Inisiatif Walkot Munafri Gandeng OJK Bahas Rencana Aktivasi Kembali BPR Kota Makassar
Senin, 10 Mar 2025 19:40
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menggelar pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 di Kantor OJK, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (10/3/2025). Foto: Humas Pemkot Makassar
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 di Kantor OJK, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (10/3/2025).
Pertemuan ini membahas rencana aktivasi kembali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar yang sebelumnya mengalami kendala operasional.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri menyampaikan bahwa Pemkot Makassar ingin mengkaji potensi BPR yang dimiliki.
"Tujuan kunjungan ke OJK karena kita ingin berkoordinasi menanyakan potensi BPR yang kita miliki. Apakah potensi ini masih bisa tumbuh atau seperti apa?" ujarnya.
Lanjutnya, berdasarkan hasil diskusi, diketahui bahwa BPR Kota Makassar masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi agar bank ini dapat kembali beroperasi dengan optimal.
Munafri juga menekankan bahwa Pemkot Makassar membutuhkan pendampingan dari OJK dalam proses reaktivasi BPR ini. Menurutnya, bimbingan dari OJK sangat penting agar bank tersebut bisa kembali berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami menyampaikan kepada teman-teman di OJK, kalau kami itu sangat butuh pendampingan untuk kembali mengaktifasi BPR ini. Mudah-mudahan teman-teman dari OJK bisa membimbing sehingga Makassar kembali punya bank perkreditan rakyat," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu tujuan utama dari pengaktifan kembali BPR adalah untuk memberikan kemudahan fasilitas keuangan bagi para pelaku usaha, khususnya yang berada di bawah naungan Pemkot Makassar.
"Hal ini Pemkot Makassar juga ingin menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan terjamin bagi masyarakat," jelasnya.
Munafri menegaskan keberadaan BPR bisa membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal.
"Dengan adanya BPR, kita ingin merespons dengan menghilangkan yang namanya pinjaman-pinjaman online. Sehingga ini lebih terjamin, lebih aman, karena tahu bahwa ini ada lembaga keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyambut baik inisiatif dari Pemkot Makassar untuk menghidupkan kembali BPR Kota Makassar.
Ia menilai langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
"Sebagai pemegang saham dari BPR Kota Makassar, memang kami mengharapkan ada visi dan misi yang jelas tentang apa yang akan dikembangkan ke depan bagi kesejahteraan masyarakat Makassar," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan OJK siap bekerja sama dengan Pemkot Makassar untuk mempersiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam mengaktifkan kembali BPR. Termasuk di dalamnya adalah tambahan tenaga, sistem, dan regulasi yang diperlukan agar bank ini bisa beroperasi dengan baik.
Selain itu, katanya, OJK juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, terkait literasi keuangan agar masyarakat tidak terjerumus dalam pinjaman online ilegal.
"Kami juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada konsumen mengenai bahaya dari pinjol, judol, dan sebagainya, supaya masyarakat Kota Makassar tidak terjebak dalam hal tersebut," pungkasnya.
Pertemuan ini membahas rencana aktivasi kembali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar yang sebelumnya mengalami kendala operasional.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri menyampaikan bahwa Pemkot Makassar ingin mengkaji potensi BPR yang dimiliki.
"Tujuan kunjungan ke OJK karena kita ingin berkoordinasi menanyakan potensi BPR yang kita miliki. Apakah potensi ini masih bisa tumbuh atau seperti apa?" ujarnya.
Lanjutnya, berdasarkan hasil diskusi, diketahui bahwa BPR Kota Makassar masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi agar bank ini dapat kembali beroperasi dengan optimal.
Munafri juga menekankan bahwa Pemkot Makassar membutuhkan pendampingan dari OJK dalam proses reaktivasi BPR ini. Menurutnya, bimbingan dari OJK sangat penting agar bank tersebut bisa kembali berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami menyampaikan kepada teman-teman di OJK, kalau kami itu sangat butuh pendampingan untuk kembali mengaktifasi BPR ini. Mudah-mudahan teman-teman dari OJK bisa membimbing sehingga Makassar kembali punya bank perkreditan rakyat," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu tujuan utama dari pengaktifan kembali BPR adalah untuk memberikan kemudahan fasilitas keuangan bagi para pelaku usaha, khususnya yang berada di bawah naungan Pemkot Makassar.
"Hal ini Pemkot Makassar juga ingin menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan terjamin bagi masyarakat," jelasnya.
Munafri menegaskan keberadaan BPR bisa membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal.
"Dengan adanya BPR, kita ingin merespons dengan menghilangkan yang namanya pinjaman-pinjaman online. Sehingga ini lebih terjamin, lebih aman, karena tahu bahwa ini ada lembaga keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyambut baik inisiatif dari Pemkot Makassar untuk menghidupkan kembali BPR Kota Makassar.
Ia menilai langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
"Sebagai pemegang saham dari BPR Kota Makassar, memang kami mengharapkan ada visi dan misi yang jelas tentang apa yang akan dikembangkan ke depan bagi kesejahteraan masyarakat Makassar," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan OJK siap bekerja sama dengan Pemkot Makassar untuk mempersiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam mengaktifkan kembali BPR. Termasuk di dalamnya adalah tambahan tenaga, sistem, dan regulasi yang diperlukan agar bank ini bisa beroperasi dengan baik.
Selain itu, katanya, OJK juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, terkait literasi keuangan agar masyarakat tidak terjerumus dalam pinjaman online ilegal.
"Kami juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada konsumen mengenai bahaya dari pinjol, judol, dan sebagainya, supaya masyarakat Kota Makassar tidak terjebak dalam hal tersebut," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Makassar City
Mulai 2026, Pemkot Makassar Wajibkan Pengembang Serahkan PSU di Awal
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal menerapkan akan mengubah kebijakan tata kelola pengembang, dengan mewajibkan penyerahan PSU di awal proses pembangunan.
Selasa, 20 Jan 2026 08:07
Sulsel
Wali Kota Appi Tegaskan Masjid Harus Legal, Bersih dan Berfungsi Sosial
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya pengelolaan masjid yang profesional, memiliki legalitas wakaf yang jelas, menjaga kebersihan, serta berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial
Senin, 19 Jan 2026 08:52
Makassar City
Pemkot Makassar Mulai Tahap Pembebasan Lahan Jembatan Baru Barombong
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai merealisasikan langkah pembangunan jembatan kembar Barombong di ruas (sisi kanan) jembatan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate.
Sabtu, 17 Jan 2026 15:29
News
Pemkot Makassar Tegaskan Pengakhiran PKS Pusat Niaga Daya Harus Bebas Risiko Hukum
Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen untuk segera menuntaskan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Kalla Inti Karsa (KIK) terkait pengelolaan Pusat Niaga Daya.
Jum'at, 16 Jan 2026 15:31
Makassar City
Amankan Kota dan Aset, Pemkot Makassar Perkuat Kolaborasi dengan Polda Sulsel
Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sinergi lintas institusi guna menjaga stabilitas keamanan dan mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan.
Kamis, 15 Jan 2026 07:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Telan Rp26 M, Proyek Jaringan Air Baku Karalloe Tahap II Tuai Kritik Publik
2
Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500, Basarnas Terapkan Metode Estafet Paket
3
Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membangun Ekosistem Kampus Islami
4
PDAM Jeneponto Tak Dilibatkan di Proyek Air Baku Karalloe Rp25 Miliar
5
Di Antara Kabut dan Jurang: Cerita 30 Jam Tim SAR Evakuasi Korban ATR
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Telan Rp26 M, Proyek Jaringan Air Baku Karalloe Tahap II Tuai Kritik Publik
2
Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500, Basarnas Terapkan Metode Estafet Paket
3
Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membangun Ekosistem Kampus Islami
4
PDAM Jeneponto Tak Dilibatkan di Proyek Air Baku Karalloe Rp25 Miliar
5
Di Antara Kabut dan Jurang: Cerita 30 Jam Tim SAR Evakuasi Korban ATR