Wali Kota Munafri Terima Aspirasi Warga Terkait Pemilihan RT Serentak
Senin, 08 Des 2025 16:45
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menerima aspirasi masyarakat terkait hasil pemilihan Ketua RT serentak. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menerima langsung sejumlah masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi terkait hasil Pemilihan Rukun Tetangga (RT) di Kantor Balai Kota, Senin pagi.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan pemerintah, sekaligus menegaskan langkah cepat Pemkot dalam merespons dinamika pasca-pemungutan suara.
Munafri menuturkan bahwa seluruh rangkaian pemilihan RT telah dilaksanakan sesuai prosedur, jujur, adil, serta mengedepankan transparansi.
Karena itu, hasil yang muncul merupakan cerminan pilihan warga dan tidak bisa dicampuri oleh pihak mana pun.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota tidak mengintervensi hasil yang sudah ditetapkan panitia di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Menurutnya, menjaga kemurnian proses demokrasi adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi demi menciptakan kepercayaan publik dan ketertiban sosial di lingkungan warga.
Dalam dialog terbuka tersebut, Munafri menjelaskan bahwa pemilihan RT digelar bukan untuk menimbulkan perpecahan, tetapi justru untuk menghindari perselisihan di tengah masyarakat.
Sistem pemilihan, kata dia, dirancang agar proses penentuan pemimpin lingkungan benar-benar mencerminkan kehendak warga.
"Kenapa kita adakan pemilihan RT/RW serentak? Supaya tidak ada perselisihan, karena masyarakat menentukan sesuai hari nurani," jelas Munafri.
Ia menegaskan bahwa dalam setiap proses demokrasi, selalu ada pihak yang menang dan kalah. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari pemilihan yang memberikan kesempatan setara kepada masyarakat untuk memilih figur yang mereka percaya.
"Namanya pemilu, pasti ada orang menang dan ada yang kalah. Tidak mungkin semua yang mendaftar langsung jadi RT," ujarnya.
Dengan demikian, Munafri meminta seluruh pihak untuk menghormati hasil pemilihan, menjaga kondusivitas lingkungan, serta memberi kesempatan kepada RT terpilih untuk menjalankan amanah warga.
Munafri mencontohkan bahwa dirinya pun, dalam kontestasi politik apa pun, tetap harus berhadapan dengan proses pilihan masyarakat.
"Bagaimana caranya kita mau paksa menang kalau kita tidak disukai masyarakat. Itu yang susah," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa semua kandidat sudah diberi kesempatan yang sama sejak awal. Jika ada keberatan, mestinya disampaikan pada proses pencalonan, bukan setelah hasil ditetapkan.
"Pada saat pencalonan, kenapa tidak dipersoalkan? Sekarang setelah pemilihan selesai, tidak boleh kita memaksakan. RT yang terpilih adalah hasil dari demokrasi," tambahnya.
Menurut Munafri, pemilihan ini digelar agar RT dan RW yang terpilih benar-benar merupakan orang yang siap bekerja, bukan sekadar mendapat jabatan.
Mereka harus mampu menjalankan program-program pemerintah dan terlibat aktif menangani kebutuhan warga.
"RT dan RW ini bukan mencari bos atau jabatan. Mereka adalah orang-orang yang mau bekerja, melaksanakan program pemerintah, dan siap siap melayani masyarakat," tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan pemerintah, sekaligus menegaskan langkah cepat Pemkot dalam merespons dinamika pasca-pemungutan suara.
Munafri menuturkan bahwa seluruh rangkaian pemilihan RT telah dilaksanakan sesuai prosedur, jujur, adil, serta mengedepankan transparansi.
Karena itu, hasil yang muncul merupakan cerminan pilihan warga dan tidak bisa dicampuri oleh pihak mana pun.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota tidak mengintervensi hasil yang sudah ditetapkan panitia di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Menurutnya, menjaga kemurnian proses demokrasi adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi demi menciptakan kepercayaan publik dan ketertiban sosial di lingkungan warga.
Dalam dialog terbuka tersebut, Munafri menjelaskan bahwa pemilihan RT digelar bukan untuk menimbulkan perpecahan, tetapi justru untuk menghindari perselisihan di tengah masyarakat.
Sistem pemilihan, kata dia, dirancang agar proses penentuan pemimpin lingkungan benar-benar mencerminkan kehendak warga.
"Kenapa kita adakan pemilihan RT/RW serentak? Supaya tidak ada perselisihan, karena masyarakat menentukan sesuai hari nurani," jelas Munafri.
Ia menegaskan bahwa dalam setiap proses demokrasi, selalu ada pihak yang menang dan kalah. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari pemilihan yang memberikan kesempatan setara kepada masyarakat untuk memilih figur yang mereka percaya.
"Namanya pemilu, pasti ada orang menang dan ada yang kalah. Tidak mungkin semua yang mendaftar langsung jadi RT," ujarnya.
Dengan demikian, Munafri meminta seluruh pihak untuk menghormati hasil pemilihan, menjaga kondusivitas lingkungan, serta memberi kesempatan kepada RT terpilih untuk menjalankan amanah warga.
Munafri mencontohkan bahwa dirinya pun, dalam kontestasi politik apa pun, tetap harus berhadapan dengan proses pilihan masyarakat.
"Bagaimana caranya kita mau paksa menang kalau kita tidak disukai masyarakat. Itu yang susah," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa semua kandidat sudah diberi kesempatan yang sama sejak awal. Jika ada keberatan, mestinya disampaikan pada proses pencalonan, bukan setelah hasil ditetapkan.
"Pada saat pencalonan, kenapa tidak dipersoalkan? Sekarang setelah pemilihan selesai, tidak boleh kita memaksakan. RT yang terpilih adalah hasil dari demokrasi," tambahnya.
Menurut Munafri, pemilihan ini digelar agar RT dan RW yang terpilih benar-benar merupakan orang yang siap bekerja, bukan sekadar mendapat jabatan.
Mereka harus mampu menjalankan program-program pemerintah dan terlibat aktif menangani kebutuhan warga.
"RT dan RW ini bukan mencari bos atau jabatan. Mereka adalah orang-orang yang mau bekerja, melaksanakan program pemerintah, dan siap siap melayani masyarakat," tegasnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
Menteri LH Optimistis Tender Ulang PSEL Mamminasata Tak Butuh Waktu Lama
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat optimistis proses tender ulang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Mamminasata tidak akan memakan waktu lama.
Rabu, 05 Agu 2026 14:00
Makassar City
Pemkot Makassar Gencarkan Edukasi Pilah Sampah dari Rumah
DLH Kota Makassar bersama pemerintah kelurahan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dari rumah sebagai respons atas kebijakan nasional larangan sistem open dumping.
Rabu, 05 Agu 2026 13:57
Makassar City
Ubah Kebiasaan Warga Jadi Tantangan Program Pemilahan Sampah di Kelurahan Kapasa
Pemerintah Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, terus menggencarkan edukasi pemilahan sampah sebagai upaya mendukung penanganan persoalan sampah di Kota Makassar.
Selasa, 04 Agu 2026 19:36
Makassar City
Pemilahan Sampah di RT 04 Tamangapa Kini Jadi Percontohan
Budaya memilah sampah di RT 04/RW 07 Cluster Berlian Permata, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, telah diterapkan sejak tahun lalu.
Selasa, 04 Agu 2026 18:56
News
Larangan Sampah Belum Terpilah ke TPA Berlaku, Tamalate Siapkan 4 Zona Pengolahan Organik
Pemerintah Kecamatan Tamalate terus mengoptimalkan pengelolaan sampah setelah diberlakukannya kebijakan larangan sampah yang belum dikelola masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) mulai 1 Agustus 2026.
Senin, 03 Agu 2026 23:38
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Menteri LH Optimistis Tender Ulang PSEL Mamminasata Tak Butuh Waktu Lama
2
Bupati Kolaka Tegaskan Tak Boleh Ada Premanisme Industrial di Kawasan PSN Pomalaa
3
Sekelompok Orang Rusak FMIPA UNM, Polisi Kantongi Nama-nama Terduga Pelaku
4
Bupati Sinjai: Setelah Ibunya Masuk Gerindra, Silakan Fauzan Pertimbangkan Sendiri
5
Punya 10 Bupati, Gerindra Sulsel Target 10 Kursi DPR RI di Pileg 2029
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Menteri LH Optimistis Tender Ulang PSEL Mamminasata Tak Butuh Waktu Lama
2
Bupati Kolaka Tegaskan Tak Boleh Ada Premanisme Industrial di Kawasan PSN Pomalaa
3
Sekelompok Orang Rusak FMIPA UNM, Polisi Kantongi Nama-nama Terduga Pelaku
4
Bupati Sinjai: Setelah Ibunya Masuk Gerindra, Silakan Fauzan Pertimbangkan Sendiri
5
Punya 10 Bupati, Gerindra Sulsel Target 10 Kursi DPR RI di Pileg 2029