Genangan Berulang di Kodam III, Pemkot Makassar Cari Solusi Permanen
Minggu, 11 Jan 2026 08:27
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tinjau langsung genangan air di Kompleks Kelurahan Katimbang, Perumahan Kodam III, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu sore (10/1/2026). Foto: Istimewa.
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung meninjau kawasan rawan genangan di Kompleks Kelurahan Katimbang, Perumahan Kodam III, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu sore (10/1/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Pelaksana BPBD Makassar M. Fadli Tahar, Camat Biringkanaya Juliaman, serta lurah setempat. Rombongan menyusuri sejumlah titik genangan sambil mendengarkan keluhan dan aspirasi warga.
Munafri Arifuddin mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mencari solusi permanen terhadap persoalan banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan di kawasan tersebut.
“Saya datang ke sini untuk melihat langsung kondisi terkini. Tujuannya adalah mencari solusi bagi masyarakat. Apalagi wilayah ini setiap tahun menjadi langganan banjir, sehingga memang perlu penanganan yang serius dan menyeluruh,” ujarnya di lokasi.
Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan keterangan warga, banjir dipicu oleh luapan air kiriman dari Sungai Biring Je’ne akibat tingginya intensitas hujan.
“Kalau kita melihat dan mendengarkan keterangan di lapangan, ini akibat air kiriman dari Sungai Biring Je’ne yang meluap,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut diperparah oleh terganggunya alur aliran air sehingga genangan tidak dapat mengalir dengan baik. Karena itu, Pemkot Makassar akan memetakan ulang jalur air dan mengidentifikasi titik-titik sumbatan.
“Oleh sebab itu, ini menjadi perhatian kita bersama SKPD terkait, bagaimana membuat alur air yang baik, melihat di mana titik-titik sumbatan, sehingga jalannya air tidak lagi terperangkap,” katanya.
Menurut Munafri, pemerintah akan melakukan identifikasi menyeluruh terhadap jalur aliran air, mulai dari hulu hingga ke titik pembuangan akhir, untuk memastikan lokasi penyempitan, sumbatan, maupun perubahan fungsi lahan yang berdampak pada sistem resapan air.
“Ada beberapa titik yang harus kita lihat jalurnya. Mulai dari ujung aliran, proses pembuangannya ke mana, lalu di mana yang tersumbat. Biasanya terjadi penyempitan atau ada wilayah resapan yang berubah menjadi kawasan pembangunan. Ini semua akan kita pastikan tertangani dengan baik,” paparnya.
Salah satu opsi yang akan dikaji, lanjut Appi, adalah pembukaan atau penataan saluran alur air baru agar air tidak lagi terperangkap di kawasan permukiman warga.
Ia juga menegaskan bahwa Sungai Biring Je’ne berada di wilayah perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor.
“Mudah-mudahan dari hasil peninjauan ini kita bisa carikan jalan keluar dari persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di tempat ini,” tambahnya.
Munafri menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk menghadirkan solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam penanganan banjir.
“Harapan kita, persoalan ini bisa tertangani dan bisa teratasi. Karena kalau tidak, akan berdampak bagi masyarakat di sini,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan bahwa pemasangan Early Warning System (EWS) merupakan bagian dari strategi pengurangan risiko bencana, khususnya di wilayah yang secara historis kerap mengalami banjir.
“EWS ini menjadi alat penting untuk membaca kondisi sungai lebih cepat, sehingga petugas dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk bersiap,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan EWS memungkinkan BPBD mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat, mulai dari peningkatan status kewaspadaan hingga penyiapan langkah evakuasi jika diperlukan.
Selain pemasangan EWS, BPBD Kota Makassar juga menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) selama 24 jam untuk melakukan pemantauan lapangan secara intensif, terutama di titik-titik rawan banjir.
“Kami menyiagakan personel TRC selama 24 jam, khususnya di titik-titik rawan. Begitu ada indikasi kenaikan debit air yang berpotensi membahayakan, tim langsung bergerak,” jelasnya.
BPBD Kota Makassar mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran Sungai Biring Je’ne untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat.
Wilayah timur Kota Makassar, termasuk Perumahan Kodam III hingga Jalan Paccerakkang, memang dikenal sebagai kawasan yang kerap dilanda banjir setiap musim hujan. Hampir setiap tahun, luapan air menyebabkan jalan tergenang dan aktivitas warga terganggu.
Dalam peninjauan tersebut, Munafri Arifuddin juga melihat langsung kondisi genangan yang menutup badan jalan, menghambat arus lalu lintas, serta menyebabkan sejumlah pengendara roda dua mengalami mogok dan terpaksa mendorong kendaraannya melewati genangan air.
Dalam peninjauan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Pelaksana BPBD Makassar M. Fadli Tahar, Camat Biringkanaya Juliaman, serta lurah setempat. Rombongan menyusuri sejumlah titik genangan sambil mendengarkan keluhan dan aspirasi warga.
Munafri Arifuddin mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mencari solusi permanen terhadap persoalan banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan di kawasan tersebut.
“Saya datang ke sini untuk melihat langsung kondisi terkini. Tujuannya adalah mencari solusi bagi masyarakat. Apalagi wilayah ini setiap tahun menjadi langganan banjir, sehingga memang perlu penanganan yang serius dan menyeluruh,” ujarnya di lokasi.
Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan keterangan warga, banjir dipicu oleh luapan air kiriman dari Sungai Biring Je’ne akibat tingginya intensitas hujan.
“Kalau kita melihat dan mendengarkan keterangan di lapangan, ini akibat air kiriman dari Sungai Biring Je’ne yang meluap,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut diperparah oleh terganggunya alur aliran air sehingga genangan tidak dapat mengalir dengan baik. Karena itu, Pemkot Makassar akan memetakan ulang jalur air dan mengidentifikasi titik-titik sumbatan.
“Oleh sebab itu, ini menjadi perhatian kita bersama SKPD terkait, bagaimana membuat alur air yang baik, melihat di mana titik-titik sumbatan, sehingga jalannya air tidak lagi terperangkap,” katanya.
Menurut Munafri, pemerintah akan melakukan identifikasi menyeluruh terhadap jalur aliran air, mulai dari hulu hingga ke titik pembuangan akhir, untuk memastikan lokasi penyempitan, sumbatan, maupun perubahan fungsi lahan yang berdampak pada sistem resapan air.
“Ada beberapa titik yang harus kita lihat jalurnya. Mulai dari ujung aliran, proses pembuangannya ke mana, lalu di mana yang tersumbat. Biasanya terjadi penyempitan atau ada wilayah resapan yang berubah menjadi kawasan pembangunan. Ini semua akan kita pastikan tertangani dengan baik,” paparnya.
Salah satu opsi yang akan dikaji, lanjut Appi, adalah pembukaan atau penataan saluran alur air baru agar air tidak lagi terperangkap di kawasan permukiman warga.
Ia juga menegaskan bahwa Sungai Biring Je’ne berada di wilayah perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor.
“Mudah-mudahan dari hasil peninjauan ini kita bisa carikan jalan keluar dari persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di tempat ini,” tambahnya.
Munafri menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk menghadirkan solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam penanganan banjir.
“Harapan kita, persoalan ini bisa tertangani dan bisa teratasi. Karena kalau tidak, akan berdampak bagi masyarakat di sini,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan bahwa pemasangan Early Warning System (EWS) merupakan bagian dari strategi pengurangan risiko bencana, khususnya di wilayah yang secara historis kerap mengalami banjir.
“EWS ini menjadi alat penting untuk membaca kondisi sungai lebih cepat, sehingga petugas dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk bersiap,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan EWS memungkinkan BPBD mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat, mulai dari peningkatan status kewaspadaan hingga penyiapan langkah evakuasi jika diperlukan.
Selain pemasangan EWS, BPBD Kota Makassar juga menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) selama 24 jam untuk melakukan pemantauan lapangan secara intensif, terutama di titik-titik rawan banjir.
“Kami menyiagakan personel TRC selama 24 jam, khususnya di titik-titik rawan. Begitu ada indikasi kenaikan debit air yang berpotensi membahayakan, tim langsung bergerak,” jelasnya.
BPBD Kota Makassar mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran Sungai Biring Je’ne untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat.
Wilayah timur Kota Makassar, termasuk Perumahan Kodam III hingga Jalan Paccerakkang, memang dikenal sebagai kawasan yang kerap dilanda banjir setiap musim hujan. Hampir setiap tahun, luapan air menyebabkan jalan tergenang dan aktivitas warga terganggu.
Dalam peninjauan tersebut, Munafri Arifuddin juga melihat langsung kondisi genangan yang menutup badan jalan, menghambat arus lalu lintas, serta menyebabkan sejumlah pengendara roda dua mengalami mogok dan terpaksa mendorong kendaraannya melewati genangan air.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
Jajaran DPRD Kota Makassar mulai menempati gedung baru di Jalan AP Pettarani untuk menjalankan aktivitas kedewanan, Rabu (12/8/2026).
Kamis, 13 Agu 2026 09:56
Makassar City
Pendataan Perlinsos Digital Capai 50.088 KK, Wali Kota Appi Targetkan Makassar Tembus 70 Persen
Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Sosial terus menggenjot pendataan warga melalui platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Rabu, 12 Agu 2026 17:46
Makassar City
Realisasi Investasi Makassar Tembus Rp2,7 Triliun hingga Triwulan Kedua
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar mencatat realisasi investasi telah mencapai angka Rp2,7 triliun lebih hingga periode triwulan kedua atau semester pertama tahun 2026.
Rabu, 12 Agu 2026 16:27
Makassar City
Pemkot Makassar Perluas Tracing TBC, Target 339 Titik
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperluas tracing tuberkulosis (TBC) dengan mengintegrasikannya bersama Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Rabu, 12 Agu 2026 07:20
Makassar City
Komisi A DPRD Makassar Siapkan Tiga Langkah Kawal Kelurahan Sadar HAM
Komisi A DPRD Kota Makassar menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengawal program Kelurahan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Selasa, 11 Agu 2026 07:31
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bright Gas Jadi Alternatif Energi Pompa Irigasi Petani Gowa
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Pengadilan Agama Maros Cabut Hak Perwalian Orang Tua
4
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
5
Pemkab dan DPRD Bantaeng Sepakati KUA-PPAS 2027
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bright Gas Jadi Alternatif Energi Pompa Irigasi Petani Gowa
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Pengadilan Agama Maros Cabut Hak Perwalian Orang Tua
4
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
5
Pemkab dan DPRD Bantaeng Sepakati KUA-PPAS 2027