Warga Makassar Apresiasi Layanan Pasti Ada Solusi Kementerian Hukum
Senin, 03 Agu 2026 22:34
Sudarto, Warga Makassar yang pernah mengikuti program Layanan Pasti Ada Solusi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Layanan Kementerian Hukum yakni Pasti Ada Solusi digelar setiap pekan, mendapat apresiasi dari Warga Makassar yang langsung mendapat jalan untuk persoalan hukum yang sudah lama membelenggu.
Hal ini disampaikan Sudarto, salah satu warga Makassar yang rumah keluarganya digugat sejak tahun 2018 hingga sekarang. Padahal, rumah dan tanahnya yang berada di Perumnas Jalan Todopuli 4 mereka beli secara sah.
Sudarto yang ditemui di Makassar mengatakan, menjelaskan dirinya didugat atas nama Drs Alimuddin, gugatanya telah inkrah, dan dirinya tidak pernah bersengketa dengan yang bersangkutan Kemudian ada lagi gugatan kedua berbeda alamat dengan yang pertama yakni di Bandung.
"Sudah bertahun-tahun persoalan ini, tapi kami tidak tau mau melaporkan ke mana. Dan akhirnya kami ikut layanan Pasti Ada Solusi ini dan langsung mendapat respons dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas," kata dia usai bertemu langsung dengan Menteri Hukum di Makassar.
Dirinya menjelaskan, rumah miliknya yakni nomo 20 di Todopuli 4 namun dalam gugatan yang disampaikan ke dirinya adalah nomor 19. "Ini bentuk kesalahan pengadilan, dan sudah diakui, tapi kami malah terus diteror," katanya.
Setelah dirinya mengikuti layanan Pasti Ada Solusi dari Kementerian Hukum ini dirinya seperti mendapat berkah. "Pak Menteri memberikan atensi langsung dan alhamdulillah meski bukan ranah Kemenkum langsung tapi pak Menteri tetap berikan solusi dan langsung lakukan koordinasi, ini kami syukuri," jelasnya.
Diketahui Sudarto memang menjadi peserta dengan pertanyaan terakhir masalah hukum pada ruang dialog terbuka Pasti Ada Solusi yang tayang pada 17 Juli 2026 dan langsung diatensi oleh Kementerian Hukum.
Hal ini disampaikan Sudarto, salah satu warga Makassar yang rumah keluarganya digugat sejak tahun 2018 hingga sekarang. Padahal, rumah dan tanahnya yang berada di Perumnas Jalan Todopuli 4 mereka beli secara sah.
Sudarto yang ditemui di Makassar mengatakan, menjelaskan dirinya didugat atas nama Drs Alimuddin, gugatanya telah inkrah, dan dirinya tidak pernah bersengketa dengan yang bersangkutan Kemudian ada lagi gugatan kedua berbeda alamat dengan yang pertama yakni di Bandung.
"Sudah bertahun-tahun persoalan ini, tapi kami tidak tau mau melaporkan ke mana. Dan akhirnya kami ikut layanan Pasti Ada Solusi ini dan langsung mendapat respons dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas," kata dia usai bertemu langsung dengan Menteri Hukum di Makassar.
Dirinya menjelaskan, rumah miliknya yakni nomo 20 di Todopuli 4 namun dalam gugatan yang disampaikan ke dirinya adalah nomor 19. "Ini bentuk kesalahan pengadilan, dan sudah diakui, tapi kami malah terus diteror," katanya.
Setelah dirinya mengikuti layanan Pasti Ada Solusi dari Kementerian Hukum ini dirinya seperti mendapat berkah. "Pak Menteri memberikan atensi langsung dan alhamdulillah meski bukan ranah Kemenkum langsung tapi pak Menteri tetap berikan solusi dan langsung lakukan koordinasi, ini kami syukuri," jelasnya.
Diketahui Sudarto memang menjadi peserta dengan pertanyaan terakhir masalah hukum pada ruang dialog terbuka Pasti Ada Solusi yang tayang pada 17 Juli 2026 dan langsung diatensi oleh Kementerian Hukum.
(GUS)
Berita Terkait
News
Matangkan Konsepsi Lima Rancangan Produk Hukum Kota Makassar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memfasilitasi rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap lima rancangan produk hukum Pemerintah Kota Makassar
Selasa, 07 Apr 2026 13:43
News
Pengunggahan Data Dukung Langkah Awal Wujudkan Reformasi Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan reformasi hukum dengan mengikuti Kick-Off Meeting Pengunggahan Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH)
Senin, 06 Apr 2026 21:29
News
Kakanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Refleksi Akhir Tahun Kemenkum Tahun 2026
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal mengikuti kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2026 yang digelar di Grand Mercure Hotel, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Kamis, 18 Des 2025 21:19
News
Resmi Dikukuhkan, Pengurus KORPRI Kemenkum 2025–2030 Siap Bekerja
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi memulai masa kerja baru setelah Dewan Pengurus KORPRI Kemenkum Periode 2025–2030 dikukuhkan.
Selasa, 16 Des 2025 18:00
News
Kemenkum Sulsel Instrusikan Jajaran Perkuat Integritas dan Pengawasan
Kakanwil Kemenkum Sulsel menginstruksikan jajarannya di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel untuk melaksanakan dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh pesan serta arahan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.
Selasa, 16 Des 2025 12:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sekolah Bukan Pabrik Nilai
2
KREASI 2026 Jadi Ajang Solidaritas Mahasiswa Sistem Informasi UIN Alauddin
3
Pansus Temukan 50 Aset DLHK Sulsel Belum Bersertifikat, Ada yang Dikuasai Eks Pegawai
4
Konflik Lahan Laoli, Kehadiran Manajer PT KITLT Jadi Sorotan
5
Asmo Sulsel Dukung Hajatan FIF di Gowa: Padukan Hiburan, CSR, & Layanan Honda
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sekolah Bukan Pabrik Nilai
2
KREASI 2026 Jadi Ajang Solidaritas Mahasiswa Sistem Informasi UIN Alauddin
3
Pansus Temukan 50 Aset DLHK Sulsel Belum Bersertifikat, Ada yang Dikuasai Eks Pegawai
4
Konflik Lahan Laoli, Kehadiran Manajer PT KITLT Jadi Sorotan
5
Asmo Sulsel Dukung Hajatan FIF di Gowa: Padukan Hiburan, CSR, & Layanan Honda