PHK di PD Pasar Makassar Didukung Legislator: Tapi Harus Transparan

MAKASSAR - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Makassar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 50 karyawan. Ke depan, akan ada 200 pegawai yang diputus kontraknya.

PHK tersebut dikarenakan PD Pasar Kota Makassar selalu mengalami kerugian hingga ratusan juta. Maka dari itu, Plt Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Arif mengambil langkah tegas untuk memperbaiki keuangan perusahaan.

"Saat ini kami benahi dulu di internal, termasuk SDM, keuangan, digitalisasi, dan sebagainya. Kami pernah tiga bulan minus sampai Rp190 juta, tetapi sekarang sudah bisa kejar balik bahkan dapat surplus Rp435 juta," ujarnya kepada wartawan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Hartono mengatakan bahwa pemutusan kontrak pegawai dilakukan untuk kepentingan perbaikan kinerja perusahaan.

"Kenapa ada keputusan? Karena dianggap pegawai berlebih. Kita dukung, tetapi proses keputusan hubungan kerja itu siapa yang boleh diputus, siapa yang boleh lanjut itu harus dilakukan secara transparan, secara profesional sebagai sebuah perusahaan profesional," ujarnya.

Kata dia, pemutusan kontrak pegawai harus dilakukan secara transparan dan kualifikasi yang jelas, tanpa memihak terhadap individu atau kelompok tertentu.

"Itu harus dilakukan, jangan sembarang copot, itu harus transparan dan harus dijelaskan bahwa kami memang hanya butuh pegawai sekian. Kualifikasinya sekian dan ini dan itu yang memenuhi, sehingga dilakukan pengutusan hubungan kerja," katanya saat dikonfirmasi wartawan.

Legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan, kebijakan tersebut tidak hanya sekadar pemecatan saja, tetapi bisa meningkatkan profit perusahaan di masa depan.

"Jadi yang menjadi ukuran kita ke depan dengan dilakukannya rasionalisasi pegawai ini adalah apakah kinerja perusahaan ini menjadi lebih baik? Yang peningkatan pendapatannya misalnya, profitnya misalnya, itu setara dengan efisiensi yang dilakukan dengan pengurangan pegawai," akunya.

"Adakah misalnya peningkatan profit PD Pasar itu separah dengan efisiensi yang dilakukan dengan pemerhentian sejumlah pegawai? Itu yang penting dilakukan dan diperhatikan oleh teman-teman di PD Pasar," sambungnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar itu akan mengawasi bahwa proses rasionalisasi pegawai di perusda-perusda dilakukan karena pertimbangan efisiensi, agar perusahaan untuk bisa bergerak lebih maksimal.

"Tentu nanti kita akan ukur seberapa besar kontribusi yang diberikan dengan dilakukannya pembendahan manajemen dengan efisiensi pegawai. Itu pasti akan menjadi atensi kami di DPRD, khususnya di Komisi B," tegasnya.

Hartono pun mendukung pemutusan kontrak pegawai kebijakan PD Pasar Kota Makassar, dengan catatan dalam rangka perbaikan manajemen organisasi melalui efisiensi dan rasionalisasi pegawai.

"Ada yang senang dan tidak senang, itu pasti. Apalagi ini kan hal-hal yang memang cukup sensitif. Akan tetapi, yang harus dipastikan oleh pihak manajemen adalah bahwa apa yang dilakukan ini itu nanti akan berimplikasi pada peningkatan kinerja dari perusahaan ini, dari PD Pasar ini," tuturnya.

Pria kelahiran Kabupaten Enrekang ini juga berharap dengan lahirnya kebijakan mampu memperbaiki pendapatan PD Parkit Kota Makassar di masa yang akan datang.

"Jangan sampai ada efisiensi, tetapi kondisi perusahaan begitu-begitu saja juga profitnya, pendapatannya. Misalnya kita berandai-andai, ternyata dengan mempekerjakan orang, sekian hasilnya, dikurangi orang, masih begitu juga hasilnya, mending kasih kerja banyak orang. Daripada kita sudah melakukan efisiensi karyawan ternyata kinerjanya begitu-begitu saja," tukasnya.

Alumnus Universitas Hasanuddin itu menambahkan bahwa akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada Juli mendatang untuk melihat progres di Perusda Kota Makassar.

"Kita tidak boleh juga terlalu dini menilai yang dilakukan teman-teman di perusahaan keseluruhan, tetapi nanti kita akan lihat apakah efisiensi yang dilakukan ini memang nanti berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan. Kalau tidak, untuk apa? Tentu kan secara keseluruhan kondisi perusahaan itu kita akan lihat satu tahun anggaran," pungkasnya.