Komisi XIII DPR Dukung Tunjangan Khusus untuk Petugas Imigrasi di Wilayah Terluar RI
Kamis, 27 Feb 2025 13:04

Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemberian tunjangan kepada petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia. Foto/Dok Imigrasi
JAKARTA - Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemberian tunjangan kepada petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII pada Senin (24/02/2025) lalu. Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas imigrasi, khususnya pengawasan orang asing dan pemberantasan perdagangan orang (TPPO).
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan masih banyak tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diatasi. Diakuinya, setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing.
"Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," ujar Godam.
Di Kalimantan, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan terhadap pengungsi membutuhkan solusi regulasi yang lebih tegas.
Berbeda dengan wilayah barat, tantangan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan TPPO. Banyak pintu masuk tidak resmi yang menambah kerawanan di perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian, serta ancaman terhadap ketertiban umum.
"Wilayah kerja kami mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau. Kami menyadari betapa menantangnya tugas ini, oleh karena itu kami memohon perhatian anggota dewan untuk memfasilitasi pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," jelas Godam.

Selain itu, Godam juga mengungkapkan masalah lainnya seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, dan koordinasi antarinstansi yang memperumit pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di timur, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, masih membawahi lebih dari satu provinsi, yang memperburuk efektivitas pengawasan. Ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat juga turut menghambat operasional kantor imigrasi.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan RDP dari Komisi XIII, Dewi Asmara, menyampaikan dukungannya terhadap optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Komisi XIII DPR RI ditegaskannya mendorong Imigrasi untuk melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa.
"Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam pemenuhan administrasi, sarana-prasarana, serta pemberian tunjangan kinerja," ujar Dewi.
Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkas dia.
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan masih banyak tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diatasi. Diakuinya, setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing.
"Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," ujar Godam.
Di Kalimantan, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan terhadap pengungsi membutuhkan solusi regulasi yang lebih tegas.
Berbeda dengan wilayah barat, tantangan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan TPPO. Banyak pintu masuk tidak resmi yang menambah kerawanan di perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian, serta ancaman terhadap ketertiban umum.
"Wilayah kerja kami mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau. Kami menyadari betapa menantangnya tugas ini, oleh karena itu kami memohon perhatian anggota dewan untuk memfasilitasi pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," jelas Godam.

Selain itu, Godam juga mengungkapkan masalah lainnya seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, dan koordinasi antarinstansi yang memperumit pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di timur, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, masih membawahi lebih dari satu provinsi, yang memperburuk efektivitas pengawasan. Ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat juga turut menghambat operasional kantor imigrasi.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan RDP dari Komisi XIII, Dewi Asmara, menyampaikan dukungannya terhadap optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Komisi XIII DPR RI ditegaskannya mendorong Imigrasi untuk melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa.
"Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam pemenuhan administrasi, sarana-prasarana, serta pemberian tunjangan kinerja," ujar Dewi.
Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkas dia.
(TRI)
Berita Terkait

News
Revisi UU Antimonopoli Masuk Prolegnas Prioritas 2025, KPPU Apresiasi DPR RI
KPPU RI mengapresiasi DPR RI terkait inisiatif memasukkan revisi UU antimonopoli dalam prolegnas prioritas. Langkah itu bentuk dukungan memberantas monopoli.
Kamis, 08 Mei 2025 16:13

News
Data Kemiskinan di Indonesia Harus Jadi Evaluasii Serius
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti ketimpangan tajam, antara data resmi yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan laporan World Bank terkait tingkat kemiskinan di Indonesia.
Rabu, 07 Mei 2025 10:45

News
Jelang PSU Palopo, TP Ingatkan Persiapan Matang, Hindari Kesalahan Berulang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Selasa, 06 Mei 2025 17:11

Sulbar
Imigrasi Polman Deportasi WNA Malaysia Karena Tidak Miliki Dokumen Sah
Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Polewali Mandar (Polman) mendeportasi seorang warga negara asing alias WNA asal Malaysia berinisial YJ (71) pada Minggu, 4 Mei 2025.
Selasa, 06 Mei 2025 09:34

News
Rudi Sebut Rumusan Ketentuan Pidana yang Tidak Jelas Hambat Pemberantasan Narkoba
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyoroti sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), khususnya terkait regulasi dan ketentuan pidana dalam kasus narkotika.
Senin, 05 Mei 2025 22:04
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Anak yang Hilang di Wajo Meninggal, Ditemukan Mengapung di Sungai
2

Kejari Wajo Kembali Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi KUR Fiktif BRI
3

Demi Kenyamanan Belajar, DPRD Sulsel Rekomendasikan SMAN 23 Makassar Direhabilitasi
4

Derita Luka Serius di Lutut, Warga Borongtala Jeneponto Butuh Uluran Tangan
5

Andi Tenri Indah: Prabowo Tahu Persis Masalah yang Dihadapi Petani dan Nelayan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Anak yang Hilang di Wajo Meninggal, Ditemukan Mengapung di Sungai
2

Kejari Wajo Kembali Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi KUR Fiktif BRI
3

Demi Kenyamanan Belajar, DPRD Sulsel Rekomendasikan SMAN 23 Makassar Direhabilitasi
4

Derita Luka Serius di Lutut, Warga Borongtala Jeneponto Butuh Uluran Tangan
5

Andi Tenri Indah: Prabowo Tahu Persis Masalah yang Dihadapi Petani dan Nelayan