Amran Sulaiman Copot Pegawai Kementan yang Palak Petani Ratusan Juta
Jum'at, 28 Nov 2025 15:27
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Dugaan pemalakan terhadap petani penerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) mencuat usai masyarakat melapor ke kanal “Lapor Pak Amran”.
Para petani mengaku dimintai uang hingga ratusan juta rupiah saat hendak mengambil traktor, padahal seluruh bantuan tersebut seharusnya diberikan gratis dari pemerintah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, laporan itu langsung ditindaklanjuti. "Ini Lapor Pak Amran membuahkan hasil," kata Andi Amran saat konferensi pers, Jumat (28/11/2025).
Dari penelusuran awal, praktik pungutan liar itu terjadi di sedikitnya 99 titik di berbagai daerah. "Dan pelakunya dari Pertanian satu. Dari luar lebih banyak," ujar dia.Dia menerangkan, besaran pungutan bervariasi, mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk satu unit traktor, bahkan ada laporan permintaan mencapai Rp 600 juta.
"Berkasnya kami langsung serahkan ke nanti Satgas, tindak lanjuti, periksa. Dan ada orang luar, kejar. Enggak boleh nipu-nipu petani. Traktor diambil suruh bayar, Rp 100 juta, Rp 50 juta, satu alat, satu traktor," ujar dia.
"Padahal itu gratis untuk rakyat. Kami akan cek semua," dia menambahkan.
Amran mengatakan, dugaan penyimpangan itu melibatkan satu oknum pegawai Kementan dan sejumlah orang dari luar lembaga. "Ada pegawai kementerian dan aku berhentikan hari ini. Dia masih muda. Ditanya, baru aku tanya langsung nangis. Nih, kamu ambil uang enggak? Iya Pak," ujar dia.
"Dan Pak Sekjen, berhentikan di kementerian. Saya sudah bilang jangan macam-macam. Aku dapat pasti saya pecat. Enggak boleh. Ini uang negara, ini uang rakyat. Tapi sedihnya, ada orang luar Pak Jenderal, nanti ada orang luar dikejar. Dia tahu tuh. Kami akan kirim ke penegak hukum," dia menambahkan.
Menurut Amran, modusnya bukan hanya memungut uang, tetapi juga mengaku sebagai pejabat tinggi Kementan. Oknum itu bahkan memperkenalkan diri sebagai Dirjen ketika turun ke lapangan.
Padahal, statusnya hanya staf biasa. Ia memanfaatkan kedok jabatan palsu itu untuk membohongi petani agar mempermudah menerima bantuan traktor.
"Bukan dia pejabat, staf. Tapi dia mengaku Dirjen kalau ke lapangan. Dirjen Tanaman Pangan. Aku lihat mukanya, ini kayaknya enggak pernah saya lantik ini. Saya bolak-balik mukanya fotonya dari tiga sisi, dia ngaku Dirjen. Jangan-jangan ini staf-staf mengaku semua Dirjen kalau turun ke lapangan," ujar dia.
Amran memastikan seluruh laporan masyarakat telah dikumpulkan lengkap dengan bukti transfer, nama penerima uang, hingga foto-fotonya. Berkas tersebut langsung diserahkan kepada Satgas untuk diproses lebih lanjut, termasuk kemungkinan pelimpahan ke aparat penegak hukum.
"Jadi Pak Jenderal enggak susah-susah cari, ini sudah ada aliran uangnya. Dikirim semua. Namanya menerima dikirim semua," ujar dia.
Amran menegaskan seluruh bantuan pertanian mulai dari traktor, benih, bibit kakao, kelapa, pala, tebu, hingga sarana produksi lain bersifat gratis dan tidak boleh dipungut biaya sepeser pun.
"Dan kalau ada, laporkan. Ini mana nomor? Sudah tahu nomor saya kah? Lapor Pak Amran, laporkan.
Selama satu minggu terakhir, kanal “Lapor Pak Amran” menerima hampir 3.000 aduan dari masyarakat, dengan lebih dari 504 di antaranya sudah ditindaklanjuti.
"Yang aku cari pertama adalah siapa di Pertanian. Aku dapat satu, kami minta siapa lagi temannya. Silakan tunjuk, aku pecat juga," ujar dia.
Para petani mengaku dimintai uang hingga ratusan juta rupiah saat hendak mengambil traktor, padahal seluruh bantuan tersebut seharusnya diberikan gratis dari pemerintah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, laporan itu langsung ditindaklanjuti. "Ini Lapor Pak Amran membuahkan hasil," kata Andi Amran saat konferensi pers, Jumat (28/11/2025).
Dari penelusuran awal, praktik pungutan liar itu terjadi di sedikitnya 99 titik di berbagai daerah. "Dan pelakunya dari Pertanian satu. Dari luar lebih banyak," ujar dia.Dia menerangkan, besaran pungutan bervariasi, mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk satu unit traktor, bahkan ada laporan permintaan mencapai Rp 600 juta.
"Berkasnya kami langsung serahkan ke nanti Satgas, tindak lanjuti, periksa. Dan ada orang luar, kejar. Enggak boleh nipu-nipu petani. Traktor diambil suruh bayar, Rp 100 juta, Rp 50 juta, satu alat, satu traktor," ujar dia.
"Padahal itu gratis untuk rakyat. Kami akan cek semua," dia menambahkan.
Amran mengatakan, dugaan penyimpangan itu melibatkan satu oknum pegawai Kementan dan sejumlah orang dari luar lembaga. "Ada pegawai kementerian dan aku berhentikan hari ini. Dia masih muda. Ditanya, baru aku tanya langsung nangis. Nih, kamu ambil uang enggak? Iya Pak," ujar dia.
"Dan Pak Sekjen, berhentikan di kementerian. Saya sudah bilang jangan macam-macam. Aku dapat pasti saya pecat. Enggak boleh. Ini uang negara, ini uang rakyat. Tapi sedihnya, ada orang luar Pak Jenderal, nanti ada orang luar dikejar. Dia tahu tuh. Kami akan kirim ke penegak hukum," dia menambahkan.
Menurut Amran, modusnya bukan hanya memungut uang, tetapi juga mengaku sebagai pejabat tinggi Kementan. Oknum itu bahkan memperkenalkan diri sebagai Dirjen ketika turun ke lapangan.
Padahal, statusnya hanya staf biasa. Ia memanfaatkan kedok jabatan palsu itu untuk membohongi petani agar mempermudah menerima bantuan traktor.
"Bukan dia pejabat, staf. Tapi dia mengaku Dirjen kalau ke lapangan. Dirjen Tanaman Pangan. Aku lihat mukanya, ini kayaknya enggak pernah saya lantik ini. Saya bolak-balik mukanya fotonya dari tiga sisi, dia ngaku Dirjen. Jangan-jangan ini staf-staf mengaku semua Dirjen kalau turun ke lapangan," ujar dia.
Amran memastikan seluruh laporan masyarakat telah dikumpulkan lengkap dengan bukti transfer, nama penerima uang, hingga foto-fotonya. Berkas tersebut langsung diserahkan kepada Satgas untuk diproses lebih lanjut, termasuk kemungkinan pelimpahan ke aparat penegak hukum.
"Jadi Pak Jenderal enggak susah-susah cari, ini sudah ada aliran uangnya. Dikirim semua. Namanya menerima dikirim semua," ujar dia.
Amran menegaskan seluruh bantuan pertanian mulai dari traktor, benih, bibit kakao, kelapa, pala, tebu, hingga sarana produksi lain bersifat gratis dan tidak boleh dipungut biaya sepeser pun.
"Dan kalau ada, laporkan. Ini mana nomor? Sudah tahu nomor saya kah? Lapor Pak Amran, laporkan.
Selama satu minggu terakhir, kanal “Lapor Pak Amran” menerima hampir 3.000 aduan dari masyarakat, dengan lebih dari 504 di antaranya sudah ditindaklanjuti.
"Yang aku cari pertama adalah siapa di Pertanian. Aku dapat satu, kami minta siapa lagi temannya. Silakan tunjuk, aku pecat juga," ujar dia.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Mentan RI Gerak Cepat Tangani Banjir di Bone, Bawa Bantuan Pangan Rp9 Miliar
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone, khususnya di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur.
Senin, 11 Mei 2026 13:18
News
Mentan Kumpulkan 170 Bupati, Perkuat Irigasi dan Perkebunan Jaga Produksi Pangan Nasional
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengkonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia, untuk memperkuat program irigasi dan pengembangan perkebunan sebagai langkah strategis menjaga produksi pangan nasional.
Senin, 20 Apr 2026 23:17
News
Stok Melimpah, Cadangan Beras Nasional Capai 4,5 Juta Ton
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras nasional mencetak rekor tertinggi dengan capaian sekitar 4,5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Minggu, 05 Apr 2026 19:05
News
El Nino Mengancam, Mentan Amran Klaim Cadangan Pangan Aman
Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah ancaman El Nino ekstrem yang diperkirakan terjadi pada April hingga Oktober 2026.
Kamis, 26 Mar 2026 21:47
News
Andi Amran Sulaiman: Arsitek Kedaulatan Pangan di Tengah Krisis Global
Di tengah gejolak krisis pangan global yang melanda berbagai negara, nama Andi Amran Sulaiman muncul sebagai sosok pahlawan modern bagi bangsa Indonesia.
Selasa, 24 Mar 2026 11:50
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa