Empat Kapolda Masuk Daftar Mutasi, Termasuk Kapolda Sulsel

Minggu, 22 Sep 2024 19:41
Empat Kapolda Masuk Daftar Mutasi, Termasuk Kapolda Sulsel
Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian R Djajadi. Foto: Istimewa
Comment
Share
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menunjuk 4 Kapolda dan 4 Wakapolda baru di jajaran Korps Bhayangkara dalam mutasi Polri terbaru tanggal 20 September 2024. Termasuk didalamnya yakni Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian R Djajadi.

Penunjukan 4 Kapolda dan 4 Wakapolda baru itu tertuang pada salah satu Surat Telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024, serta ST/2101/IX/KEP./2024. Pada mutasi kali ini, terdapat 309 personel Pati dan Pamen Polri yang dimutasi.



Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, promosi dan rotasi adalah hal yang biasa di dalam suatu organisasi. Hal ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta perlindungan Polri kepada masyarakat.

“Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area,” ujarnya, Sabtu (21/9/2024).

Empat Kapolda Baru
1. Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulsel. Andi Rian menggantikan Irjen Albertus Rachmad Wibowo yang kini menjabat Wakil Kepala BSSN.

2. Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibisono yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulut. Yudhiawan menggantikan Irjen Andi Rian R Djajadi.

3. Kapolda Sulut Irjen Roycke Harry Langie sebelumnya menjabat Kakorbinmas Baharkam Polri. Roycke menggantikan Irjen Yudhiawan Wibisono.

4. Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan yang sebelumnya menjabat Koorsahli Kapolri. Hadi menggantikan Irjen Raden Umar Faroq yang memasuki masa pensiun.

Empat Wakapolda Baru
1. Wakapolda Jatim Kombes Pasma Royce
2. Wakapolda Jabar Kombes Wibowo
3. Wakapolda Bali Brigjen I Komang Sandi Arsana
4. Wakapolda Babel Brigjen Tony Harsono



Selain pengangkatan 4 Kapolda dan 4 Wakapolda baru, Kapolri menunjuk Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPA).

Kemudian, Kapolri juga mengukuhkan Irjen Wahyu Hadiningrat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena) dan Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).
(GUS)
Berita Terkait
Pertamina dan Polda Sulsel Perkuat Koordinasi Jaga Distribusi Energi
News
Pertamina dan Polda Sulsel Perkuat Koordinasi Jaga Distribusi Energi
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menjajaki penguatan koordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan, terutama dalam menjaga kelancaran rantai pasok energi hingga ke tingkat konsumen.
Kamis, 05 Nov 2026 16:31
Polri di Persimpangan: Menguji Warisan Listyo Sigit, Memulihkan Marwah Bhayangkara
News
Polri di Persimpangan: Menguji Warisan Listyo Sigit, Memulihkan Marwah Bhayangkara
Presidium Pusat Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, Illank Radjab memberikan pandangannya terhadap kondisi politik saat ini. Serta catatan tentang kekuasaan, loyalitas institusional, dan agenda penyegaran kepolisian.
Rabu, 04 Nov 2026 22:01
Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional dan Transparan
News
Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional dan Transparan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal
Rabu, 04 Nov 2026 16:43
Nomor Presiden RI, Media hingga Tokoh Politik Diduga Disadap Sejak 2025
News
Nomor Presiden RI, Media hingga Tokoh Politik Diduga Disadap Sejak 2025
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Selasa, 03 Nov 2026 22:10
3 Petinggi Polri Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Nomor Telepon Presiden
News
3 Petinggi Polri Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Nomor Telepon Presiden
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Selasa, 03 Nov 2026 21:53
Berita Terbaru