Polda Sulsel Siagakan Personel Kawal Aksi Unjuk Rasa
Rabu, 26 Agu 2026 16:22
Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat apel pasukan di bawah Fly Over Makassar, Rabu (26/8/2026) pagi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan komitmennya mengawal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam Apel Kamtibmas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel di bawah Fly Over Makassar, Rabu (26/8/2026) pagi.
Ia menegaskan, pengawalan kebebasan berpendapat harus berjalan seiring dengan kesadaran untuk menjaga hak-hak masyarakat luas.
"Kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah wajib kita jaga. Wajib kita kawal ketika itu berada pada aturan-aturan yang ada. Namun, kalau sudah melanggar aturan-aturan yang ada, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya baik itu pencegahan dan yang terakhir adalah penegakan hukum," tegasnya.
Menurutnya, pengamanan dilakukan secara proporsional agar penyampaian pendapat tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat lainnya.
"Ini kita laksanakan tentu saja tidak lebih dan tidak kurang ketika kita menyampaikan suatu kebebasan menyampaikan pendapat, tentu saja kita harus melihat ada hak-hak orang lain yang juga harus kita jaga," katanya.
Jenderal bintang dua itu menambahkan, pihaknya berupaya memastikan aksi unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat.
"Kita tentu saja ketika unjuk rasa kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga, karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah idaman kita semua," tambahnya.
Menanggapi potensi eskalasi aksi pada hari-hari mendatang, Kapolda Sulsel memastikan sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah selalu dalam kondisi siaga.
Menurutnya, kesiapsiagaan tersebut tidak hanya dilakukan ketika ada demonstrasi, tetapi menjadi bagian dari tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
"Kalau TNI-Polri dengan pemerintah daerah setiap hari siap. Karena tugas kita kan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada demo, enggak ada demo, kita selalu siap untuk menjaga situasi yang kondusif di Sulawesi Selatan," tukasnya.
Mantan Dirreskrimum Polda Jawa Tengah itu juga memastikan seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan tetap siaga untuk menjaga situasi Sulawesi Selatan tetap kondusif.
"Seluruh komponen! seluruh anggota Polri, TNI, didukung oleh seluruh komponen di masyarakat. Semua standby untuk menjaga situasi kondusif di Sulawesi Selatan," sebutnya saat ditemui di bawah jembatan Fly Over Makassar.
Polda Sulsel juga memastikan pengamanan di sejumlah titik prioritas tetap berjalan secara konsisten untuk menjaga kelancaran aktivitas sosial masyarakat.
"Kita tetap melaksanakan itu. Walaupun situasi seperti apa pun, kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan sosial di masyarakat. Setiap hari kita juga melaksanakan dengan Pak Pangdam, dengan Ibu Ketua DPRD, setiap hari dengan pemerintah daerah itu hampir setiap hari komunikasi. Situasi kemudian menjaga stabilitas khususnya di Sulawesi Selatan kita terus berkoordinasi," tutupnya.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam Apel Kamtibmas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel di bawah Fly Over Makassar, Rabu (26/8/2026) pagi.
Ia menegaskan, pengawalan kebebasan berpendapat harus berjalan seiring dengan kesadaran untuk menjaga hak-hak masyarakat luas.
"Kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah wajib kita jaga. Wajib kita kawal ketika itu berada pada aturan-aturan yang ada. Namun, kalau sudah melanggar aturan-aturan yang ada, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya baik itu pencegahan dan yang terakhir adalah penegakan hukum," tegasnya.
Menurutnya, pengamanan dilakukan secara proporsional agar penyampaian pendapat tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat lainnya.
"Ini kita laksanakan tentu saja tidak lebih dan tidak kurang ketika kita menyampaikan suatu kebebasan menyampaikan pendapat, tentu saja kita harus melihat ada hak-hak orang lain yang juga harus kita jaga," katanya.
Jenderal bintang dua itu menambahkan, pihaknya berupaya memastikan aksi unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat.
"Kita tentu saja ketika unjuk rasa kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga, karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah idaman kita semua," tambahnya.
Menanggapi potensi eskalasi aksi pada hari-hari mendatang, Kapolda Sulsel memastikan sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah selalu dalam kondisi siaga.
Menurutnya, kesiapsiagaan tersebut tidak hanya dilakukan ketika ada demonstrasi, tetapi menjadi bagian dari tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
"Kalau TNI-Polri dengan pemerintah daerah setiap hari siap. Karena tugas kita kan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada demo, enggak ada demo, kita selalu siap untuk menjaga situasi yang kondusif di Sulawesi Selatan," tukasnya.
Mantan Dirreskrimum Polda Jawa Tengah itu juga memastikan seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan tetap siaga untuk menjaga situasi Sulawesi Selatan tetap kondusif.
"Seluruh komponen! seluruh anggota Polri, TNI, didukung oleh seluruh komponen di masyarakat. Semua standby untuk menjaga situasi kondusif di Sulawesi Selatan," sebutnya saat ditemui di bawah jembatan Fly Over Makassar.
Polda Sulsel juga memastikan pengamanan di sejumlah titik prioritas tetap berjalan secara konsisten untuk menjaga kelancaran aktivitas sosial masyarakat.
"Kita tetap melaksanakan itu. Walaupun situasi seperti apa pun, kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan sosial di masyarakat. Setiap hari kita juga melaksanakan dengan Pak Pangdam, dengan Ibu Ketua DPRD, setiap hari dengan pemerintah daerah itu hampir setiap hari komunikasi. Situasi kemudian menjaga stabilitas khususnya di Sulawesi Selatan kita terus berkoordinasi," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Bantaeng Jadi Lokasi Penanaman Bawang Putih Serentak Polri
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro bersama Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin dan jajaran Forkopimda mengikuti gerakan penanaman bawang putih serentak di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Bantaeng, Rabu (19/8/2026).
Rabu, 19 Agu 2026 21:14
News
Polda Sulsel Ungkap 12 Kasus Narkoba selama Agustus 2026, Sita 2,5 Kg Sabu
Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers terkait hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aula Narkoba Mapolda Sulsel, Selasa (11/8/2026).
Selasa, 11 Agu 2026 18:14
News
Penanganan Kasus Pengeroyokan Petani di Bone Dinilai Janggal, Kapolda Diminta Turun Tangan
Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang petani di Dusun Labukku, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dinilai janggal.
Jum'at, 31 Jul 2026 21:33
News
Polda Bongkar Sindikat Pekerja Migran Ilegal, Korban Dipaksa Jadi Operator Sobis
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus tindak pidana perlindungan pekerja migran ilegal yang disertai eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur.
Rabu, 29 Jul 2026 05:09
News
Polda Sulsel Bongkar Sindikat TPPO dan Eksploitasi 11 Anak di Sidrap
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulawesi Selatan, berhasil membongkar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja non-prosedural serta eksploitasi ekonomi terhadap anak.
Selasa, 28 Jul 2026 17:39
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler