Pengembangan Industri Perbankan Syariah Terus Didorong

JAKARTA - Perkembangan perbankan syariah terus mengalami kemajuan hingga saat ini. Agar industri ini terus berkembang pesat, maka para pemangku kepentingan perlu melakukan langkah-langkah strategis.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin dalam acara Silaturahmi Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). Strategi yang diteraopkan yakni pertama, meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah. Sebab, kualitas tata kelola dan manajemen risiko untuk membangun ketahanan industri perbankan syariah nasional merupakan hal yang perlu diprioritaskan.

“Kembangkan inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang menonjolkan keunikan dan diferensiasi, sehingga masyarakat merasakan manfaat dan keunggulannya. Jajaki peluang konsolidasi antarunit usaha syariah untuk penguatan daya saing dan kontribusi yang lebih signifikan,” tegas dia pada acara yang digelar di Gedung Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI) The Tower, Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan, Senin (13/05/2024).

Baca Juga: Bank Mandiri Catat Realisasi Kredit Tembus Rp1.435 Triliun di Kuartal I 2024

Kedua, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah. SDM dan teknologi, kata Wapres, adalah sebagian prasyarat mutlak bagi penguatan industri perbankan syariah. Untuk itu, implementasi digitalisasi dalam proses bisnis perlu dipercepat dan perkembangan teknologi harus terus adaptif.

“Peningkatan kapasitas dan kualitas mesti mencakup semua level SDM, mulai dari teknis dan operasional, manajerial, hingga pengawas perbankan syariah,” imbaunya.

Ketiga, meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Peningkatan akses pembiayaan syariah bagi UMKM, sebut Wapres, mampu mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, caranya dengan mengembangkan inovasi produk dan layanan syariah sesuai karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM.

“Tingkatkan peran dan kontribusi pembiayaan proyek berkelanjutan, antara lain dengan skema KPBU Syariah,” pinta Wapres.

Terakhir, memperkuat sinergi dan kolaborasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Sebab menurutnya, perbankan syariah dapat menjadi penggerak sinergi dan kolaborasi aktif di sektor industri halal dan keuangan sosial syariah.

“Dukung implementasi pengembangan perbankan syariah nasional, sesuai dengan panduan peta jalan yang disediakan lembaga otoritas keuangan. Selain itu, dibutuhkan strategi komunikasi publik yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan guna mempercepat peningkatan literasi maupun inklusi,” imbuhnya.

Baca Juga: OJK Terbitkan POJK 5/2024 untuk Antisipasi Permasalahan Bank

Lebih jauh Wapres menekankan, keberhasilan industri perbankan syariah tidak lepan dipengaruhi faktor kepemimpinan.

Wapres pun mengimbau para pemimpin di sektor tersebut untuk berpegang pada prinsip tata kelola, kehati-hatian, inklusif, keadilan, dan keberlanjutan, serta mengaplikasikannya pada seluruh lini proses bisnis yang dijalankan.

“Terus perkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah, otoritas, dan mitra-mitra strategis lainnya. Mari lanjutkan kinerja dan kerja sama yang baik demi memajukan ekonomi dan keuangan syariah nasional,” imbaunya.

Ketua Umum Perkumpulan Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi menyampaikan, saat ini Industri perbankan syariah secara nasional telah menunjukkan pertumbuhan positif. Pada posisi Februari 2024, aset dan pembiayaan Perbankan Syariah tumbuh double digit secara tahunan, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan nasional.

“Pertumbuhan ini berdampak pada peningkatan market share aset perbankan syariah menjadi 7,33%; DPK meningkat ke level 7,87%; untuk pembiayaan, sangat menggembirakan, menjadi 8,11% pada periode yang sama. Sementara itu, potensi industri halal di Indonesia juga masih sangat besar, mencapai Rp4.253 Triliun,” paparnya.

Hadir mendampingi Wapres pada acara ini, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Ahrjono W.S., Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Stafsus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma, serta Asisten Stafsus Wapres Sholahudin Al Aiyubi.