Di Debat Pamungkas, Seto-Rezki Targetkan 24 Persen RTH untuk Makassar Lebih Sejuk
Rabu, 13 Nov 2024 14:46

Pasangan calon nomor urut 2, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan jumlah RTH di Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 2, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Makassar.
Hal tersebut disampaikan duet akronim SEHATI ini dalam menjawab pertanyaan panelis pada segmen pendalaman visi dan misi di Debat Kedua Pilwalkot Makassar yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Rabu (13/11/2024).
Menurut Seto, RTH di Makassar yang saat ini sebesar 9 persen, masih jauh dari target ideal yang ditetapkan pemerintah, yaitu 30 persen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Dari data yang ada, kota Makassar hanya memiliki kurang dari 9 persen RTH. Di masa kepemimpinan kami, insyaallah kami menargetkan 24 persen RTH di Makassar hingga akhir masa jabatan,” ucap Seto.
Untuk mencapai target tersebut, pasangan SEHATI memiliki sejumlah strategi inovatif yang mencakup pemanfaatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasus) yang saat ini belum maksimal di berbagai wilayah kota. Seto menyoroti kawasan perumahan di Biringkanaya dan Tamalanrea sebagai wilayah potensial yang masih memiliki ruang untuk pengembangan RTH.
“Makassar penuh dengan perumahan, dimana developernya telah menyerahkan fasum-fasosnya kepada pemerintah kota. Sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan maksimal, kita bisa membangun RTH di fasum fasos yang ada di perumahan di Kota Makassar,” papar Seto.
Selain itu, Seto-Rezki juga berencana untuk mengoptimalkan RTH di gedung-gedung besar seperti mal dan apartemen yang saat ini belum memenuhi RTH. Mereka akan mewajibkan gedung-gedung tersebut untuk mengembangkan area hijau di bagian rooftop sebagai bentuk kompensasi RTH.
“Kami akan meminta gedung-gedung besar memanfaatkan rooftop mereka sebagai RTH sehingga bisa menambah kontribusi ruang hijau bagi kota,” jelas Seto.
Bagi bangunan baru, pasangan SEHATI berjanji akan menegakkan persyaratan wajib 30 persen RTH sebagai syarat. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di Makassar.
Lebih jauh, pasangan SEHATI juga melihat pentingnya menanam hutan mangrove di sepanjang pesisir sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah lingkungan. Menurutnya, mangrove tidak hanya akan menambah RTH, tetapi juga berperan dalam melindungi pesisir dari abrasi serta memperbaiki kualitas udara di wilayah pesisir.
“Kami berharap Makassar akan menjadi kota yang lebih hijau, sehat, dan nyaman untuk seluruh warganya. Komitmen kami dalam mewujudkan 30 persen RTH ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadirkan lingkungan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi Makassar,” pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan duet akronim SEHATI ini dalam menjawab pertanyaan panelis pada segmen pendalaman visi dan misi di Debat Kedua Pilwalkot Makassar yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Rabu (13/11/2024).
Menurut Seto, RTH di Makassar yang saat ini sebesar 9 persen, masih jauh dari target ideal yang ditetapkan pemerintah, yaitu 30 persen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Dari data yang ada, kota Makassar hanya memiliki kurang dari 9 persen RTH. Di masa kepemimpinan kami, insyaallah kami menargetkan 24 persen RTH di Makassar hingga akhir masa jabatan,” ucap Seto.
Untuk mencapai target tersebut, pasangan SEHATI memiliki sejumlah strategi inovatif yang mencakup pemanfaatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasus) yang saat ini belum maksimal di berbagai wilayah kota. Seto menyoroti kawasan perumahan di Biringkanaya dan Tamalanrea sebagai wilayah potensial yang masih memiliki ruang untuk pengembangan RTH.
“Makassar penuh dengan perumahan, dimana developernya telah menyerahkan fasum-fasosnya kepada pemerintah kota. Sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan maksimal, kita bisa membangun RTH di fasum fasos yang ada di perumahan di Kota Makassar,” papar Seto.
Selain itu, Seto-Rezki juga berencana untuk mengoptimalkan RTH di gedung-gedung besar seperti mal dan apartemen yang saat ini belum memenuhi RTH. Mereka akan mewajibkan gedung-gedung tersebut untuk mengembangkan area hijau di bagian rooftop sebagai bentuk kompensasi RTH.
“Kami akan meminta gedung-gedung besar memanfaatkan rooftop mereka sebagai RTH sehingga bisa menambah kontribusi ruang hijau bagi kota,” jelas Seto.
Bagi bangunan baru, pasangan SEHATI berjanji akan menegakkan persyaratan wajib 30 persen RTH sebagai syarat. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di Makassar.
Lebih jauh, pasangan SEHATI juga melihat pentingnya menanam hutan mangrove di sepanjang pesisir sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah lingkungan. Menurutnya, mangrove tidak hanya akan menambah RTH, tetapi juga berperan dalam melindungi pesisir dari abrasi serta memperbaiki kualitas udara di wilayah pesisir.
“Kami berharap Makassar akan menjadi kota yang lebih hijau, sehat, dan nyaman untuk seluruh warganya. Komitmen kami dalam mewujudkan 30 persen RTH ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadirkan lingkungan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi Makassar,” pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
KPU Aktivasi Kembali PPK dan PPS untuk PSU Pilwalkot Palopo
KPU Palopo sedang menggodok perekrutan badan Adhoc untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Jajaran PPK dan PPS sedang diaktivasi kembali.
Senin, 24 Mar 2025 03:52

Sulsel
DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Kabupaten Barru yakni Abdul Syafah B, Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (13/03/2025).
Kamis, 13 Mar 2025 19:16

News
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan KPU tidak professional dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Senin, 10 Mar 2025 22:56

Sulsel
KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Kamis, 06 Mar 2025 14:12

Sulsel
Tolak Gugatan Sarif-Qalby, MK Legitimasi Putusan KPU Jeneponto yang Tolak PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Jeneponto Tahun 2024 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby
Senin, 24 Feb 2025 13:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
2

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
3

Warga Diaspora Antusias Hadiri PSBM dan Mubes KKSS
4

Gubernur Sulsel Sambut Kedatangan Menteri Pertahanan
5

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
2

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
3

Warga Diaspora Antusias Hadiri PSBM dan Mubes KKSS
4

Gubernur Sulsel Sambut Kedatangan Menteri Pertahanan
5

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat