Walkot Makassar Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2024, Realisasi Pendapatan 84%

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham memberikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (30/6/2025).

Pemerintah Kota Makassar mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4,20 triliun lebih, dengan tingkat capaian 84 persen dari target yang ditetapkan. Sementara belanja daerah terealisasi lebih dari Rp4,26 triliun, atau 80 persen lebih dari total anggaran.

Wali Kota Munafri menegaskan, pertanggungjawaban ini tidak hanya mencerminkan kinerja fiskal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi wujud komitmen terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam laporannya, Wali Kota Makassar menyampaikan secara rinci realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp1,60 triliun lebih dari target Rp2,16 triliun lebih (73,99%).

Realisasi Pendapatan Daerah 2024 menyentuh Rp4,20 triliun lebih atau 84,14% dari target Rp4,99 triliun lebih.

"Pajak Daerah Rp1,41 triliun (81,61%), Retribusi Daerah Rp55,57 miliar (57,48%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp26,62 miliar (30,17%). Lain-lain PAD yang sah Rp110,93 miliar (43,65%)," jelas Munafri dalam paparannya.

Kata dia, pendapatan transfer (dana perimbangan) terealisasi Rp2,56 triliun lebih dari target Rp2,78 triliun lebih (92,07%). Rinciannya, transfer pemerintah pusat Rp2,27 triliun lebih (101,52%)

Bagi Hasil Pajak Rp138,20 miliar (135,94%), Bagi Hasil Bukan Pajak Rp7,35 miliar (171,62%), Dana Alokasi Umum Rp1,63 triliun (100,99%), Dana Alokasi Khusus Rp496,65 miliar (95,85%), Transfer Pemerintah Provinsi Rp287,33 miliar (52,97%).

"Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi Rp34,06 miliar lebih, termasuk hibah sanitasi dan dana kapitasi JKN," tuturnya dalam laporan pertanggungjawaban Pemkot Makassar.

Mantan CEO PSM Makassar itu menuturkan bahwa secara kumulatif, pendapatan daerah mengalami peningkatan nominal dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan sinergitas eksekutif dan legislatif. Meski begitu, ia mengingatkan masih banyak tantangan dalam optimalisasi pendapatan ke depan.

"Saya berharap kerja keras, upaya, dan sinergi yang telah dibangun dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan," harap Munafri.

Alumnus Universitas Hasanuddin ini juga secara khusus meminta SKPD pengelola pendapatan lebih fokus, kreatif, dan inovatif dalam menggali potensi penerimaan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum.

Realisasi Belanja Daerah 2024 yang dianggarkan Rp5,29 triliun lebih, terealisasi Rp4,26 triliun lebih atau 80,67%.

Belanja Operasi Rp3,92 triliun lebih, terealisasi Rp3,52 triliun lebih (89,99%), Belanja Pegawai Rp1,49 triliun (91,97%), Belanja Barang Rp1,77 triliun (87,85%), Belanja Hibah Rp253,47 miliar (94,22%).

Belanja Bantuan Sosial yakni. Belanja Modal Rp1,36 triliun lebih, terealisasi Rp739,21 miliar (54,10%), Belanja Tidak Terduga Rp4,25 miliar, terealisasi Rp811 juta (19,09%).

"Serta belanja daerah digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur publik (jalan, jembatan, drainase), Rehabilitasi sekolah, puskesmas, gedung pemerintah. Pengadaan sarana pendukung pelayanan masyarakat," kata Appi.

Ketua DPD II Partai Golkar Makassar ini pun menyebut realisasi belanja diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi, mendukung produktivitas pelaku usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Munafri juga melaporkan, penerimaan Pembiayaan terealisasi Rp294,18 miliar (100%), bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2023. Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 tercatat Rp230,19 miliar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 turut dilengkapi laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Neraca Daerah, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

"Pada akhir 2024, aset Daerah tercatat Rp35,22 triliun lebih. Kewajiban Rp127,85 miliar, Ekuitas Rp35,09 triliun lebih," debutnya.

Dalam Laporan Operasional, pendapatan LO Rp6,25 triliun lebih, Beban LO Rp4,29 triliun lebih, Surplus LO Rp1,95 triliun lebih. Sedangkan dalam Laporan Arus Kas, terjadi penurunan saldo kas bersih menjadi Rp230,52 miliar.

Wali Kota menegaskan bahwa atas penyajian LKPD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Makassar kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar atas pengawasan dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024," tutup Munafri.