Komisi XIII DPR Dukung Tunjangan Khusus untuk Petugas Imigrasi di Wilayah Terluar RI
Kamis, 27 Feb 2025 13:04
Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemberian tunjangan kepada petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia. Foto/Dok Imigrasi
JAKARTA - Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemberian tunjangan kepada petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII pada Senin (24/02/2025) lalu. Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas imigrasi, khususnya pengawasan orang asing dan pemberantasan perdagangan orang (TPPO).
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan masih banyak tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diatasi. Diakuinya, setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing.
"Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," ujar Godam.
Di Kalimantan, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan terhadap pengungsi membutuhkan solusi regulasi yang lebih tegas.
Berbeda dengan wilayah barat, tantangan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan TPPO. Banyak pintu masuk tidak resmi yang menambah kerawanan di perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian, serta ancaman terhadap ketertiban umum.
"Wilayah kerja kami mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau. Kami menyadari betapa menantangnya tugas ini, oleh karena itu kami memohon perhatian anggota dewan untuk memfasilitasi pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," jelas Godam.

Selain itu, Godam juga mengungkapkan masalah lainnya seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, dan koordinasi antarinstansi yang memperumit pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di timur, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, masih membawahi lebih dari satu provinsi, yang memperburuk efektivitas pengawasan. Ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat juga turut menghambat operasional kantor imigrasi.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan RDP dari Komisi XIII, Dewi Asmara, menyampaikan dukungannya terhadap optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Komisi XIII DPR RI ditegaskannya mendorong Imigrasi untuk melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa.
"Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam pemenuhan administrasi, sarana-prasarana, serta pemberian tunjangan kinerja," ujar Dewi.
Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkas dia.
Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan masih banyak tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diatasi. Diakuinya, setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing.
"Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," ujar Godam.
Di Kalimantan, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan terhadap pengungsi membutuhkan solusi regulasi yang lebih tegas.
Berbeda dengan wilayah barat, tantangan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan TPPO. Banyak pintu masuk tidak resmi yang menambah kerawanan di perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian, serta ancaman terhadap ketertiban umum.
"Wilayah kerja kami mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau. Kami menyadari betapa menantangnya tugas ini, oleh karena itu kami memohon perhatian anggota dewan untuk memfasilitasi pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," jelas Godam.

Selain itu, Godam juga mengungkapkan masalah lainnya seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, dan koordinasi antarinstansi yang memperumit pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di timur, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, masih membawahi lebih dari satu provinsi, yang memperburuk efektivitas pengawasan. Ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat juga turut menghambat operasional kantor imigrasi.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan RDP dari Komisi XIII, Dewi Asmara, menyampaikan dukungannya terhadap optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Komisi XIII DPR RI ditegaskannya mendorong Imigrasi untuk melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa.
"Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam pemenuhan administrasi, sarana-prasarana, serta pemberian tunjangan kinerja," ujar Dewi.
Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkas dia.
(TRI)
Berita Terkait
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Kamis, 12 Nov 2026 09:13
News
Terhubung Interpol 196 Negara, Imigrasi dan Polri Perkuat Pengawasan Buronan
Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat pengawasan buronan internasional melalui pemanfaatan aplikasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7).
Jum'at, 06 Nov 2026 17:26
News
Imigrasi Awasi WNA di Kawasan Wisata Toraja Utara
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan menggelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing (WNA) di sejumlah penginapan kawasan wisata Toraja Utara, 29–31 Oktober 2026.
Selasa, 03 Nov 2026 09:33
Ekbis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK dan DPR RI Edukasi Warga Maros
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Kamis (29/10).
Jum'at, 30 Okt 2026 17:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
4
Wali Kota Munafri Minta Pejabat OPD yang Baru Dilantik Bawa Konsep Kerja Konkret
5
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fadil Imran Pesan Darmawangsyah Jaga Amanah dan Rangkul Semua Pihak
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
4
Wali Kota Munafri Minta Pejabat OPD yang Baru Dilantik Bawa Konsep Kerja Konkret
5
PDIP Sulsel Gembleng Kader Perempuan, Siapkan Penggerak hingga Akar Rumput