DPRD Ingin DP2 Makassar Juga Awasi Penyembelihan Hewan Kurban
Selasa, 27 Mei 2025 19:00
Suasana peternakan milik Haji Pacong yang terletak di Jalan Poros Bantimurung, Desa Allatengae. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAKASSAR - Hari Raya Iduladha 2025 tinggal menghitung hari. Anggota DPRD Kota Makassar mengingatkan pemerintah agar memperketat pengawasan hewan kurban.
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail mengungkapkan, pihaknya akan mengawasi persiapan penyembelihan hewan kurban sesuai standar syariat Islam
"Saya selaku Ketua Komisi B dengan fungsinya sebagai pengawasan, otomatis kan mengawasi semua lewat mitra mitra kami, salah satunya Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar," ujarnya kepada awak media, Selasa (27/5/2025).
Ismail meminta, organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait benar-benar memperhatikan kondisi hewan kurban yang akan disembelih. Tidak hanya sebelum, namun juga saat hewan itu disembelih.
"Tugasnya ini, begitu sapi masuk di Makassar, dia diperiksa lewat dinas itu, kemudian pemotongannya juga itu diawasi oleh DP2 di Antang, di rumah pemotongan hewan," tuturnya saat dikonfirmasi.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar itu mengungkapkan, DPRD Kota Makassar telah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas DP2 agar hewan kurban yang masuk di Kota Makassar diawasi dengan baik, terutama kebersihan dan kesehatannya.
"Jadi saya kira tidak ada masalah saya juga sudah koordinasi juga dengan DP2 supaya betul-betul diawasi hewan-hewan kkurban yang masuk di Kota Makassar. Saya berharap agar penyaluran hewan kurban nantinya bisa menyasar masyarakat yang tidak mampu dan yang membutuhkan," ungkap Ismail.
Sementara, Kepala Dinas DP2 Kota Makassar, Evy Aprialti membeberkan telah melakukan pemeriksaan lalu lintas hewan ternak di beberapa titik lokasi. Kata dia, hal itu dilaksanakan untuk mencegah masuknya hewan qurban di Kota Makassar yang tidak melawati survey pengantar dari daerah lain.
"Kita ini mulai kemarin malam itu sudah melakukan kegiatan pemeriksaan lalu lintas hewan ternak yang masuk di Kota Makassar, kita sudah lakukan di titik perbatasan yakni di Biringkanaya, Tamalate, Manggala, Tamangapa, dan termasuk Maros dan Gowa juga. Pengecekan itu kita sudah lakukan untuk mencegah banyaknya hewan ternak masuk yang tidak disurvei pengantar dari kabupaten/kota tempat asalnya," bebernya kepada wartawan.
Evy Aprialti menyatakan, selama kegiatan pemeriksaan hewan kurban, Dinas DP2 Kota Makassar akan melibatkan sebanyak 100 mahasiswa Ilmu Kedokteran Hewan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Sulsel dan dokter hewan di DP2.
"Nantinya kami akan terbagi tim untuk pemeriksaan hewan berbagai kecamatan yang mempunyai tempat ternak hewan kurban," tutup Evi.
Evy mengatakan, hari ini pihaknya akan melakukan sosialisasi pada para para penyembelih hewan yang berada di BUMN, kantor, pemerintahan swasta maupun masjid dan masyarakat umum. Dan di tanggal 31 Mei 2025 ke depan, DP2 kembali menggelar peninjauan pemeriksaan hewan yang masuk dan akan disembelih dalam waktu dekat ini.
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail mengungkapkan, pihaknya akan mengawasi persiapan penyembelihan hewan kurban sesuai standar syariat Islam
"Saya selaku Ketua Komisi B dengan fungsinya sebagai pengawasan, otomatis kan mengawasi semua lewat mitra mitra kami, salah satunya Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar," ujarnya kepada awak media, Selasa (27/5/2025).
Ismail meminta, organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait benar-benar memperhatikan kondisi hewan kurban yang akan disembelih. Tidak hanya sebelum, namun juga saat hewan itu disembelih.
"Tugasnya ini, begitu sapi masuk di Makassar, dia diperiksa lewat dinas itu, kemudian pemotongannya juga itu diawasi oleh DP2 di Antang, di rumah pemotongan hewan," tuturnya saat dikonfirmasi.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar itu mengungkapkan, DPRD Kota Makassar telah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas DP2 agar hewan kurban yang masuk di Kota Makassar diawasi dengan baik, terutama kebersihan dan kesehatannya.
"Jadi saya kira tidak ada masalah saya juga sudah koordinasi juga dengan DP2 supaya betul-betul diawasi hewan-hewan kkurban yang masuk di Kota Makassar. Saya berharap agar penyaluran hewan kurban nantinya bisa menyasar masyarakat yang tidak mampu dan yang membutuhkan," ungkap Ismail.
Sementara, Kepala Dinas DP2 Kota Makassar, Evy Aprialti membeberkan telah melakukan pemeriksaan lalu lintas hewan ternak di beberapa titik lokasi. Kata dia, hal itu dilaksanakan untuk mencegah masuknya hewan qurban di Kota Makassar yang tidak melawati survey pengantar dari daerah lain.
"Kita ini mulai kemarin malam itu sudah melakukan kegiatan pemeriksaan lalu lintas hewan ternak yang masuk di Kota Makassar, kita sudah lakukan di titik perbatasan yakni di Biringkanaya, Tamalate, Manggala, Tamangapa, dan termasuk Maros dan Gowa juga. Pengecekan itu kita sudah lakukan untuk mencegah banyaknya hewan ternak masuk yang tidak disurvei pengantar dari kabupaten/kota tempat asalnya," bebernya kepada wartawan.
Evy Aprialti menyatakan, selama kegiatan pemeriksaan hewan kurban, Dinas DP2 Kota Makassar akan melibatkan sebanyak 100 mahasiswa Ilmu Kedokteran Hewan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Sulsel dan dokter hewan di DP2.
"Nantinya kami akan terbagi tim untuk pemeriksaan hewan berbagai kecamatan yang mempunyai tempat ternak hewan kurban," tutup Evi.
Evy mengatakan, hari ini pihaknya akan melakukan sosialisasi pada para para penyembelih hewan yang berada di BUMN, kantor, pemerintahan swasta maupun masjid dan masyarakat umum. Dan di tanggal 31 Mei 2025 ke depan, DP2 kembali menggelar peninjauan pemeriksaan hewan yang masuk dan akan disembelih dalam waktu dekat ini.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Makassar City
Ranperda Pengendalian Ruang dan Bangunan Disetujui, DPRD Makassar Bentuk Pansus
DPRD Kota Makassar resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Sabtu, 13 Jun 2026 20:41
Makassar City
Wali Kota Makassar Tegaskan Ranperda Perhubungan Perkuat Tata Transportasi
Wali Kota Munafri Arifuddin menilai Kota Makassar membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur sistem transportasi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.
Jum'at, 12 Jun 2026 05:32
News
Legislator Makassar Imbau Pemerintah Antisipasi Dampak Naiknya Harga BBM
Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Makassar. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, meminta pemerintah kota mengantisipasi berbagai dampak.
Rabu, 10 Jun 2026 19:13
Makassar City
PKS Desak Pemkot Makassar Siapkan Solusi Bagi Siswa Tak Tertampung di SMP Negeri
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk lebih serius menangani persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya jenjang SMP.
Senin, 08 Jun 2026 16:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Atlet Makassar Raih Prestasi di Kejurnas Atletik 2026
3
Kalla Land & Property Hadirkan Oase Tanjung, Hunian Modern Berbasis Green Township
4
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
5
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Atlet Makassar Raih Prestasi di Kejurnas Atletik 2026
3
Kalla Land & Property Hadirkan Oase Tanjung, Hunian Modern Berbasis Green Township
4
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
5
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan