Gus Zaki: Muktamar NU Harus Berdaulat, Tolak Politik Paket

SEMARANG - Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Ahmad Zaki Fuad alias Gus Zaki mengingatkan agar pencalonan Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar ke-35 tidak dikunci melalui paket-paket kepemimpinan. Menurutnya, siapa yang akan memimpin Nahdlatul Ulama harus ditentukan melalui mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar.

Gus Zaki menilai spekulasi mengenai pasangan atau paket calon Ketua Umum dan Rais Aam berpotensi menggeser substansi Muktamar. Padahal, Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi yang memiliki mandat untuk menentukan arah dan kepemimpinan NU.

“Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Karena itu, pilihan kepemimpinan NU harus lahir dari mekanisme organisasi dan aspirasi peserta Muktamar. Jangan sampai kepemimpinan NU sudah dikunci dalam paket-paket tertentu sebelum Muktamar berlangsung,” ujar Gus Zaki.

Ia juga menegaskan pencalonan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai calon Ketua Umum PBNU tidak dipaketkan dengan calon Rais Aam tertentu.

“Gus Rozin tidak ada paket dengan calon Rais Aam mana pun. Beliau telah lama berkhidmah dan berproses dalam organisasi NU, bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU di berbagai daerah, mendengarkan aspirasi para kiai dan pengurus, serta menyampaikan gagasan tentang masa depan NU,” katanya.

Menurut Gus Zaki, silaturahmi dan penjaringan aspirasi harus dibedakan dari pembentukan paket kepemimpinan. Pertemuan kandidat dengan PWNU, PCNU, pesantren, dan para kiai di berbagai daerah, kata dia, merupakan bagian dari proses organisasi.

“Jangan setiap pertemuan dengan pengurus NU kemudian diterjemahkan sebagai paket politik. Silaturahmi itu bagian dari tradisi organisasi NU. Dari situlah seorang kandidat mendengarkan aspirasi daerah dan memahami persoalan yang dihadapi warga NU,” ujarnya.

Jangan Terjebak Politik Paket
Gus Zaki menilai perdebatan mengenai siapa dipaketkan dengan siapa justru berpotensi mengerdilkan substansi Muktamar. Menurutnya, pertanyaan utama bukan mengenai siapa mendukung siapa, melainkan siapa yang memiliki mandat menentukan masa depan NU.

“Kita jangan terjebak pada politik paket. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang berhak menentukan masa depan NU. Jawabannya adalah organisasi melalui mekanisme Muktamar,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta konfigurasi kepemimpinan NU tidak dikunci sebelum Muktamar berlangsung. Siapa yang menjadi Ketua Umum, siapa yang menjadi Rais Aam, serta bagaimana komposisi kepemimpinan NU, menurutnya, merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati prosesnya.

“Jangan mendahului Muktamar. Biarkan peserta Muktamar menjalankan mandatnya sesuai aturan organisasi dan aspirasi yang berkembang. Dengan begitu, apa pun hasilnya akan memiliki legitimasi organisasi yang kuat,” katanya.

Gus Rozin Lahir dari Proses Organisasi
Gus Zaki mengatakan pencalonan Gus Rozin semestinya dilihat dari proses organisasi dan rekam jejak pengabdiannya, bukan semata-mata dari label dukungan yang dilekatkan kepadanya.

Menurut dia, perjalanan Gus Rozin ke berbagai daerah merupakan bagian dari proses silaturahmi dan dialog dengan struktur NU, baik di tingkat wilayah maupun cabang.

“Gus Rozin lahir dari proses organisasi. Ia datang ke berbagai daerah, bertemu para kiai dan pengurus, mendengarkan aspirasi PWNU dan PCNU, kemudian menawarkan gagasan berdasarkan apa yang ditemukan dalam perjalanan tersebut,” ujarnya.

Ia menilai, jika muncul pertanyaan mengenai dukungan pihak tertentu terhadap Gus Rozin, hal itu sebaiknya dikembalikan kepada mekanisme Muktamar.

“Gus Rozin adalah kader NU yang mencalonkan diri melalui proses organisasi. Yang menentukan adalah Muktamar, bukan label dukungan dari luar,” katanya.

Menurut Gus Zaki, pendekatan tersebut juga penting untuk menghindarkan NU dari politik pencitraan yang hanya berfokus pada siapa berada di belakang siapa.

“Yang perlu kita tunjukkan adalah perjalanan organisasinya, pertemuannya dengan para kiai, aspirasi dari daerah, gagasan yang lahir dari silaturahmi, dan rekam jejak pengabdiannya di NU,” tambahnya.

Pemerintah Mitra Strategis NU
Selain soal pencalonan, Gus Zaki menegaskan hubungan NU dengan pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka kemitraan strategis. NU, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam kehidupan kebangsaan demi menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Namun, kemitraan tersebut tidak berarti pemerintah memiliki kewenangan menentukan kepemimpinan internal NU.

“Pemerintah adalah mitra strategis NU dalam kehidupan kebangsaan. Tetapi pilihan kepemimpinan NU adalah urusan internal organisasi. Karena itu, kita harus bisa membedakan antara kemitraan NU dengan pemerintah dan kedaulatan organisasi dalam menentukan kepemimpinannya,” jelasnya.

Menurutnya, posisi tersebut sejalan dengan karakter NU sebagai organisasi masyarakat sipil keagamaan. NU dapat bekerja sama secara konstruktif dengan pemerintah, tetapi tetap memiliki otonomi untuk menentukan kepemimpinan dan arah organisasinya.

“NU harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Tetapi NU juga harus berdaulat dalam menentukan siapa yang memimpin organisasi dan ke mana arah organisasi dibawa. Dua hal itu tidak bertentangan,” katanya.

Muktamar Harus Berdaulat
Gus Zaki berharap dinamika menjelang Muktamar tidak berkembang menjadi pertarungan antarlabel, figur, maupun kelompok. Menurutnya, Muktamar harus menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi dari berbagai daerah sekaligus merumuskan masa depan NU secara bersama-sama.

“Kita ingin Muktamar menjadi forum yang berdaulat, bermartabat, dan benar-benar menjadi ruang bagi peserta Muktamar untuk menentukan masa depan NU. Bukan ditentukan oleh paket yang sudah jadi sebelumnya,” ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak menjelang Muktamar lebih mengedepankan gagasan, rekam jejak, aspirasi daerah, dan masa depan organisasi.

“Pada akhirnya, bukan soal siapa dipaketkan dengan siapa. Yang paling penting adalah bagaimana NU ke depan semakin mandiri, kuat, bermartabat, dekat dengan jamaah, dan mampu menjalankan khidmahnya bagi umat dan bangsa,” pungkas dia.