OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Terjaga Stabil
Senin, 10 Jun 2024 19:59
Tangkapan layar dari pelaksanaan RDKB OJK untuk periode Mei 2024, dimana disebutkan sektor jasa keuangan masih terjaga stabil. Foto/Dok OJK
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sektor jasa keuangan masih terjaga stabil. Hal tersebut didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian global akibat masih tingginya tensi geopolitik, potensi meluasnya perang dagang, serta kinerja perekonomian global yang masih di bawah ekspektasi.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Aman Santosa, dalam siaran pers menyatakan tensi perang dagang kembali meningkat akibat kenaikan tarif Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Amerika Latin terhadap produk Tiongkok, baik produk green technology maupun besi-baja.
Pengenaan tarif ini berisiko memperluas perang dagang mengingat Tiongkok adalah mitra dagang utama dan salah satu investor terbesar di Kawasan Amerika Latin.
"Di AS, tekanan inflasi kembali mereda di tengah moderasi pasar tenaga kerja dan kinerja sektor riil. Hal ini mendorong meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pasar kembali berekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali di akhir tahun 2024," kata Aman, dalam siaran pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK periode Mei 2024.
Sementara itu, otoritas moneter di Eropa diekspektasikan akan lebih akomodatif untuk mendorong perekonomian yang lemah di tengah tingkat inflasi yang terus mereda. Pasar mengekspektasikan penurunan suku bunga pada Juni dan tiga kali pemotongan di 2024.
Di Tiongkok, menyikapi indikasi masih lemahnya kinerja perekonomian, Pemerintah menerbitkan insentif fiskal yang cukup agresif yang dibiayai oleh penerbitan special long-term bond sebesar CNY 1 triliun (sekitar USD138 miliar), penerbitan ke-4 sepanjang sejarah setelah diterbitkan pada 1998 (Asian Financial Crisis), 2008 (Global Financial Crisis), dan 2020 (pandemi).
Bank sentral juga akomodatif dengan menyuntikkan likuiditas ke sistem keuangan dan peluncuran beberapa kebijakan untuk mendorong pembiayaan di sektor properti. Sejalan dengan Tiongkok, Pemerintah dan Bank Sentral India juga melakukan buyback surat utang jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan likuiditas di pasar dan menurunkan yield.
Di perekonomian domestik, Aman menyebut pertumbuhan ekonomi di Q1 2024 lebih tinggi dari ekspektasi pasar didorong oleh pengeluaran pemerintah dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sejalan dengan periode Pemilu, kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran THR PNS/Pensiunan, serta periode Ramadhan/lebaran.
"Namun demikian, indikator perekonomian di awal Q2 2024 menunjukkan moderasi pertumbuhan khususnya data-data terkait permintaan masyarakat dan kinerja sektor yang terkait komoditas," pungkasnya.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Aman Santosa, dalam siaran pers menyatakan tensi perang dagang kembali meningkat akibat kenaikan tarif Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Amerika Latin terhadap produk Tiongkok, baik produk green technology maupun besi-baja.
Pengenaan tarif ini berisiko memperluas perang dagang mengingat Tiongkok adalah mitra dagang utama dan salah satu investor terbesar di Kawasan Amerika Latin.
"Di AS, tekanan inflasi kembali mereda di tengah moderasi pasar tenaga kerja dan kinerja sektor riil. Hal ini mendorong meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pasar kembali berekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali di akhir tahun 2024," kata Aman, dalam siaran pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK periode Mei 2024.
Sementara itu, otoritas moneter di Eropa diekspektasikan akan lebih akomodatif untuk mendorong perekonomian yang lemah di tengah tingkat inflasi yang terus mereda. Pasar mengekspektasikan penurunan suku bunga pada Juni dan tiga kali pemotongan di 2024.
Di Tiongkok, menyikapi indikasi masih lemahnya kinerja perekonomian, Pemerintah menerbitkan insentif fiskal yang cukup agresif yang dibiayai oleh penerbitan special long-term bond sebesar CNY 1 triliun (sekitar USD138 miliar), penerbitan ke-4 sepanjang sejarah setelah diterbitkan pada 1998 (Asian Financial Crisis), 2008 (Global Financial Crisis), dan 2020 (pandemi).
Bank sentral juga akomodatif dengan menyuntikkan likuiditas ke sistem keuangan dan peluncuran beberapa kebijakan untuk mendorong pembiayaan di sektor properti. Sejalan dengan Tiongkok, Pemerintah dan Bank Sentral India juga melakukan buyback surat utang jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan likuiditas di pasar dan menurunkan yield.
Di perekonomian domestik, Aman menyebut pertumbuhan ekonomi di Q1 2024 lebih tinggi dari ekspektasi pasar didorong oleh pengeluaran pemerintah dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sejalan dengan periode Pemilu, kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran THR PNS/Pensiunan, serta periode Ramadhan/lebaran.
"Namun demikian, indikator perekonomian di awal Q2 2024 menunjukkan moderasi pertumbuhan khususnya data-data terkait permintaan masyarakat dan kinerja sektor yang terkait komoditas," pungkasnya.
(TRI)
Berita Terkait
Ekbis
Easycash Dukung OJK Perangi Pinjol Ilegal dan Perluas Inklusi Keuangan
Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo Djatmiko, menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Jum'at, 22 Nov 2024 22:05
Ekbis
OJK Dorong Mahasiswa Pahami Keuangan, Asuransi, dan Dana Pensiun
OJK menggelar kegiatan OJK Mengajar dengan tema “Generasi Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas” di Auditorium Baruga Andi Pangerang Pettarani, Unhas.
Jum'at, 22 Nov 2024 13:31
Ekbis
OJK Dorong Literasi Keuangan Mahasiswa Unhas Menuju Indonesia Emas
Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, mengapresiasi kolaborasi antara OJK dan Unhas dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa.
Kamis, 21 Nov 2024 23:43
Ekbis
OJK Luncurkan Ekosistem Keuangan Inklusif di Desa Wisata Kassi Jeneponto
Kantor OJK Provinsi Sulselbar bersama TPAKD Provinsi Kabupaten Jeneponto dan PT BPD Sulselbar, meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Wisata Kassi.
Selasa, 19 Nov 2024 13:29
Ekbis
Penyaluran KUR di Sulsel Capai Rp14,26 Triliun, Terbesar Sektor Pertanian
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat alias KUR di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp14,26 triliun.
Senin, 18 Nov 2024 10:53
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kekuatan Rakyat di Gowa Makin Sulit Dibendung ke Husniah-Darmawangsyah
2
Dinilai Sakiti Perasaan Masyarakat, Ridwan Sau Diboikot Tampil di Bantaeng
3
Paslon Aurama' Tutup Tahapan Kampanye dengan Zikir dan Do'a Bersama Ribuan Masyarakat
4
Bawaslu Maros Gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu
5
Chaidir Langsung Disibukkan Berbagai Agenda sebagai Bupati Maros Usai Cuti Pilkada
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kekuatan Rakyat di Gowa Makin Sulit Dibendung ke Husniah-Darmawangsyah
2
Dinilai Sakiti Perasaan Masyarakat, Ridwan Sau Diboikot Tampil di Bantaeng
3
Paslon Aurama' Tutup Tahapan Kampanye dengan Zikir dan Do'a Bersama Ribuan Masyarakat
4
Bawaslu Maros Gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu
5
Chaidir Langsung Disibukkan Berbagai Agenda sebagai Bupati Maros Usai Cuti Pilkada