Beri Potongan Pendidikan 25 Persen, UMI Jadi Pusat Studi Kepolisian
Universitas Muslim Indonesia (UMI) memperkuat kemitraan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui peluncuran Pusat Studi Kepolisian UMI. Tak hanya menjadi ruang kolaborasi riset dan kajian, kerja sama tersebut juga membuka kesempatan bagi anggota Polri untuk meningkatkan kapasitas akademik melalui potongan biaya pendidikan sebesar 25 persen di UMI.
Pusat Studi Kepolisian UMI resmi diluncurkan di Aula Pusat Studi Kepolisian, Lantai 5 Menara UMI, Makassar, Rabu (9/9/2026). Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro bersama Rektor UMI.
Hadir pula tim dari Markas Besar Polri yang dipimpin Komjen Pol Prof Dr Chryshnanda Dwilaksana jajaran Polda Sulawesi Selatan, para Kapolres se-Makassar Raya, serta pimpinan dan sivitas akademika UMI.
Salah satu bentuk konkret kerja sama UMI dan Polri adalah dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. UMI menyatakan memberikan beasiswa atau potongan biaya pendidikan sebesar 25 persen bagi anggota Polri yang melanjutkan pendidikan di UMI, sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
Rektor UMI Prof Hambali Thalib, melalui Wakil Rektor II UMI Prof Zakir Sabara HW mengatakan, peningkatan kapasitas anggota Polri menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan karakter masyarakat.
Menurutnya, masyarakat saat ini semakin terdidik, kritis, dan memiliki kemampuan digital yang semakin tinggi. Karena itu, anggota kepolisian juga perlu terus meningkatkan kemampuan akademik, digital, komunikasi, analisis, dan kepemimpinan.
“Semakin tinggi kualitas masyarakat yang dilayani, semakin tinggi pula kapasitas yang dibutuhkan dari orang yang melayaninya.”
Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan UMI agar kolaborasi dengan Polri tidak hanya berlangsung dalam bentuk kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pengembangan sumber daya manusia.
Peluncuran Pusat Studi Kepolisian UMI menjadi bagian penting dari penguatan kerja sama tersebut. Pada kesempatan yang sama, UMI dan Polda Sulawesi Selatan menandatangani dua Perjanjian Kerja Sama (PKS).
PKS pertama berkaitan dengan pemanfaatan sarana, prasarana, dan dukungan tenaga ahli untuk mendukung penyelenggaraan rekrutmen anggota Polri serta seleksi pendidikan pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
Sementara PKS kedua mengatur penyelenggaraan Pusat Studi Kepolisian Universitas Muslim Indonesia. Rektor UMI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mabes Polri serta Polda Sulawesi Selatan atas kepercayaan kepada UMI untuk membangun pusat studi tersebut.
Menurutnya, pusat studi tersebut bukan sekadar lembaga baru ataupun kerja sama kelembagaan. “Ini adalah amanah. Amanah agar ilmu yang ada di kampus tidak berhenti di ruang kuliah dan jurnal, tetapi ikut membantu Polri dan masyarakat menyelesaikan persoalan nyata,” katanya.
Karena itu, UMI menargetkan Pusat Studi Kepolisian menghasilkan kerja dan kajian yang memberikan dampak nyata. “Peresmiannya boleh sederhana. Tetapi kerja, hasil, dan dampaknya harus besar.”
UMI menilai persoalan kepolisian saat ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu bidang ilmu. Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari hukum, teknologi dan kecerdasan buatan, keamanan siber, komunikasi, ekonomi, energi, lingkungan, kesehatan, agama, hingga persoalan sosial.
UMI memiliki modal akademik untuk mendukung kebutuhan tersebut. Saat ini UMI memiliki 13 fakultas dan Pascasarjana, 71 program studi, lebih dari 26 ribu mahasiswa, 1.003 dosen, serta 117 Guru Besar.
Kekuatan akademik tersebut akan dipadukan dengan pengalaman empiris Polri di lapangan. “Kalau masalahnya multidisiplin, jangan kita selesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu. Kita satukan ilmunya untuk membaca persoalan secara utuh,” kata dia.
Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menyambut baik hadirnya Pusat Studi Kepolisian UMI. Menurutnya, pusat studi tersebut dapat menjadi jembatan antara pengalaman empiris kepolisian dengan kekuatan akademik perguruan tinggi.
Polri, kata dia, membutuhkan dukungan dunia akademik dalam membaca berbagai persoalan masyarakat. Kajian yang dibutuhkan tidak hanya terkait hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologi, komunikasi, teknologi, dan disiplin ilmu lainnya.
Kapolda berharap kolaborasi tersebut dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. “UMI adalah mitra strategis kepolisian dalam membangun Kamtibmas.”
Ia juga menekankan pentingnya kajian bersama mengenai bagaimana masyarakat Sulawesi Selatan dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat secara demokratis dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
