Satker Mulai Usul Jumlah Personel TNI untuk Pengamanan Kantor Kejaksaan

Selasa, 27 Mei 2025 17:53
Satker Mulai Usul Jumlah Personel TNI untuk Pengamanan Kantor Kejaksaan
Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mulai mengusulkan jumlah kebutuhan personel TNI, yang akan melakukan pengamanan di setiap kantor Kejaksaan. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mulai mengusulkan jumlah kebutuhan personel TNI, yang akan melakukan pengamanan di setiap kantor Kejaksaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel mengatakan, sejauh ini soal kesiapan pengamanan kantor Kejaksaan oleh personel TNI masih terus dikoordinasikan. Satuan kerja yang ada terlebih dahulu diminta mengusulkan kebutuhan mereka.

"Pertama itu diminta kesiapan daripada setiap instansi dalam hal ini Satker Kejaksaan sejauh mana kebutuhannya untuk kegiatan pengamanan. Nah ini sementara disosialisasikan," ujar Soetarmi ditemui di Kantor Kejati Sulsel, Selasa (27/05/2025).

Lebih jauh, kata Soetarmi, sosialisasi yang dimaksud, yakni setiap Satker Kejaksaan di bawah Kejati Sulsel diminta kesediaannya untuk menerima pengamanan dari personel TNI. Setelahnya baru mengusulkan jumlah personel yang dibutuhkan.

"Disampaikan berapa jumlah (personel TNI dibutuhkan) kepada (kantor kejaksaa) daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Kira-kira kalau membutuhkan pengamanan dari pihak TNI, itu sejauh mana kesediaan mereka untuk menerima tindakan pengamanan itu, berapa personil yang dibutuhkan. Jadi setiap daerah ini kebutuhannya berbeda-beda," jelasnya.

Soetarmi mengungkapkan, sudah ada beberapa daerah yang mengajukan usulannya. Kata dia, ada yang mengusulkan 2 hingga 10 personel TNI untuk pengamanan kantor mereka.

"Tadi juga kami coba intip-intip dari setiap daerah, (usulannya) itu berbeda-beda, ada yang mengusul 2, ada yang mengusul 3, bahkan ada yang mengusul 10. Jadi inikan tentu kita evaluasi sejauh mana tingkat kerawanan yang dibutuhkan untuk dikawal," terangnya.

"Nah ini kan juga sudah ada terkaitmasalah Perpres yang keluar tentang keamanan yang dikerjasamakan dengan pihak TNI. Jadi kita menunggu saja lah, kapan di Kejaksan Tinggi Sulawesi Selatan dan wilayahnya kira-kira dibutuhkan tindakan pengamanan saya akan sampaikan nanti," pungkas dia.
(GUS)
Berita Terkait
Sinergi Pelindo - Kejati Maluku Dorong Kelancaran Pembangunan Terminal Ambon
News
Sinergi Pelindo - Kejati Maluku Dorong Kelancaran Pembangunan Terminal Ambon
Pelindo Regional 4 bersama Kejaksaan Tinggi Maluku memperkuat kerja sama dalam penguatan tata kelola perusahaan dan kepastian hukum guna mendukung kelancaran pembangunan Terminal Penumpang Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
Kamis, 25 Jun 2026 15:52
OJK Perkuat Sinergi dengan Polisi & Jaksa Tangani Kejahatan Keuangan
News
OJK Perkuat Sinergi dengan Polisi & Jaksa Tangani Kejahatan Keuangan
OJK memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum melalui Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang digelar di Kantor OJK Sulselbar, Makassar, Kamis (25/6/2026).
Kamis, 25 Jun 2026 12:16
PLN UIP Sulawesi & Kejati Sulsel Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan Kelistrikan
News
PLN UIP Sulawesi & Kejati Sulsel Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan Kelistrikan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan melalui audiensi yang berlangsung di Makassar.
Rabu, 24 Jun 2026 11:28
PLN & Kejari Banggai Perkuat Sinergi Hukum Dukung Proyek Ketenagalistrikan
News
PLN & Kejari Banggai Perkuat Sinergi Hukum Dukung Proyek Ketenagalistrikan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai guna mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Banggai.
Selasa, 23 Jun 2026 18:22
UMI Perluas Akses Pendidikan bagi Jaksa Melalui Program RPL dan Hybrid Learning
Makassar City
UMI Perluas Akses Pendidikan bagi Jaksa Melalui Program RPL dan Hybrid Learning
UMI Makassar memperkenalkan berbagai program pendidikan tinggi kepada jajaran Kejati Sulawesi Tenggara, termasuk Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang memungkinkan profesional melanjutkan studi.
Selasa, 23 Jun 2026 10:39
Berita Terbaru