Edward Horas Awasi Pelaksanaan APBD di Kelurahan Tanjung Merdeka
Rabu, 06 Des 2023 08:36

Anggota DPRD Sulsel Edward Wijaya Horas. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Legislator DPRD Sulsel Edward Wijaya Horas kembali melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan APBD. Ia menyambangi Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu 2 Desember.
Pada kesempatan itu, Edward Horas menjelaskan bahwa pengawasan APBD ini merupakan agenda rutin dan wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD Sulsel. Tujuannya, guna memastikan dana yang dikucurkan pemerintah berjalan baik dan sesuai dengan peruntukannya.
"Pelaksanaan pengawasan APBD ini untuk melihat sejauh mana progres kegiatan yang menggunakan dana pemerintah. Kita mau melihat perkembangannya sejauh mana, serta apa kendala-kendala yang dihadapi," kata ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu, seperti dalam siaran pers yang diterima, Rabu 6 Desember.
Menurut Edward Horas, warga juga menyoroti berbagai masalah yang terjadi belakangan ini. Salah satunya terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PT PLN (Persero). Warga juga meminta bantuan untuk pelaku UMKM kembali dianggarkan.
"Saat kegiatan, kita dengar keluhan dan masukan warga. Pengawasan ini saya kira memang harus dilakukan karena juga menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat mengenai pengawasan program Pemprov Sulsel,” tambah Edward Horas.
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, pengawasan pelaksanaan APBD mutlak dilakukan. Tujuannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Edward Horas ingin memastikan setiap pelaksanaan APBD Sulsel di daerah pemilihannya tepat sasaran. Sebab secara langsung, katanya, hal ini akan mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat yang diwakilinya.
"Inilah tujuan dari kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel ini. Kita ingin APBD yang digunakan bermanfaat secara maksimal dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” demikian Edward Horas.
Pada kesempatan itu, Edward Horas menjelaskan bahwa pengawasan APBD ini merupakan agenda rutin dan wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD Sulsel. Tujuannya, guna memastikan dana yang dikucurkan pemerintah berjalan baik dan sesuai dengan peruntukannya.
"Pelaksanaan pengawasan APBD ini untuk melihat sejauh mana progres kegiatan yang menggunakan dana pemerintah. Kita mau melihat perkembangannya sejauh mana, serta apa kendala-kendala yang dihadapi," kata ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu, seperti dalam siaran pers yang diterima, Rabu 6 Desember.
Menurut Edward Horas, warga juga menyoroti berbagai masalah yang terjadi belakangan ini. Salah satunya terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PT PLN (Persero). Warga juga meminta bantuan untuk pelaku UMKM kembali dianggarkan.
"Saat kegiatan, kita dengar keluhan dan masukan warga. Pengawasan ini saya kira memang harus dilakukan karena juga menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat mengenai pengawasan program Pemprov Sulsel,” tambah Edward Horas.
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, pengawasan pelaksanaan APBD mutlak dilakukan. Tujuannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Edward Horas ingin memastikan setiap pelaksanaan APBD Sulsel di daerah pemilihannya tepat sasaran. Sebab secara langsung, katanya, hal ini akan mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat yang diwakilinya.
"Inilah tujuan dari kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel ini. Kita ingin APBD yang digunakan bermanfaat secara maksimal dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” demikian Edward Horas.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Dewan Desak Cabut SE Gubernur Penghentian Bantuan Dana Sharing PBI Kesehatan
Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat pembahasan lanjutan terkait Surat Edaran (SE) sementara penyaluran Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi peserta program kesehatan gratis yang terintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rabu, 14 Mei 2025 17:00

Sulsel
Komisi C DPRD Sulsel Ultimatum PT Yasmin di CPI Hentikan Pembangunan Mall
Komisi C DPRD Sulsel memberikan peringatan keras kepada pihak PT Yasmin Bumi Asri, berlokasi Center Point Of Indonesia (CPI) untuk tidak melalukan aktivitas pembangunan sebelum kewajibanya terhadap pemprov sulsel tuntas.
Jum'at, 09 Mei 2025 14:22

Sulsel
Hasil Rapat Evaluasi, Dewan Prihatin 9 Pelabuhan Milik Pemprov Sulsel Kekurangan Pegawai
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat evaluasi triwulan I terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (08/05/2025).
Kamis, 08 Mei 2025 19:01

Sulsel
Demi Kenyamanan Belajar, DPRD Sulsel Rekomendasikan SMAN 23 Makassar Direhabilitasi
Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta agar SMA Negeri 23 Makassar segera direhabilitasi guna memastikan keberlanjutan pendidikan yang nyaman dan aman bagi siswa.
Kamis, 08 Mei 2025 17:40

Sulsel
Darmawangsyah Muin Nilai Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Bentuk Keberpihakan Negara
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapuskan utang petani dan nelayan.
Kamis, 08 Mei 2025 15:48
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Maros Siap Gelar Full Marathon Pertama, Target 3.000 Pelari
2

OJK Sulselbar - AAUI Makassar Perkuat Sinergi Bangun Industri Asuransi Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan
3

Makkunrai Institute Gagas Gerakan Seni dan Sosial untuk Anak Negeri
4

85 CPNS Formasi 2024 Terima SK di Pemkab Sidrap
5

OJK Tegaskan Pengaturan Bunga Pinjaman Online untuk Lindungi Konsumen
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Maros Siap Gelar Full Marathon Pertama, Target 3.000 Pelari
2

OJK Sulselbar - AAUI Makassar Perkuat Sinergi Bangun Industri Asuransi Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan
3

Makkunrai Institute Gagas Gerakan Seni dan Sosial untuk Anak Negeri
4

85 CPNS Formasi 2024 Terima SK di Pemkab Sidrap
5

OJK Tegaskan Pengaturan Bunga Pinjaman Online untuk Lindungi Konsumen