Kakanwil Ditjenpas Sulsel Sambut Kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI
Jum'at, 07 Feb 2025 21:05
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sulsel, Rudy F. Sianturi sambut kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatiah. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sulsel, Rudy F. Sianturi sambut kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatiah, di ruang kerjanya, Kanwil Ditjenpas Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Jumat, (07/02/2025).
Dalam kesempatan itu, Rudy memperkenalkan diri sebagai pejabat baru yang baru tiga minggu bertugas. Ia menyebut telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kanwil Hukum Sulsel tentang penggunaan gedung bersama.
"Kami masih berada dalam satu gedung dengan dua kanwil lainnya ditambah satu bidang HAM. Saat ini, kami merupakan satuan kerja (satker) baru, namun masih belum memiliki anggaran," ujar Rudy.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy menyampaikan harapannya agar tidak ada pemangkasan anggaran terhadap hak dasar warga binaan, khususnya terkait kebutuhan makan, minum, dan layanan kesehatan.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat krusial bagi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas maupun Rutan. "Jika hak dasar warga binaan seperti makanan dan layanan kesehatan tidak terpenuhi dengan baik, maka bisa menjadi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas maupun Rutan," tegasnya.
Rudy juga membahas persoalan over kapasitas di Rutan dan Lapas wilayah Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan bahwa kasus narkotika menjadi penyumbang terbesar jumlah warga binaan di wilayahnya.
Untuk mengatasi lonjakan warga binaan akibat kasus narkotika, Rudy mendorong pembahasan terkait Undang-Undang Narkotika agar ada kebijakan yang membedakan antara pengguna dan pengedar.
"Kami berharap ada perubahan regulasi, sehingga pengguna narkotika tidak langsung dipidana, melainkan direhabilitasi. Dengan demikian, over kapasitas di Lapas dan Rutan bisa ditekan," tambahnya.
Rudy juga menyampaikan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Rutan Lapas Sulawesi Selatan sebanyak 11.272 orang, sementara kapasitas hunian hanya 6.110 orang.
Menanggapi hal tersebut, Meity dari Fraksi PKS Dapil Sulsel 1 ini menerima dan mencermati seluruh masukan yang disampaikan oleh Kakanwil Ditjenpas Sulsel, terutama terkait anggaran dan masalah over kapasitas akibat kasus narkotika.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya tidak bisa ikut dalam kunjungan kerja spesifik bersama anggota Komisi XIII DPR RI lainnya.
"Saya mohon maaf karena kemarin tidak bisa bergabung dengan teman-teman anggota Komisi XIII DPR RI. Ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Namun, saya pastikan seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan dalam agenda selanjutnya bersama Menteri Keuangan serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," katanya yang akrab disapa Meity.
Ia menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal kebijakan yang mendukung pemenuhan hak dasar warga binaan serta perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Setelah pertemuan ini, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Lapas Makassar. Anggota Komisi XIII DPR RI beserta jajaran Ditjenpas Sulsel meninjau langsung layanan pemasyarakatan, termasuk Klinik dan Garmen Lapas Makassar yang menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan.
Dalam kesempatan itu, Rudy memperkenalkan diri sebagai pejabat baru yang baru tiga minggu bertugas. Ia menyebut telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kanwil Hukum Sulsel tentang penggunaan gedung bersama.
"Kami masih berada dalam satu gedung dengan dua kanwil lainnya ditambah satu bidang HAM. Saat ini, kami merupakan satuan kerja (satker) baru, namun masih belum memiliki anggaran," ujar Rudy.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy menyampaikan harapannya agar tidak ada pemangkasan anggaran terhadap hak dasar warga binaan, khususnya terkait kebutuhan makan, minum, dan layanan kesehatan.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat krusial bagi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas maupun Rutan. "Jika hak dasar warga binaan seperti makanan dan layanan kesehatan tidak terpenuhi dengan baik, maka bisa menjadi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas maupun Rutan," tegasnya.
Rudy juga membahas persoalan over kapasitas di Rutan dan Lapas wilayah Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan bahwa kasus narkotika menjadi penyumbang terbesar jumlah warga binaan di wilayahnya.
Untuk mengatasi lonjakan warga binaan akibat kasus narkotika, Rudy mendorong pembahasan terkait Undang-Undang Narkotika agar ada kebijakan yang membedakan antara pengguna dan pengedar.
"Kami berharap ada perubahan regulasi, sehingga pengguna narkotika tidak langsung dipidana, melainkan direhabilitasi. Dengan demikian, over kapasitas di Lapas dan Rutan bisa ditekan," tambahnya.
Rudy juga menyampaikan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Rutan Lapas Sulawesi Selatan sebanyak 11.272 orang, sementara kapasitas hunian hanya 6.110 orang.
Menanggapi hal tersebut, Meity dari Fraksi PKS Dapil Sulsel 1 ini menerima dan mencermati seluruh masukan yang disampaikan oleh Kakanwil Ditjenpas Sulsel, terutama terkait anggaran dan masalah over kapasitas akibat kasus narkotika.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya tidak bisa ikut dalam kunjungan kerja spesifik bersama anggota Komisi XIII DPR RI lainnya.
"Saya mohon maaf karena kemarin tidak bisa bergabung dengan teman-teman anggota Komisi XIII DPR RI. Ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Namun, saya pastikan seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan dalam agenda selanjutnya bersama Menteri Keuangan serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," katanya yang akrab disapa Meity.
Ia menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal kebijakan yang mendukung pemenuhan hak dasar warga binaan serta perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Setelah pertemuan ini, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Lapas Makassar. Anggota Komisi XIII DPR RI beserta jajaran Ditjenpas Sulsel meninjau langsung layanan pemasyarakatan, termasuk Klinik dan Garmen Lapas Makassar yang menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan.
(GUS)
Berita Terkait
News
Adies Kadir dan Uya Kuya Diputus Tak Langgar Kode Etik
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI kembali menggelar sidang terbuka, dengan agenda sidang putusan atas dugaan pelanggaran kode etik pimpinan sekaligus anggota DPR RI, Adies Kadir, Surya Utama, Ahmad Sahroni, Nafa Indira Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Rabu, (05/11/2025).
Rabu, 05 Nov 2025 19:53
News
Ketum IKA UNM Nurdin Halid Tanggapi Penonaktifan Prof Karta Sebagai Rektor
Penonaktifan Prof Karta Jayadi sebagai rektor UNM oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengundang perhatian publik, termasuk Ketua Umum IKA UNM, Prof HAM Nurdin Halid.
Rabu, 05 Nov 2025 13:32
News
Field Trip Leadership, Siswa SMP Islam Athirah Kunjungi Gedung DPR/MPR RI
Dalam kunjungan tersebut, para siswa SMP Islam Athirah diajak mengenal lebih dekat fungsi dan peran lembaga legislatif.
Sabtu, 18 Okt 2025 21:24
News
Warkop Jadi Ruang Dialog, Deng Ical Ajak Media Kawal Kinerja DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI atau akrab disapa Deng Ical, menggelar pertemuan dengan sejumlah jurnalis di Makassar, Sabtu (4/10/2025) sore.
Sabtu, 04 Okt 2025 18:58
News
Polda Sulsel Terima Kunjungan Komisi III DPR, Ini yang Dibahas
Polda Sulsel menerima kunjungan rombongan Komisi III DPR RI yang ingin menjaring aspirasi serta masukan dari pihak kepolisian terkait sejumlah rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh dewan.
Jum'at, 12 Sep 2025 21:10
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wuling Darion Resmi Diperkenalkan di GIIAS Makassar 2025, Intip Spesifikasi & Harganya
2
Menjajal BYD Atto 1 Makassar-Maros PP: Lincah, Nyaman, Biaya Kurang dari Rp20 Ribu
3
Kemenko PM Apresiasi Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Gowa
4
Pemkab Gowa Ubah Arah Fokus Pengelolaan Dana Desa
5
Telkomsel & AKADS Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Pesisir Pangkajene
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wuling Darion Resmi Diperkenalkan di GIIAS Makassar 2025, Intip Spesifikasi & Harganya
2
Menjajal BYD Atto 1 Makassar-Maros PP: Lincah, Nyaman, Biaya Kurang dari Rp20 Ribu
3
Kemenko PM Apresiasi Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Gowa
4
Pemkab Gowa Ubah Arah Fokus Pengelolaan Dana Desa
5
Telkomsel & AKADS Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Pesisir Pangkajene