Jelang Transisi Kepemimpinan Nasional & Pilkada Serentak, DPP LDII Gelar Rakornas
Tim Sindomakassar
Sabtu, 21 Sep 2024 19:03
Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Chriswanto Santoso, pada acara Angkringan NKRI sesat sebelum pelaksanaan rakornas. Foto/Istimewa
JAKARTA - Dinamika politik nasional yang mempengaruhi Pilkada Serentak 2024 dan peralihan kepemimpinan nasional, mendorong DPP LDII melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta, pada 20-22 September 2024.
“Kami perlu berkomunikasi dengan para pengurus harian DPW LDII dari 37 provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan agar kebijakan dan berbagai kegiatan DPP LDII bisa ditangkap dan dimplementasikan oleh LDII di tingkat provinsi hingga kecamatan dan kelurahan,” tutur Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Chriswanto Santoso.
Ia pun berharap usai Rakornas, pemahaman LDII di level provinsi dengan DPP LDII tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh. “Salah satu alasan kami ingin mengadakan Rakornas ini adalah untuk mengkonsolidasikan diri dan mengevaluasi kinerja serta menghadapi tantangan ke depan, terutama Pilkada,” ujarnya.
Kesenjangan informasi pada level DPP LDII hingga di daerah-daerah menurut KH Chriswanto dapat menghambat perkembangan organisasi, terutama dalam menghadapi lingkungan strategis yang terus berkembang.
“Negara sedang bersiap mengalami peralihan kepemimpinan nasional. Selain itu juga terjadi peralihan kepemimpinan di daerah dengan adanya Pilkada serentak. Kami ingin bersama-sama berbagai elemen bangsa dapat membantu pemerintah dalam menjaga kondisi peralihan kekuasaan nasional dan daerah, berjalan dengan mulus tanpa gejolak,” paparnya.
LDII merupakan bagian dari elemen bangsa, memiliki tanggung jawab turut menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban baik pada level nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota, “Kami mengingatkan para pengurus dan warga LDII agar tidak menjadikan rumah ibadah tersebut sebagai tempat kampanye. Ha ini perlu disampaikan dan disosialisasikan pada pihak terkait,” imbuh Chriswanto.
KH Chriswanto meyakini, meskipun KPUD telah menyosialisasikan larangan kampanye di rumah ibadah, namun pihaknya harus mengingatkan kembali agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu. Fokus perhatian DPP LDII lainnya dalam Rakornas tersebut, berupa komunikasi dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan.
Solusi masalah kebangsaan yang ideal menurut KH Chriswanto, adalah dengan bersilaturahim bukan beradu argumen di media sosial ataupun media massa.
“Silaturahim merupakan budaya bangsa sekaligus ibadah, untuk merekatkan persaudaraan dan mengatasi hambatan dalam komunikasi, yang kadangkala mengakibatkan sebuah kebijakan tidak bisa diterima masyarakat. Atau sebaliknya, penentu kebijakan salah menerima respon masyarakat. Di sinilah pentingnya komunikasi atau silaturahim,” papar KH Chriswanto.
Ia pun mendorong para pengurus LDII di berbagai level meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Komunikasi tidak harus formal dan mahal, “Bisa dengan diplomasi kopi, ngopi bisa membuat suasana menjadi cair,” paparnya.
Diplomasi kopi pun dicontohkan KH Chriswanto dengan menggelar “Angkringan NKRI” sebelum Rakornas berlangsung. Dalam kesempatan itu, ia menjadi barista membuatkan kopi untuk 37 ketua DPW LDII tingkat provinsi. Dari ngopi tersebut, beragam persoalan dipecahkan bersama dengan santai.
“Kami perlu berkomunikasi dengan para pengurus harian DPW LDII dari 37 provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan agar kebijakan dan berbagai kegiatan DPP LDII bisa ditangkap dan dimplementasikan oleh LDII di tingkat provinsi hingga kecamatan dan kelurahan,” tutur Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Chriswanto Santoso.
Ia pun berharap usai Rakornas, pemahaman LDII di level provinsi dengan DPP LDII tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh. “Salah satu alasan kami ingin mengadakan Rakornas ini adalah untuk mengkonsolidasikan diri dan mengevaluasi kinerja serta menghadapi tantangan ke depan, terutama Pilkada,” ujarnya.
Kesenjangan informasi pada level DPP LDII hingga di daerah-daerah menurut KH Chriswanto dapat menghambat perkembangan organisasi, terutama dalam menghadapi lingkungan strategis yang terus berkembang.
“Negara sedang bersiap mengalami peralihan kepemimpinan nasional. Selain itu juga terjadi peralihan kepemimpinan di daerah dengan adanya Pilkada serentak. Kami ingin bersama-sama berbagai elemen bangsa dapat membantu pemerintah dalam menjaga kondisi peralihan kekuasaan nasional dan daerah, berjalan dengan mulus tanpa gejolak,” paparnya.
LDII merupakan bagian dari elemen bangsa, memiliki tanggung jawab turut menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban baik pada level nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota, “Kami mengingatkan para pengurus dan warga LDII agar tidak menjadikan rumah ibadah tersebut sebagai tempat kampanye. Ha ini perlu disampaikan dan disosialisasikan pada pihak terkait,” imbuh Chriswanto.
KH Chriswanto meyakini, meskipun KPUD telah menyosialisasikan larangan kampanye di rumah ibadah, namun pihaknya harus mengingatkan kembali agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu. Fokus perhatian DPP LDII lainnya dalam Rakornas tersebut, berupa komunikasi dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan.
Solusi masalah kebangsaan yang ideal menurut KH Chriswanto, adalah dengan bersilaturahim bukan beradu argumen di media sosial ataupun media massa.
“Silaturahim merupakan budaya bangsa sekaligus ibadah, untuk merekatkan persaudaraan dan mengatasi hambatan dalam komunikasi, yang kadangkala mengakibatkan sebuah kebijakan tidak bisa diterima masyarakat. Atau sebaliknya, penentu kebijakan salah menerima respon masyarakat. Di sinilah pentingnya komunikasi atau silaturahim,” papar KH Chriswanto.
Ia pun mendorong para pengurus LDII di berbagai level meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Komunikasi tidak harus formal dan mahal, “Bisa dengan diplomasi kopi, ngopi bisa membuat suasana menjadi cair,” paparnya.
Diplomasi kopi pun dicontohkan KH Chriswanto dengan menggelar “Angkringan NKRI” sebelum Rakornas berlangsung. Dalam kesempatan itu, ia menjadi barista membuatkan kopi untuk 37 ketua DPW LDII tingkat provinsi. Dari ngopi tersebut, beragam persoalan dipecahkan bersama dengan santai.
(TRI)
Berita Terkait
News
Muswil DPW LDII Sulsel: Fokus Penguatan SDM & Kawal Pilkada Damai
Penguatan SDM dan upaya mengawal pilkada damai menjadi pembahasan penting dalam Muswil VIII DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulsel.
Selasa, 17 Sep 2024 14:20
News
Serukan Pilkada Damai, Kapolda Sulsel Bagikan Sembako ke warga Pulau Lae-lae
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian Djajadi melakukan kunjungan ke Pulau Lae-lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, guna bertemu langsung dengan masyarakat setempat, Senin, (16/9/2024).
Senin, 16 Sep 2024 19:39
News
Pj Gubernur, Bupati, hingga Tokoh Pengusaha Diagendakan Hadiri Muswil LDII Sulsel
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bakal menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII di Aula Mappaoddang Polda Sulsel, Selasa (17/9/2024).
Minggu, 15 Sep 2024 09:07
Makassar City
Diikuti Ratusan Pengurus, LDII Makassar Gelar Pelatihan Peningkatan SDM
DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menggelar pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Aerotel Smile Makassar, Minggu (8/9/2024).
Minggu, 08 Sep 2024 16:48
News
Masa Kampanye Pilkada Serentak, Lima Daerah di Sulsel Dipimpin Pjs
Sebanyak lima daerah di Provinsi Sulsel akan diisi oleh Pejabat sementara (Pjs), selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Hal ini dikarenakan kepala daerehnya akan cuti panjang.
Rabu, 04 Sep 2024 19:09
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
KPU Jeneponto Tetapkan 290.912 DPT dan 567 TPS untuk Pilkada 2024
2
Bawaslu Lutim Tindaklanjuti Kasus Oknum Kadis Tak Netral di Pilkada 2024
3
Bantaeng Terima 4 Sertifikat Ekpresi Budaya Tradisional Komunal Kemenkumham
4
Ada 467 TPS, KPU Soppeng Tetapkan 181.181 DPT untuk Pilkada 2024
5
Bawaslu Gowa Temukan Indikasi 21 Kepala Desa Tak Netral di Pilgub Sulsel
6
Bawaslu Lutim Sampaikan Catatan Penting Hasil Pengawasan dalam Rapat Pleno DPT
7
KPU Takalar Matangkan Persiapan Pencabutan Nomor Urut Paslon