100 Hari Kerja, Pengamat Nilai Kebijakan dan Gebrakan Appi-Aliyah Tepat

MAKASSAR - Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham telah menjalani 100 kerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Dari perjalanan 100 kerja tersebut, pemerintahan Appi-Aliyah sudah melakukan beberapa perubahan, seperti perbaikan internal jajaran Pemkot Makassar hingga di bidang kesejahteraan masyarakat.

Pengamat politik Sulawesi Selatan, Prof. Firdaus Muhammad memberikan beberapa masukan terkait roda pemerintahan Appi-Aliyah, termasuk kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Catatan pertama saya itu yaitu harmonisasi antara Pak Appi dengan ibu Aliyah sejauh ini solid, itu modal penting. Kedua, Pak Appi menjaga soliditas nuansa baru di internal pemerintahan, menertibkan misalnya dari segi kepegawaian, ada beberapa unsur yang ditata ulang untuk diefisiensi," jelasnya kepada SINDO Makassar, baru-baru ini.

"Lalu menertibkan pegawai-pegawai di warkop di jam kerja, supaya lebih produktif. Sudah ada Sekda baru, kemudian paling mencolok itu di internal pemerintahan. Kalau belum terlihat apa yang menjadi agenda besar, tetapi modal baiknya adalah, beliau relatif diterima oleh masyarakat, tidak ada riak-riak. Mereka solid, di internal juga dibenahi. Ini awal yang baik," sambungnya.

Kemudian, Guru Besar Bidang Komunikasi dan Politik Islam itu juga menyoroti pengurangan pegawai di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

"Jadi ini memang berat dari sisi kemanusiaan, tetapi di sisi lain kita tidak ingin negara terbebani untuk hal-hal yang tidak terlalu efektif. Jadi mungkin ini perlu inovasi-inovasi menggunakan sistem yang tetap pelayanan maksimal kepada masyarakat tapi beban biaya negara bisa dikurangi," kata dia.

Di sisi lain, Prof Firdaus memandang perbedaan gaya kepemimpinan antara Moh Ramdhan Pomanto dan Munafri Arifuddin. Kata dia, keduanya memiliki perbedaan karakter yang mencolok dalam menakhodai Kota Makassar.

"Pak Appi ini memang berbeda gayanya dengan Pak Danny yang sangat inovatif. (Appi) berbasis memperbaiki kondisi. Kalau Pak Danny, lebih ke inovasi, misalnya bikin kantornya di rumahnya. Rumah pribadi menjadi Rujab, lalu misalnya juga melakukan inovasi F8 atau segala macam. Kalau Pak Appi lebih realistis terhadap kondisi riil di pemerintahan dan kebutuhan masyarakat," ungkapnya saat dihubungi.

Pria kelahiran Wajo ini mengapresiasi langkah kinerja Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar dalam penerapan sistem aturan parkir di bawah komando Adi Rasyid Ali (ARA).

"PD Parkir ini bagi saya itu sebuah prestasi, apalagi Pak ARA yang dari legislatif, kemudian masuk di eksekutif, membantu menjalankan pemerintahan di PD Parkir. Potensi dana ada di situ, kemudian keluhan masyarakat kita itu ada di parkir. Kalau parkir sudah dibenahi, saya kira akan semakin dirasakan oleh masyarakat kinerja dari pemerintahan Appi," tuturnya.

Dosen UIN Alauddin Makassar ini pun menilai bahwa program 100 hari kerja Appi-Aliyah sudah memiliki tanda-tanda baik, seperti soliditas internal pemerintahan, pembenahan ASN, pembenahan PD Parkir hingga PDAM, pelantikan Sekda Definitif, dan dinas-dinas yang lain. Sehingga bisa menjadi modal awal untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk 5 tahun ke depan.

"Harus disinergikan dan disosiasikan ke masyarakat programnya, lalu manfaatnya dan dampak yang diakibatkan dari program itu. Secara keseluruhan harus memberi pertimbangan-pertimbangan untuk jangka panjang. Jadi kita bisa belajar misalnya dari Pak Ilham (IAS) ada beberapa terobosannya yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekarang," bebernya.

Alumnus UIN Raden Intan Lampung ini mengemukakan, jikalau pemerintahan Appi-Aliyah telah menyelesaikan persoalan kemacetan dan masalah banjir, maka Pemkot Makassar juga merekognisi pelayanan ke masyarakat secara langsung di kantor-kantor pemerintahan ke depannya.

"Harus mengidentifikasi apa persoalan serius di masyarakat, misalnya kemacetan, parkir, banjir, dan PDAM. Bagi saya untuk di PDAM itu sudah bagus karena masih banyak orang yang bermasalah airnya. Berikutnya harus diperkuat di sektor keamanan, jadi harus ada kesigapan potensi-potensi terjadinya perkelahian karena itu sangat mengganggu, Makassar ini harus aman," usul Prof. Firdaus.

Dosen Komunikasi Politik Islam itu memberikan tanggapannya perihal keamanan di Kota Makassar. Ia mengatakan, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak terkait. Sehingga masyarakat dan tamu dari luar kota bisa merasa nyaman dari tindakan kriminalitas seperti begal dan sebagainya.

"Misalnya penertiban pasar kaget yang mengganggu lalu lintas, tetapi jangan juga dimatikan, karena itu salah satu sumber ekonomi untuk menghidupi masyarakat tapi jangan sampai ada hal-hal yang terganggu. Jadi intinya melanjutkan hal-hal yang positif dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," ucapnya saat dikonfirmasi.

Prof. Firdaus Muhammad menambahkan sektor kesejahteraan masyarakat dan merespons positif program tersebut. Ia memberikan pernyataan bahwa Kota Makassar termasuk kategori tertata dengan baik, karena sudah memiliki ruang publik, seperti car free day.

"Kita lihat kalau ada car free day, bahagia sekali masyarakat. Jadi semuanya sudah tersedia, tinggal bagaimana hadir untuk melayani masyarakat. Karena kalau jalannya sudah baik, tidak banjir, dan sudah aman, masyarakat bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi masyarakat hanya dilayani fasilitas-fasilitas, selebihnya masyarakat bisa berkarya, berkinerja, menghidupi dirinya, dan pastinya mereka berkontribusi untuk membangun kota ini. Jadi roda-roda perekonomian berjalan," akunya.

Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengusulkan agar tidak terjadi pertikaian di internal pemerintahan kota, serta tetap menjaga hubungan yang baik dengan legislatif di masa yang akan datang.

"Jangan ada konflik internal, seperti sedikit-sedikit pecat, dimutasi. Itu membuat tidak produktif, jangan juga ada masalah dengan DPR. Jadi tetap membangun komunikasi kemitraan dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berikut dengan internal di pemerintahan," pungkasnya.