Kakanwil Ditjenpas Sulsel Sambut Kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI

Jum'at, 07 Feb 2025 21:05
Kakanwil Ditjenpas Sulsel Sambut Kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sulsel, Rudy F. Sianturi sambut kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatiah. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sulsel, Rudy F. Sianturi sambut kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatiah, di ruang kerjanya, Kanwil Ditjenpas Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Jumat, (07/02/2025).

Dalam kesempatan itu, Rudy memperkenalkan diri sebagai pejabat baru yang baru tiga minggu bertugas. Ia menyebut telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kanwil Hukum Sulsel tentang penggunaan gedung bersama.

"Kami masih berada dalam satu gedung dengan dua kanwil lainnya ditambah satu bidang HAM. Saat ini, kami merupakan satuan kerja (satker) baru, namun masih belum memiliki anggaran," ujar Rudy.

Dalam pertemuan tersebut, Rudy menyampaikan harapannya agar tidak ada pemangkasan anggaran terhadap hak dasar warga binaan, khususnya terkait kebutuhan makan, minum, dan layanan kesehatan.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat krusial bagi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas maupun Rutan. "Jika hak dasar warga binaan seperti makanan dan layanan kesehatan tidak terpenuhi dengan baik, maka bisa menjadi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas maupun Rutan," tegasnya.

Rudy juga membahas persoalan over kapasitas di Rutan dan Lapas wilayah Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan bahwa kasus narkotika menjadi penyumbang terbesar jumlah warga binaan di wilayahnya.

Untuk mengatasi lonjakan warga binaan akibat kasus narkotika, Rudy mendorong pembahasan terkait Undang-Undang Narkotika agar ada kebijakan yang membedakan antara pengguna dan pengedar.

"Kami berharap ada perubahan regulasi, sehingga pengguna narkotika tidak langsung dipidana, melainkan direhabilitasi. Dengan demikian, over kapasitas di Lapas dan Rutan bisa ditekan," tambahnya.

Rudy juga menyampaikan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Rutan Lapas Sulawesi Selatan sebanyak 11.272 orang, sementara kapasitas hunian hanya 6.110 orang.

Menanggapi hal tersebut, Meity dari Fraksi PKS Dapil Sulsel 1 ini menerima dan mencermati seluruh masukan yang disampaikan oleh Kakanwil Ditjenpas Sulsel, terutama terkait anggaran dan masalah over kapasitas akibat kasus narkotika.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya tidak bisa ikut dalam kunjungan kerja spesifik bersama anggota Komisi XIII DPR RI lainnya.

"Saya mohon maaf karena kemarin tidak bisa bergabung dengan teman-teman anggota Komisi XIII DPR RI. Ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Namun, saya pastikan seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan dalam agenda selanjutnya bersama Menteri Keuangan serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," katanya yang akrab disapa Meity.

Ia menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal kebijakan yang mendukung pemenuhan hak dasar warga binaan serta perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Setelah pertemuan ini, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Lapas Makassar. Anggota Komisi XIII DPR RI beserta jajaran Ditjenpas Sulsel meninjau langsung layanan pemasyarakatan, termasuk Klinik dan Garmen Lapas Makassar yang menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan.
(GUS)
Berita Terkait
TP Apresiasi Kinerja Mendagri dalam Persiapan Anggaran PSU 24 Daerah
News
TP Apresiasi Kinerja Mendagri dalam Persiapan Anggaran PSU 24 Daerah
Pemerintah akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang ada di Indonesia. Keputusan ini merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar PSU.
Selasa, 11 Mar 2025 14:10
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
News
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan KPU tidak professional dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Senin, 10 Mar 2025 22:56
Minta Cermati Hasil RDP, TP Desak Kemenpan-RB dan BKN Segera Angkat CPNS & PPPK
News
Minta Cermati Hasil RDP, TP Desak Kemenpan-RB dan BKN Segera Angkat CPNS & PPPK
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan surat dengan nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 dan bersifat Sangat Segera perihal Tindak Lanjut Penyesuaian Jadwal Pengangkatan.
Minggu, 09 Mar 2025 21:45
Raker dengan BKN, TP Minta Pengangkatan Honorer yang Sudah Lama Mengabdi
News
Raker dengan BKN, TP Minta Pengangkatan Honorer yang Sudah Lama Mengabdi
Komisi II DPR RI menggelar RDP sekaligus rapat kerja bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kamis, 06 Mar 2025 15:25
DPR Kembali Setujui Naturalisasi 3 Pemain untuk Perkuat Timnas Indonesia
News
DPR Kembali Setujui Naturalisasi 3 Pemain untuk Perkuat Timnas Indonesia
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui untuk merekomendasi kewarganegaraan kepada tiga calon pemain naturalisasi agar bisa memperkuat tim nasional Indonesia.
Kamis, 06 Mar 2025 06:10
Berita Terbaru