Pemkot Makassar Siapkan Digitalisasi Data Benahi Penyaluran Bansos

MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar mulai menyiapkan digitalisasi data bantuan sosial (bansos) melalui penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan program Sekolah Rakyat.

Langkah ini dibahas dalam kegiatan silaturahmi Kementerian Sosial RI bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Munafri turut didampingi Kepala Dinas Sosial Makassar Andi Bukti Jufri.

Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program berjalan sesuai ketentuan.

"Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos tadi meliputi penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta upaya percepatan penurunan angka kemiskinan," ujarnya.

Ia menjelaskan, DTSEN menjadi instrumen utama dalam menyediakan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyaluran bansos.

"DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial," jelasnya.

Sebagai tahap awal, Pemkot Makassar menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek).

"Setelah proses bimtek rampung, kita akan langsung bergerak melakukan pendataan di lapangan," tambahnya.

Ia berharap, langkah ini dapat meningkatkan validitas data penerima bansos di Kota Makassar sehingga penyaluran bantuan menjadi tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Sosial, mulai dari Sekolah Rakyat, penyaluran bansos, hingga penguatan sistem data terpadu melalui DTSEN.

Ia menjelaskan, pengelolaan data bansos saat ini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), serta terus diperbarui untuk menjaga akurasi.

"Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran, seperti bantuan," jelasnya.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

"Mekanisme usul sanggah, kata dia, menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah," tuturnya.