Pertamina Pastikan Stok BBM Sulsel Aman, Antrean Dipicu Lonjakan Permintaan

MAKASSAR - Di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Sulawesi Selatan (Sulsel), Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Pertamina menyatakan lonjakan permintaan dari kendaraan pribadi hingga angkutan logistik menjadi pemicu antrean, sementara distribusi terus dioptimalkan agar pasokan tetap terjaga.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan pihaknya memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Namun, ia menegaskan distribusi BBM ke seluruh SPBU tetap berjalan rutin dan terus dioptimalkan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

"Kami memahami adanya antrean di lapangan yang disebabkan tingginya demand di Sulawesi Selatan. Namun kami terus melakukan optimalisasi distribusi agar penyaluran dapat dilakukan tepat waktu. Kami juga memastikan pasokan BBM dalam kondisi aman dan distribusi ke seluruh SPBU tetap berjalan secara rutin," ujar Lilik.

Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina juga terus memantau realisasi penyaluran BBM bersubsidi. Hingga Semester I 2026, penyaluran Biosolar di Sulawesi Selatan telah mencapai sekitar 54 persen dari kuota tahunan, sedangkan Pertalite terealisasi sekitar 49 persen. Capaian tersebut masih dinilai sesuai dengan target penyaluran yang telah ditetapkan.

Pada 2026, kuota Pertalite untuk Sulawesi Selatan ditetapkan sebesar 1.136.082 kiloliter (KL), sementara kuota Biosolar mencapai 744.937 KL. Realisasi penyaluran tersebut terus dievaluasi bersama BPH Migas setiap tiga bulan.

Menurut Lilik, lonjakan permintaan BBM tidak hanya berasal dari kendaraan pribadi, tetapi juga dipengaruhi aktivitas angkutan logistik dan bus penumpang yang cukup tinggi di jalur poros Sulawesi.

Sales Branch Manager Fuel Sulselbar Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fandy Achmad Sitaba, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah penyesuaian agar distribusi lebih cepat menjangkau wilayah yang mengalami antrean.

Salah satunya dengan memajukan jam operasional Fuel Terminal Makassar sehingga pengiriman BBM dapat dilakukan lebih awal.

"Kami berkoordinasi dengan Fuel Terminal Makassar sehingga jam operasional dimajukan lebih pagi. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi daerah-daerah yang telah dipetakan berpotensi mengalami antrean cukup tinggi," kata Fandy.

Untuk mengurangi antrean di SPBU, Pertamina menerapkan sejumlah langkah, mulai dari memastikan stok di setiap SPBU tidak memasuki kondisi kritis melalui penambahan pasokan, menyiagakan petugas marshall untuk mengatur antrean, hingga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Hiswana Migas, dan aparat penegak hukum (APH).

Di sisi distribusi, jadwal pengiriman dari Instalasi Terminal Makassar juga ditambah ketika terjadi lonjakan permintaan agar penyaluran BBM tetap lancar.

Menanggapi dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, Lilik menegaskan Pertamina berperan sebagai badan penyalur, bukan pengawas. Meski demikian, perusahaan tetap melakukan pengawasan internal serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan.

Ia menjelaskan, seluruh transaksi BBM subsidi telah menggunakan sistem QR Code. Sementara bagi pengguna tertentu, seperti petani atau konsumen yang membeli menggunakan jeriken, wajib melengkapi dokumen rekomendasi sesuai ketentuan.

"Selama dokumen dan QR Code sesuai, Pertamina wajib melayani. Setelah BBM keluar dari SPBU, pengawasannya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan BPH Migas. Namun kami tetap berkoordinasi dengan aparat agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi," jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, sepanjang 2026 Pertamina telah memblokir 1.400 nomor polisi kendaraan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang terindikasi menyalahgunakan penyaluran BBM subsidi. Sementara di seluruh wilayah Sulawesi, jumlah kendaraan yang diblokir telah mencapai 3.364 nomor polisi.