Forum Internasional, Menkum Usul Pertemuan Khusus Bahas Royalti Musik dan AI

JAKARTA - ASEAN dan Jepang menyelenggarakan pertemuanp pertama Menteri Hukum di Manila pada Sabtu, (15/11/2025). Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama di bidang hukum dan keadilan, serta memperdalam kemitraan strategis antara ASEAN dan Jepang.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melakukan intervensi dan mengusulkan ada pertemuan khusus antara Jepang dan ASEAN untuk membahas secara spesifik terkait royalti dan artificial intelligence (AI). “ Indonesia mengusulkan ada workshop yang membahas kekayaan intelektual terkait royalti dari musik dan konten media oleh artificial intelligence platform global ” ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya Pemerintah Indonesia sedang mengusulkan “Indonesia Proposal” terkait royalti yang akan dibahas khusus dalam sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) di kantor World Intellectual Property (WIPO) Jenewa, Swiss pada Desember 2025.

Selain terkait royalti, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara ASEAN dan Jepang, khususnya dalam pengembangan kerangka hukum di bidang perdata dan komersial.

Pertemuan tersebut juga membahas usulan Jepang yang disampaikan Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi, antara lain, usulan program di bawah Rencana Kerja ASEAN–Jepang di Bidang Hukum dan Keadilan, criminal justice dan seminar intellectual property . Program-program ini dinilai penting untuk menjawab prioritas hukum bersama di kawasan.

Selain intervensi dari Indonesia, Negara-negara Anggota ASEAN juga menyampaikan aspirasi mereka untuk mendukung implementasi Rencana Kerja secara efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmalmenyampaikan bahwa Usulan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengenai perlunya pertemuan khusus ASEAN–Jepang untuk membahas royalti musik dan artificial intelligence merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan tantangan era digital saat ini. Pemanfaatan AI oleh platform global telah mengubah cara karya digunakan dan didistribusikan, sehingga diperlukan kerangka hukum yang lebih kuat dan adaptif.

"Kami di Kanwil Kemenkum Sulsel menilai bahwa forum khusus ini penting untuk memastikan bahwa hak ekonomi para pencipta, termasuk musisi daerah, mendapatkan perlindungan yang adil dan transparan," ujar Andi Basmal, dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).