Hoaks Kian Merajalela! Tim Hukum MULIA Minta Bawaslu Makassar Turun Tangan

Sabtu, 23 Nov 2024 12:30
Hoaks Kian Merajalela! Tim Hukum MULIA Minta Bawaslu Makassar Turun Tangan
Tim Hukum MULIA memberikan surat klarifikasi ke Bawaslu Makassat terkait selebaran berisi hoaks yang merugikan MULIA. Serangan hoaks kian masif menjelang hari pemilihan. Foto/Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Informasi bohong alias hoaks semakin merajalela menjelang hari pemilihan Pilwalkot Makassar 2024 pada Rabu, 27 November mendatang. Serangan hoaks kerap kali dialamatkan kepada kandidat dengan elektabilitas tertinggi.

Terbaru, selebaran mengatasnamakan MULIA beredar di sejumlah titik di Makassar, utamanya di masjid. Selebaran itu berisi ajakan sekaligus klaim MULIA pasti menang. Tertera pula pernyataan bahwa masyarakat Makassar bodoh jika tidak pilih MULIA.

Tim Hukum MULIA, Juhardi, menyampaikan hal itu lagi-lagi merupakan serangan hoaks yang ditujukan untuk menjatuhkan jagoannya. Olehnya itu, pihaknya tidak bakal tinggal diam. Tim Hukum MULIA bergerak cepat melaporkan sekaligus menyampaikan surat klarifikasi ke Bawaslu Makassar.

Dalam surat klarifikasi yang dimasukkan pada 22 November 2024, Juhardi menyampaikan pihaknya mendapatkan informasi selebaran itu dibagikan di sedikitnya 4 titik. Masing-masing yakni di Masjid Agung 45, Masjid Jannatul Firdaus, Masjid HM Asyik, dan masjid di Pantai Losari.

Serangan hoaks itu dilakukan secara masif, dan diduga memanfaatkan anak di bawah umur sebagian pembaginya. Ia menyebut ada salah satu pelaku pembagi yang berhasil diamankan. Pelaku ini mengaku bertiga melakukannya, dimana dirinya diberi honor Rp50 ribu oleh orang yang tidak dikenal.

Juhardi menekankan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk Bawaslu Makassar. Pihaknya pun meminta agar Bawaslu maupun pihak terkait turun tangan untuk mengusut tuntas pelakunya dan memastikan tidak terulang. Terlebih, sudah akan memasuki masa tenang dan bahkan hari pemilihan.

"Kami sudah masukkan surat klarifikasi ke Bawaslu Makassar berisi tiga poin. Pertama, selebaran tersebut bukan dibuat dan disebarkan oleh oleh pihak kami Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham sebagai paslon nomor 1 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar," katanya.

"Kedua, bahwa dengan adanya selebaran tersebut justru merugikan pihak kami dari pasangan pasangan calon nomor 1 Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham."

"Ketiga, meminta kepada Bawaslu Kota Makassar untuk mengusut tuntas oknum pelaku yang menyuruh untuk menyebarkan selebaran tersebut," pungkasnya.
(TRI)
Berita Terkait
Angka Kepuasan Tinggi, Pengamat Sebut Awal Kuat bagi Munafri–Aliyah Pimpin Kota Makassar
News
Angka Kepuasan Tinggi, Pengamat Sebut Awal Kuat bagi Munafri–Aliyah Pimpin Kota Makassar
Pengamat Kebijakan Publik, Asratillah merespon hasil survei Parameter Publik Indonesia (PPI) yang menganalisis setahun kepemimpinan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham di Kota Makassar.
Kamis, 19 Feb 2026 23:31
Bawaslu Luwu Timur Sebut Pendidikan Politik Kunci Hentikan Pemilih Jual Suara
Sulsel
Bawaslu Luwu Timur Sebut Pendidikan Politik Kunci Hentikan Pemilih Jual Suara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur menegaskan bahwa kualitas pemilih masih menjadi tantangan serius dalam demokrasi. Salah satunya masih adanya pemilih yang bersedia menggadaikan hak pilihnya.
Rabu, 21 Jan 2026 10:14
Bawaslu Bantaeng Dorong Pendidikan Demokrasi bagi Pemilih Pemula
Sulsel
Bawaslu Bantaeng Dorong Pendidikan Demokrasi bagi Pemilih Pemula
Menanamkan nilai demokrasi sejak dini menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas pemilu. Atas dasar ini Bawaslu Kabupaten Bantaeng hadir di SMA Negeri 1 Bantaeng dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi, Senin (12/01/2026).
Senin, 12 Jan 2026 13:50
Pawennari Sebut Pendidikan Politik Kunci Wujudkan Pemilih Berkualitas
Sulsel
Pawennari Sebut Pendidikan Politik Kunci Wujudkan Pemilih Berkualitas
Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, Pawennari, menilai pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk pemilih yang sadar dan kritis, sehingga berpengaruh langsung terhadap kualitas Pemilu.
Senin, 29 Des 2025 13:51
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
Sulsel
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
KPU Soppeng memyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan dan Peraturan KPU 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Jum'at, 19 Des 2025 20:54
Berita Terbaru