Serapan Anggaran Masih Rendah, Wali Kota Makassar Panggil Kepala OPD

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi belanja anggaran. Langkah tersebut dilakukan agar serapan anggaran meningkat dan mampu mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat.

Munafri menegaskan percepatan belanja pemerintah menjadi hal yang penting karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah.

"Saya sudah pastikan (percepatan belanja amggaran) itu. Sekarang begini, ini harus cepat digelontorkan. Digelontorkan supaya apa? Belanja di masyarakat ini bisa meningkat untuk memastikan bahwa pola perputaran ekonomi ini bisa jalan," tegasnya.

Wali kota yang akrab disapa Appi itu mengaku akan mengevaluasi OPD yang hingga kini masih mencatatkan serapan anggaran rendah. Selama Juli, ia berencana memanggil satu per satu kepala OPD untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

"Saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi, bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya, apa masalahnya, kenapa tidak dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan," sambung Munafri.

Menurut Appi, rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD tidak selalu disebabkan lambatnya pelaksanaan program. Beberapa proyek, kata dia, terkendala persoalan teknis maupun hukum sehingga belum dapat dilanjutkan.

"Ada beberapa yang punya kendala-kendala. Contoh, pada saat pengerjaan. Nah, pada saat proses lelangnya, terus tiba-tiba ada masalah di dalam objek itu. Contoh, kayak Karebosi. Karebosi ini harusnya sudah jalan tapi kan ada persoalan hukum yang ada di situ yang harus diselesaikan dulu," ujarnya kepada wartawan.

Ia menegaskan proyek pembangunan tidak bisa dipaksakan berjalan apabila masih menghadapi persoalan hukum.

"Bagaimana caranya mau lanjut kalau masih ada persoalan hukumnya? Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus lihat dan memberikan informasi detail kepada masyarakat supaya belanja ini cepat sudah bisa digelontorkan," sebutnya.

Appi optimistis percepatan realisasi anggaran akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

"Pasti, pasti, pasti. Masa anggaran yang sudah ada, tinggal dikasih jalan. Supaya apa? Kan ini semakin banyak uang yang digelontorkan, dibelanjakan oleh pemerintah, semakin besar serapan yang akan diterima oleh masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga triwulan II 2026.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, mengatakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), rata-rata serapan anggaran mitra kerja Komisi C hingga akhir Juni masih berada di bawah 30 persen.

"Harusnya, idealnya serapan anggaran pada monev kedua ini dari bulan Januari sampai Juni sudah mencapai 50%. Namun, rata-rata yang saya lihat saat ini masih di bawah 30%," ungkapnya, Sabtu (4/7/2026).

Azwar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh SKPD mempercepat pelaksanaan program agar target penyerapan anggaran dapat tercapai dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Hal ini harus segera dimaksimalkan karena jika serapan anggaran tersebut terlambat, tentu masyarakat yang akan dirugikan. Jangan sampai nanti di akhir tahun kita terburu-buru. Memang ada yang beranggapan, 'Misalkan sisa waktu 6 bulan lagi, itu masih bisa terkejar," jelasnya.

Ia menyebut hingga kini belum ada satu pun SKPD mitra Komisi C yang mencatatkan serapan anggaran maksimal.

"Hampir semua. Rata-rata semuanya masih rendah dan itu semua mitra Komisi C," singkatnya kepada wartawan.