Komisi XIII DPR Dukung Tunjangan Khusus untuk Petugas Imigrasi di Wilayah Terluar RI
Kamis, 27 Feb 2025 13:04

Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemberian tunjangan kepada petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia. Foto/Dok Imigrasi
JAKARTA - Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemberian tunjangan kepada petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII pada Senin (24/02/2025) lalu. Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas imigrasi, khususnya pengawasan orang asing dan pemberantasan perdagangan orang (TPPO).
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan masih banyak tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diatasi. Diakuinya, setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing.
"Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," ujar Godam.
Di Kalimantan, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan terhadap pengungsi membutuhkan solusi regulasi yang lebih tegas.
Berbeda dengan wilayah barat, tantangan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan TPPO. Banyak pintu masuk tidak resmi yang menambah kerawanan di perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian, serta ancaman terhadap ketertiban umum.
"Wilayah kerja kami mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau. Kami menyadari betapa menantangnya tugas ini, oleh karena itu kami memohon perhatian anggota dewan untuk memfasilitasi pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," jelas Godam.

Selain itu, Godam juga mengungkapkan masalah lainnya seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, dan koordinasi antarinstansi yang memperumit pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di timur, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, masih membawahi lebih dari satu provinsi, yang memperburuk efektivitas pengawasan. Ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat juga turut menghambat operasional kantor imigrasi.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan RDP dari Komisi XIII, Dewi Asmara, menyampaikan dukungannya terhadap optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Komisi XIII DPR RI ditegaskannya mendorong Imigrasi untuk melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa.
"Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam pemenuhan administrasi, sarana-prasarana, serta pemberian tunjangan kinerja," ujar Dewi.
Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkas dia.
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan masih banyak tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diatasi. Diakuinya, setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing.
"Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," ujar Godam.
Di Kalimantan, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan terhadap pengungsi membutuhkan solusi regulasi yang lebih tegas.
Berbeda dengan wilayah barat, tantangan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan TPPO. Banyak pintu masuk tidak resmi yang menambah kerawanan di perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian, serta ancaman terhadap ketertiban umum.
"Wilayah kerja kami mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau. Kami menyadari betapa menantangnya tugas ini, oleh karena itu kami memohon perhatian anggota dewan untuk memfasilitasi pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," jelas Godam.

Selain itu, Godam juga mengungkapkan masalah lainnya seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, dan koordinasi antarinstansi yang memperumit pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di timur, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, masih membawahi lebih dari satu provinsi, yang memperburuk efektivitas pengawasan. Ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat juga turut menghambat operasional kantor imigrasi.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan RDP dari Komisi XIII, Dewi Asmara, menyampaikan dukungannya terhadap optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Komisi XIII DPR RI ditegaskannya mendorong Imigrasi untuk melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa.
"Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam pemenuhan administrasi, sarana-prasarana, serta pemberian tunjangan kinerja," ujar Dewi.
Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkas dia.
(TRI)
Berita Terkait

News
Operasi Gabungan Timpora, Imigrasi Polman Intensifkan Pengawasan WNA di Majene
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar melaksanakan operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Majene pada Senin dan Selasa, 15–16 September 2025.
Selasa, 16 Sep 2025 16:24

News
Polda Sulsel Terima Kunjungan Komisi III DPR, Ini yang Dibahas
Polda Sulsel menerima kunjungan rombongan Komisi III DPR RI yang ingin menjaring aspirasi serta masukan dari pihak kepolisian terkait sejumlah rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh dewan.
Jum'at, 12 Sep 2025 21:10

Sulbar
Timpora Majene Perkuat Sinergi Awasi Orang Asing
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kabupaten Majene.
Jum'at, 12 Sep 2025 16:46

Sulbar
Kunjungan Kerja, Kakanwil Imigrasi Sulbar Apresiasi Kinerja Kanim Polewali Mandar
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar pada Jumat, 12 September 2025.
Jum'at, 12 Sep 2025 16:38

Sulbar
Dukung Ketahanan Pangan, Imigrasi Polman & Rutan Majene Tanam Pohon Kelapa Serentak
Imigrasi Polman bersama Rutan Kelas IIB Majene menggelar kegiatan penanaman bibit pohon kelapa secara serentak pada Selasa, 9 September 2025.
Selasa, 09 Sep 2025 19:54
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Golkar Makassar Rombak Struktur, Minta Pimpinan Kecamatan Konsolidasi Cepat
2

Pemasok Material Proyek Embung Tagih Utang Natsir Ali Rp1 Miliar
3

PPP Sulsel Rahasiakan Jagoannya di Muktamar, Klaim 40 Suara Solid ke Satu Caketum
4

Andi Ugi Kembali ke DPRD Sulsel: Masuki Periode ke-8, 33 Tahun jadi Wakil Rakyat
5

Aset Pemkot Makassar 1,1 Ha di Antang Terancam Jatuh ke Pihak Lain
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Golkar Makassar Rombak Struktur, Minta Pimpinan Kecamatan Konsolidasi Cepat
2

Pemasok Material Proyek Embung Tagih Utang Natsir Ali Rp1 Miliar
3

PPP Sulsel Rahasiakan Jagoannya di Muktamar, Klaim 40 Suara Solid ke Satu Caketum
4

Andi Ugi Kembali ke DPRD Sulsel: Masuki Periode ke-8, 33 Tahun jadi Wakil Rakyat
5

Aset Pemkot Makassar 1,1 Ha di Antang Terancam Jatuh ke Pihak Lain