan
(MAN)
Berita Terkait
News
KPPU RI Godok Calon Pimpinan Wilayah VI Makassar, 3 Nama Ini Berpeluang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tengah menggodok calon pimpinan Wilayah VI Makassar. Posisi ini kosong sejak pejabat lama, Hilman Pujana 'naik kelas'.
Senin, 05 Agu 2024 11:25
News
Pemprov Sulsel Harap Dukungan KPPU dalam Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan
Kerja sama antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terjalin baik sejak tahun 2013.
Sabtu, 03 Agu 2024 19:14
Sulsel
KPPU Temui Bupati Gowa Bahas Peningkatan Pengawasan Kemitraan
KPPU siap memberi pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dalam menyusunan kebijakan menggunakan Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU).
Sabtu, 03 Agu 2024 13:31
Ekbis
Wapres Dukung KPPU Wujudkan Sejuta Penyuluh Kemitraan
Wapres RI Prof KH Ma'ruf Amin menyambut baik dan mendukung target KPPU untuk mencetak Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM dalam lima tahun ke depan atau 2024-2029.
Jum'at, 29 Mar 2024 09:20
News
KPPU Usul Pemda Gunakan DPKPU Cegah Persaingan Usaha Tidak Sehat
KPPU RI mengusulkan pemerintah daerah (pemda) melakukan asesmen kebijakan persaingan dengan menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU).
Rabu, 20 Mar 2024 08:46
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
3
Warga Jeneponto Ditabrak Mobil, Tim Sarif-Qalby Siap Tanggung Biaya Pengobatan
4
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Pamungkas Pilwalkot Makassar Jelang Pencoblosan: MULIA 41,9%, INIMI 25,1%, SEHATI 21,1%
2
Tanggapi Hasil Survei LSI, Pegiat Data Ragukan Sehati Bisa Salip Mulia Jelang Pencoblosan
3
Warga Jeneponto Ditabrak Mobil, Tim Sarif-Qalby Siap Tanggung Biaya Pengobatan
4
Sarif-Qalby Gelar Kampanye Akbar, 93 Ribu Massa Tumpah Ruah di Lapangan Pastur
5
Bawaslu Soppeng Ingatkan KPU dan Paslon untuk Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada